Berita

Tanah Milik Veteran Diserobot

Rabu, 21 Oktober 2009

    Para anggota veteran tersebut diterima anggota DPRD Kab. Bandung, Agus Hariadi, Gun Gun Gunawan, dan Aep Saefullah. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Komisi C tersebut kerap diwarnai isak tangis veteran yang tanahnya diserobot para pemilik modal sejak sepuluh tahun lalu.

    Tanpa para pejuang seperti LVRI, maka tidak ada kemerdekaan Indonesia. Namun, nasib para veteran kurang diperhatikan sehingga tanah yang merupakan hak veteran juga diserobot orang lain, kata veteran dan anggota pertahanan landreform, Iro Saputra.

    Menurut Iro, berdasarkan SK Meneg Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 88-VI-1996, tanah seluas 400 hektare di Kec. Pangalengan diserahkan kepada veteran untuk dikelola. Tanah tersebut terletak di Blok Bojongwaru, Desa Margamulya, Pangalengan, Persil 42, 43, dan 44 seluas 300 hektare verponding (TN) nomor 90, 354, 448, dan 590.

    Selain itu, LVRI juga diberi hak mengelola tanah Blok Rancamanyar, Desa Margamukti, Pangalengan, persil 261 seluas 100 hektare. Kami sudah membuat papan pengumuman yang menyatakan tanah-tanah tersebut dikelola LVRI, namun papannya sudah dirusak. Tanah itu diserobot para pengusaha sayuran maupun mantan aparat desa.

    Dia mencontohkan, pengusaha sayuran besar di Pangalengan menyerobot tanah veteran seluas 40 hektare dan mantan aparat desa sampai 50 hektare. Kalau warga yang menggarap tanah itu sudah mengakui dan akan menyerahkan tanahnya kepada LVRI. Namun, di belakang mereka ada pengusaha dan aparat yang malah mempersulitnya.

    Menurut Iro, LVRI tidak akan menguasai 400 hektare tanah tersebut karena rencananya akan dibagikan kepada 2.100 warga miskin di Pangalengan. Kalau tiap kepala keluarga (KK) miskin yang belum memiliki tanah mendapatkan 20 tumbak atau 280 meter persegi, dibutuhkan lahan sekitar 210 hektare. Sisanya, 190 hektare untuk 160 anggota LVRI Pangalengan, aparat desa, dan kecamatan, serta fasilitas umum seperti masjid dan pemakaman.

    Iro menduga, sulitnya pengembalian tanah LVRI itu karena ada biaya sewa dari pemilik modal yang mencapai Rp 450 juta/tahun. LVRI tidak memperoleh sepeser pun dari sewa tanah itu, yang menikmati pihak-pihak lain yang akhirnya menghambat penyerahan tanah itu ke LVRI.

 

 

 

Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat, Rabu 21 Oktober 2009

Lainnya