Spotlight

Berita

Disnaker Masih Kekurangan Pengawas Pabrik

Posting 2009-08-27

    Kami saat ini tidak memiliki stok PNS sarjana, padahal Depnakertrans mensyaratkan pendidikan minimal sarjana, kata Kepala Disnaker Kab. Bandung H. Dadang Supardi, Rabu (26/8). Menurut Dadang, jumlah pabrik yang harus diawasi di Kab. Bandung sebanyak 1.430, sehingga membutuhkan banyak pengawas maupun mediator saat terjadi perselisihan. Saat ini kami hanya memiliki empat orang pengawas dan dua orang sedang mengikuti pendidikan pengawas. Dua orang itu merupakan stok terakhir PNS yang berpendidikan sarjana.

    Biaya pendidikan seorang pengawas, menurut Dadang, tidak murah karena mencapai Rp 45 juta, yang ditanggung pemerintah pusat. Kami masih memiliki dua orang sarjana, namun statusnya masih tenaga kerja kontrak (TKK), sehingga tidak bisa diikutkan dalam pendidikan pengawas tenaga kerja. Padahal kami masih membutuhkan delapan pengawas lagi.

    Mengenai jumlah mediator hubungan industrial, Dadang mengatakan, Kab. Bandung hanya memiliki tiga mediator. Kalau bicara kebutuhan, Disnaker membutuhkan tambahan lima mediator. Fungsi mediator untuk menjembatani kepentingan pengusaha dan pekerja.

    Kekurangan juga dialami Disnaker Kab. Bandung untuk posisi pengawas K3. Sekarang ini kami baru memiliki seorang, itu pun pengawas K3 sekaligus menjadi kepala seksinya. Untuk menjadi pengawas K3 memang tidak mudah, karena harus sarjana dengan latar belakang ilmu elektronika, listrik, maupun mesin.

    Pengawas K3, menurut Dadang, diperlukan untuk mengetahui kondisi mesin, jaringan listrik, maupun alat-alat lainnya di pabrik. Pengawas bisa mencegah terjadinya kecelakaan kerja akibat kerusakan jaringan listrik maupun mesin yang tak terawat. Kondisi kesehatan kerja juga bisa diketahui misalnya tingkat kebisingan.

    Sampai saat ini, para pekerja masih terkonsentrasi masalah upah, namun menyepelekan masalah K3. Kalau bisa, ada tambahan empat pengawas K3 karena kebutuhannya sudah mendesak. Persoalannya tetap pada tingkat pendidikan yang harus khusus.

 

 

Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat, Kamis 27 Agustus 2009



 

Selanjutnya

Baru Tiga Mobil Dinas Dikembalikan ke Setwan

Posting 2009-08-28

    Kami ingin para pimpinan dan anggota DPRD periode 2004-2009 yang kebetulan mendapatkan mobil dinas agar segera mengembalikannya. Pokoknya secepatnya dikembalikan, kata Kabag Umum DPRD Kab. Bandung, H. Endit Syahidin, didampingi Kasubag Rumah Tangga DPRD, M. Iwan DJ, Kamis…


Sebelumnya

56 Mobil Dum Harus Dikembalikan

Posting 2009-08-27

    Padahal, sesuai ketentuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mobil-mobil tersebut harus dikembalikan maksimal enam puluh hari setelah hasil pemeriksaan APBD 2008 diserahkan BPK ke Pemkab Bandung pada 28 Juli 2009 lalu.     Pemkab Bandung sudah membuat surat…


 

Profile Kepala Daerah

profile kepala daerah

Agenda

-->

Sejarah Kabupaten Bandung

Media Informasi





Informasi Publik



Informasi Lelang



Suara Anda



Link Terkait

Web Statistic