Berita

Data Warga Miskin Kok Berbeda

Rabu, 13 Januari 2010

    Namun, bagi anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kab. Bandung, persoalan data khususnya data penduduk miskin merupakan hal krusial. Bahkan, gara-gara data penduduk miskin tersebut, pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dua hari ini tidak menunjukkan kemajuan.

    Jangan anggap remeh data kependudukan, apalagi data kemiskinan. Dari data kemiskinan ini, akan berdampak jauh karena penentuan kebijakan pembangunan akan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk miskin," ujar anggota Bangar, Arifin Sobari di Gedung DPRD Kab. Bandung, Selasa (12/1).

    Hal senada diungkapkan anggota Bangar, Anang Susanto. Dia menuturkan, data penduduk miskin di Kab. Bandung masih data 2008. Hal itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) , yakni jumlah penduduk miskin Kabupaten Bandung 185.064 orang.

    Akhir 2009, kata Anang, jumlah penduduk miskin 186.631 orang atau naik 1.567 orang. Sedangkan KUA-PPAS untuk tahun 2010, kembali memakai data lama yakni penduduk miskin 185.064 orang, bukan meneruskan data terbaru 186.631 orang.

    Lain lagi jumlah penduduk miskin versi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab. Bandung tahun 2008, malah lebih besar, yakni 315.384 orang. Jumlah tersebut terdiri atas penduduk prakeluarga sejahtera (KS) 128.488 orang dan penduduk KS-1 sebanyak 186.896 orang.

    Adanya gempa bumi, 2 September 2009, kata Arifin, seharusnya jumlah penduduk miskin meningkat drastis. Dari 31 kecamatan, 30 kecamatan terkena gempa bumi dengan 10 kecamatan terparah seperti Pangalengan, Kertasari, Cangkuang, Katapang, Banjaran, dan Cimaung. Belum lagi banjir dan puting beliung yang juga menimbulkan kerusakan cukup besar.

    DPRD tidak menginginkan peningkatan jumlah penduduk miskin, tetapi perlu adanya data kemiskinan yang akurat. Jumlah penduduk miskin akan memengaruhi kebijakan sektor pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun beasiswa, kesehatan yakni keluarga miskin daerah (gakinda), program pemberdayaan ekonomi, perbaikan rumah tidak layak huni, dan lain-lain.

 

 

Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat, Rabu 13 Januari 2010

Lainnya