Berita

Pelimpahan Kewenangan Pajak Air Tanah

Kamis, 13 Januari 2011

     Menanggapi hal itu, Sekda Kabupaten Bandung  Ir. H.Sofian Nataprawira, MP menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan Pajak Air Tanah ini merupakan langkah monumental dalam menetapkan kebijakan desentralisasi fiscal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih ideal.     
 
      Pernyataan tersebut, ia sampaikan di sela-sela acara Serah Terima Pelimpahan Kewenangan Pajak Air Tanah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2011, di Gedung Bale Sawala-Soreang, Kamis (13/01). Dalam acara tersebut dilakukan pula penyerahan berkas dokumen pelimpahan kewenangan Pajak Air Tanah dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD)  Rancaekek Drs.Asep Hermana Wijaya kepada Pemkab Bandung, yang diterima oleh Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung, Dra. Hj. Siti Nuraini, M.Si.
 
     Namun demikian menurutnya, dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tersebut, ” Hal paling mendasar yang harus dipahami oleh aparatur pemerintah adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dan pedoman tentang penerimaan  pajak serta retribusi yang benar..”, tuturnya.
 
     Dalam sambutannya, Ia juga berharap setelah pengalihan kewenangan pajak air tanah dari provinsi Jawa Barat ke Kabupaten/Kota, pelaksanaannya dapat lebih terawasi, “ Sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih ditingkatkan..” kata Sofian Nataprawira.
 
     Sementara Kepala UPPD Rancaekek, Drs.Asep Hermana Wijaya mengungkapkan pelimpahan kewenangan Pajak Air Tanah ke Kabupaten/Kota akan lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat khususnya wajib pajak. Menurutnya jika di pandang dari segi kuantitas SDM, Kabupaten/Kota lebih banyak dari provinsi, “ Oleh karena itu pengelolaan pajaknya lebih baik dilakukan oleh Kabupaten/Kota, mudah-mudahan dengan pendekatan pelayanan ini diharapkan pelayanan kepada wajib pajak akan semakin membaik.., kata Asep Hermana Wijaya.
 
     Pada bagian lain, Kepala DPPK Kabupaten Bandung, Dra. Hj. Siti Nuraini, M.Si menyebutkan bahwa realisasi pajak air tanah tahun 2010 sebesar Rp. 1.995.615.577,- atau sebesar 74,05 % dari target potensi pajak air tanah  sebesar Rp.2.691.151.065. Sementara untuk tahun anggaran 2011, Pemkab Bandung menargetkan potensi pajak air tanah sebesar Rp. 1.251.967.680,-. 
 
     Seusai acara penyerahan tersebut dilaksanakan sosialisasi Pajak Air Tanah terhadap 60 peserta yang terdiri dari dari 8 UPTD PAD dan PBB DPPK, dan  unsur terkait dari Dinas Sumber Daya Air Pertambangan Energi (SDAPE) Kabupaten Bandung. Sementara nara sumber berasal dari Dipenda Provinsi Jabar, Dra. Ida Fatimah, M.Si  serta Ir. Koswara, MT dari Dinas Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Jawa Barat.
 
Sumber : Bagian Humas SETDA Kabupaten Bandung

Lainnya