Spotlight

Berita

DPRD Setujui Penambahan Anggaran Hibah dan Bansos

Posting 2010-10-29

    Kenaikan dana hibah terbesar dialokasikan untuk PKK desa/kelurahan Rp 800,28 juta sehingga tiap desa/kelurahan mendapat Rp 5 juta per tahun. Sementara PKK kecamatan memperoleh Rp 5 juta per tahun, kata Ketua Komisi B DPRD Kab. Bandung H. Saiful Bahri, Kamis (28/10).

    Selain itu, dana hibah dialokasikan untuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kab. Bandung Rp 300 juta dan bansos Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Rp 200 juta dari sebelumnya Rp 25 juta. Untuk bansos, anggaran terbesar dialokasikan untuk para guru madrasah diniah, MI, MTs., dan MA, yaitu Rp 5,578 miliar. Bansos untuk pembangunan masjid-masjid juga naik dari Rp 700 juta menjadi Rp 1,2 miliar.

    Lembaga keagamaan lain yang menerima bansos adalah Korps Mubaligh Bandung Raya sebesar Rp 30 juta dan pembangunan masjid besar kecamatan Rp 400 juta. Sementara bantuan untuk organisasi wartawan tetap dialokasikan Rp 100 juta atau tak berubah dari APBD murni.

    APBD-P juga mengalokasikan bansos untuk Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) Rp 200 juta, tetapi mencantumkan juga bansos untuk guru sukarelawan Rp 324 juta. Memang ada dua bansos untuk guru, yakni guru sukarelawan di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan bansos yang diterima guru honorer yang tergabung dalam PGHI. Data lengkap para guru sukarelawan ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

    Berdasarkan data yang diterima, organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi keagamaan yang menerima dana bansos, sebagian besar tidak dicantumkan alamat lengkapnya dalam buku APBD-P sehingga akan kesulitan untuk meneliti ke lapangan. Selain itu, terdapat anggaran ganda, yakni bansos kepada Suka Mandiri Permata Biru Cileunyi RT 8 RW 24 Rp 15 juta dan di bawahnya juga dicantumkan organisasi sama, tetapi bantuannya berjumlah Rp 35 juta.

    Saiful berharap agar dana hibah ataupun bansos bisa dikelola secara efektif dan transparan dengan membuat laporan pertanggungjawaban. Jangan sampai ada organisasi yang hanya tinggal papan namanya lalu mendapatkan bantuan. Bisa juga membuat organisasi jadi-jadian agar mendapatkan bansos.

    Menurut Saiful, jangan sampai terjadi kasus bansos, seperti pada APBD tahun 2005, meski kasusnya berbeda karena penyaluran bansos tahun 2005 itu lebih disebabkan oleh penambahan anggaran tanpa melalui prosedur sebenarnya.

    Jangan pula bansos dikaitkan dengan upaya-upaya politis, apalagi menjelang pemilihan umum kepala daerah putaran kedua. Semua warga dan organisasi masyarakat serta organisasi keagamaan berhak mendapatkan bansos, asalkan digunakan sesuai aturan.

 

 

 

 

Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat, Jumat 29 Oktober 2010

 

 



 

Selanjutnya

Kontribusi Pemkab Diperlukan

Posting 2010-10-29

    Perhutani yang mengelola objek-objek wisata di Bandung selatan ataupun Pangalengan juga membutuhkan kontribusi Pemkab Bandung, terutama pembangunan infrastuktur, seperti akses jalan, kata General Manager Agroforestry Ekowisata dan Jasa Lingkungan (AEJ) Perum…


Sebelumnya

Gedung Kesenian Butuh Biaya Rp 50 Miliar

Posting 2010-10-29

    Kira-kira biaya keseluruhan akan mencapai Rp 50 miliar. Namun, jika tahun depan ada kenaikan harga bahan-bahan bangunan, biayanya bisa membengkak lagi, ujar Ircham Norman, arsitek sekaligus pemimpin tim pembangunan Gedung Kesenian, seusai acara peletakan batu pertama, Kamis (28/10).…


 

Profile Kepala Daerah

profile kepala daerah

Agenda

-->

Sejarah Kabupaten Bandung

Media Informasi





Informasi Publik



Informasi Lelang



Suara Anda



Link Terkait

Web Statistic