Berita

BPHTB Berikan Pemasukan untuk Kas Daerah

Selasa, 08 Maret 2011

       Saat mengadakan Sosialisasi BPHTB dengan pengurus dan anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Bandung, di Bale Sawala-Soreang, Jum’at (4/3), Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Ir. H. Sofian Nataprawira, MP menyebutkan, lahirnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah monumental dalam memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih ideal.

    Menurut Sofian Nataprawira, UU No. 28 Tahun 2009 memuat tiga hal pokok perbaikan. Diantaranya, penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dibidang perpajakan (Local Taxing Empowerment) dan peningkatan efektifitas pengawasan. Adapun konsekuensi atau dampak dari pelimpahan kewenangan ini, bagi Pemkab Bandung adanya pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah. “Namun hal ini harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, bahkan pajak daerah yang dipungut dari masyarakat harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas...” harapnya.

 

  Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung Dra. Hj. Siti Nuraini Alimah, M.Si menyebutkan besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 60 juta untuk setiap wajib pajak. Disebutkan, Kabupaten Bandung pada tahun 2011 mentargetkan pemasukan dari pajak BPHTB senilai Rp. 31,5 milyar. “Berdasarkan perhitungan kami, sampai tanggal 2 Maret 2011 telah masuk sebesar Rp. 2,8 milyar...” tambahnya pula.
 
  Salah satu langkah yang dilakukan Pemkab Bandung untuk meningkatkan pemasukan pajak BPHTB, dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada para notaris dan camat sebagai pejabat pembuat akta tanah. “Dengan upaya ini, diharapkan para peserta sosialisasi akan lebih memahami sistem pengelolaan pajak BPHTB, baik yang menyangkut prosedur pemungutan, pembayaran serta aturan BPHTB...” kata Siti Nuraini Alimah.
 
 
Sumber: Bagian Humas SETDA Kabupaten Bandung

Lainnya