12 Kecamatan Terdampak, Pemkab Terus Optimalkan Layanan Bupati ‘Beri Efek Jera Pembuang Sampah di TPS Liar”

Senin, 12 Maret 2018

Sampai saat ini, berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung tercatat 12 Kecamatan terdampak
bencana banjir dan longsor. Bupati Bandung H. Dadang M Naser,
SH,S.Ip.,M.Ip mengatakan, bencana tahun 2018 adalah yang terbesar
sejak 1980. Berbagai upaya komprehensif dan multidimensi juga sudah
dilakukan, mulai dari program preventif, tanggap darurat hingga
pemulihan, namun masih belum menghasilkan solusi yang signifikan.

“Kita sudah merumuskan upaya yang komprehensif dan bersinergi dengan
berbagai pihak. Langkah preventif seperti mitigasi wilayah rawan
bencana, penguatan kapasitas SDM pada komunitas kebencanaan, pelatihan
bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana,
sinergitas lintas sektoral, BUMN, pihak PSDA (Pengelolaan Sumber Daya
Air) , NGO (Organisasi asing), melakukan rekayasa sosial, vegetatif
bahkan rekayasa teknologi, serta ajakan pada masyarakat untuk mengolah
sampahnya sendiri melalui program LCO (Lubang Cerdas Organik),” ungkap
Bupati usai melakukan rapat koordinasi penanganan bencana bersama
jajaran pemerintahan Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Bupati menginstruksikan, untuk menindak tegas kepada
semua orang yang membuang sampah di TPS liar. Bersama 12 Camat yang
wilayahnya termasuk daerah rawan bencana, yakni Kecamatan Ciparay,
Ibun, Solokanjeruk, Paseh, Majalaya, Dayeuhkolot, Baleendah,
Bojongsoang, Arjasari, Cileunyi, Pacet dan Kecamatan Banjaran, Bupati
memberi kewenangan untuk menggerakan seluruh perangkat yang ada di
bawahnya menyelesaikan persoalan sampah sebagai penyebab bencana.

“113.424 jiwa sudah terdata sebagai korban bencana. Menyikapi
kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat di Kabupaten Bandung,
pemerintah terus mengoptimalkan layanan. Mulai dari assessment korban,
kerusakan, kerugian, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, makanan
cepat saji , obat-obatan, juga perlengkapan untuk kelompok rentan
(lansia, bayi, wanita hamil dan orang sakit), serta logistic lainnya,
dengan keterlibatan berbagai element. Karena bencana adalah urusan
semua pihak,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Yudhi Haryanto,SH,SP1
mengungkapkan Penyebab utama terjadinya bencana di Kabupaten Bandung
lanjutnya, selain faktor cuaca, kerusakan dan alihfungsi lahan di
hulu sungai Citarum oleh masyarakat, sedimentasi sungai, juga faktor
perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan dan kerusakan fungsi
sungai.

“Kewenangan setiap lembaga sangat berpengaruh dalam penyelesaian
bencana di Kabupaten Bandung. Ada BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai)
Citarum, Perum Perhutani dan PTPN juga, Kodam III Siliwangi,
pemerintah pusat, bahkan Presiden RI Jokowi Dodo melalui program
Citarum Harum tengah merumuskan akan menyelesaiakannya dalam kurun
waktu 9 tahun,” imbuhnya.

Jika merunut sejarah, banjir di Bandung sudah terjadi dari masa
kepemimpinan terdahulu. Pemerintah bersama berbagai pihak saat itu
sudah melakukan program untuk Citarum, seperti Citarum Bergetar pada
tahun 2001, Citarum Bestari yang digulirkan Pemerintah Provinsi pada
tahun 2014 hingga sekarang Citarum Harum pada tahun 2018.

“Untuk pertama kalinya atas komando dari Kodam III Siliwangi,
penyelesaian masalah Sungai Citarum yang menjadi penyebab banjir
selama ini, sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Selain serempak
mendukung program Satapok (Sabilulungan Tanam Pohon Kesayangan) dari
Pemkab Bandung, pembersihan sungai, hingga komando untuk memerangi
kerusakan lingkungan terus dilakukan,” pungkas Yudhi Haryanto.

Press Release Kominfo Setda

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Dinas Industri dan Perdagangan Jabar, Dinas Perdagangan dan Industri (Disperin) Kabupaten Bandung d
Sedikitnya 21 Perusahaan penghasil limbah di Kabupaten Bandung, sudah menerima sanksi administ