Spotlight

Badan KB dan PP

Renstra Badan KB dan PP

Posting 2013-04-05

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Rencana strategis disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Hal ini terkait juga dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang good governance dan clean government, yang hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangangnya serta aspirasi masyarakat. Rencana strategis Kabupaten Bandung merupakan Dokumen perencanaan teknis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di Kabupaten secara terencana dan bertahap dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung. Perencanaan Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung, memerlukan integrasi antara keahlian dengan sumber daya manusia lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat Nasional. Tujuan Milenium Developmen Goals (MDGs) adalah upaya penyelamatan bangsa (save nations). Namun, itu dapat menimbulkan dampak, yakni meningkatkan pertumbuhan penduduk. Ini terjadi karena tujuan-tujuan (goals) yang tercantum dalam MDGs hanya menitikberatkan pada upaya kelangsungan hidup, tanpa diikuti pengendalian penduduk. Mencermati kondisi demikian, sepatutnya upaya pencapaian tujuan MDGs dilakukan seiring upaya penurunan angka kelahiran, antara lain melalui intensifikasi Program Keluarga Berencana (KB). Upaya itu amat penting dilakukan mengingat program KB pada era reformasi perlu terus ditingkatkan. Kurang terfasilitasinya penduduk melakukan pembatasan kelahiran akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan penduduk dan peningkatan itu umumnya berasal dari kelahiran yang tidak diinginkan (unwanted child). Diperlukan peran pemerintah dalam pembangunan program KB, mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah. Ini terjadi karena faktor modernisasi berakibat membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Faktor modernisasi itu juga menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dalam menilai anak (child value). Sejumlah faktor pendorong perubahan perilaku itu antara lain menurunnya angka kematian bayi dan balita dan meningkatnya status perempuan. Aktualitas perubahan perilaku itu diwujudkan dengan pendewasan usia kawin, tidak melangsungkan perkawinan, tidak melahirkan anak, dan melakukan pembatasan kelahiran. Perilaku demikian ternyata memberi kontribusi besar pada proses transisi demografi. Transisi demografi merupakan penurunan angka kelahiran mengiringi penurunan angka kematian yang terjadi lebih dulu sehingga mencapai penduduk stabil. Umumnya, pada fase awal transisi angka kematian tinggi dan berfluktuasi bergantung pada iklim, pangan, dan penyakit, sedangkan angka kelahiran stabil tinggi mengakibatkan angka pertumbuhan penduduk berfluktuasi, tetapi rendah. Proses transisi mulai terjadi pada fase kedua, saat angka kematian mulai mengalami penurunan, tetapi angka kelahiran tetap tinggi sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk. Pada fase ini angka kematian mencapai posisi stabil rendah, begitu pula angka kelahiran tetapi angkanya sedikit berfluktuasi sehingga pertumbuhan penduduk sedikit berfluktuasi tetapi sangat rendah. Mencermati pola transisi demografi itu, tampaknya MDGs dapat menjadi momentum mengikuti pola yang hampir sama, minimal hingga fase kedua. Adapun untuk mencapai fase ketiga bergantung pada kesuksesan program KB. Maka, atas dasar itu kita berharap agar pemerintah dalam melaksanakan pembangunan milenium jangan sampai membiarkan program KB berjalan sempit. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung berusaha untuk mengantisipasi kondisi ditengah perubahan yang cepat dalam system manajemen pemerintah tahun ini, melalui peran dan posisi dalam serangkaian program-program yang terencana dan terukur yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung. Keberhasilan pembangunan keluarga berencana di Kabupaten Bandung telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan, dengan tercapainya target peserta KB baru tahun 2010 sebanyak 97.149 akseptor, secara fertilitas akan menghambat kelahiran sebanyak 97.149 kelahiran apabila peserta KB tersebut dibina menjadi akseptor KB yang lestari. Sehingga apabila diasumsikan dengan nilai rupiah dengan terkendalinya 97.149 kelahiran pemerintah telah menghemat Rp. 971,49 milyar apabila setiap kelahiran membutuhkan biaya sebesar Rp. 10.000.000 per tahun/orang. Selanjutnya Dasar perencanaan strategis tersebut diawali dengan visi dan misi Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. MAKSUD Berdasarkan Pertimbangan diatas, RENSTRA tahun 2010 – 2015 ini dijadikan sebagai acuan bagi Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dalam menentukan prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana pembangunan tahunan Daerah. Dan memudahkan masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program kepala daerah selama lima tahun. Proses penyusunan Renstra mengacu pada rancangan RPJMD Periode Pembangunan 2010–2015 (merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah Tahap II), oleh karena itu penentuan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang harus berfokus pada pencapaian RPJMD 2010–2015. Proses politik merupakan proses penyusunan Renstra yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas pemerintah Kabupaten Bandung. Secara garis besar, proses politik dalam alur penyusunan Renstra adalah sebagai berikut: 1) Penyusunan Rancangan Renstra. Renstra berpedoman pada RPJMD yang telah memuat visi, misi, dan program prioritas (platform) Pemerintah Kabupaten Bandung. Renstra disusun berdasarkan Rancangan Renstra dengan mempertimbangkan koordinasi bersama Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasikan pembagian tugas dalam pencapaian sasaran Pemerintah. 2) Penelaahan 3) Penelaahan Renstra 4) Penetapan Renstra RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan dijadikan pedoman dalam menyempurnakan Rancangan Renstra menjadi Renstra tahun 2010-2015, yang terdiri dari : 1. Substansi Renstra Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung. Informasi baik tentang keluaran (output), maupun sumberdaya yang tercantum di dalam dokumen rencana ini bersifat indikatif. Visi yang terdapat di dalam Renstra merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung pada akhir periode perencanaan melalui misi. Masing-masing misi memiliki tujuan yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan serta rencana sumber pendanaannya. Selain bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung memiliki sasaran-sasaran yang harus dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka melaksanakan prioritas, fokus prioritas, dan kegiatan prioritas Kabupaten sesuai dengan platform Pemerintah Kabupaten Bandung. Strategi kebijakan dan pendanaan disusun sampai dengan Tingkat Program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung yang dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing masing program serta rencana sumber pendanaannya. Sumber pendanaan program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung antara lain berasal dari Pemerintah (Pusat dan Daerah). 2. TUJUAN Tujuan Dari Penyusunan RENSTRA tahun 2010-2015 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini adalah: 1. Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan. 2. Merupakan arah kebijakan kinerja yang ingin dicapai BKBPP dalam kurun waktu 5 tahun. 3. Adanya satu tolok ukur kinerja tahunan setiap SKPD 4. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur. 5. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan. C. SISTIMATIKA RANCANGAN RESNTRA BAB 1 : PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran dan sistematika penulisan BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD BKBPP Menjelaskan tentang pelayanan yang laksanakan oleh badan KB dan pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsi, keberhasilan program dan kegiatan yang telah dicapai. BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Menjelaskan tentang isu yang berkembang dalam pembangungunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, identifikasi masalah, rencana penyelesaian masalah, análisis masalah. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Menjelasakan tentang visi dan misi untuk mendukung pencapaian program pembangunan di Kabupaten Bandung, sasaran, tujuan dan strategi serta program dan kegiatan. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KBPP Menjelaskan tentang rencana dan program kegiatan sesuai dengan permendagri dan rencana capain RPJMD tahun 20101-2015. BAB VI : INDIKATOR KINERJA BADAN KBPP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Menjelaskan tentang indikator kinerja yang engacu pada RPJMD tahun 2010-2015 yang akan dilaksankan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. BAB VII : PENUTUP Kesimpulan dari rencana strategis Badan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2010-2015 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis daerah Kabupaten Bandung. Tugas pokok yang dilaksanakan adalah pengendalian jumlah penduduk melalui pengaturan kelahiran. Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memadai melalui program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan upaya yaitu : 1. Meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) = 80 poin 2. Meningkatkan Indek Pembangunan Gender (IPG), di dukung dengan menurunnya Net Reproduksi Rate (NRR) = 1,0 dan TFR 2,10 Penduduk Tumbuh Seimbang. Tujuan program keluarga berencana secara demografi adalah untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Tujuan tersebut kemudian diimplementasikan melalui pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Pengaturan kelahiran perlu terus diupayakan melalui program keluarga berencana untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang atau penduduk tanpa pertumbuhan. Secara strategis penduduk tumbuh seimbang apabila dicapai NRR=1 dengan Total Perility Rate 2,10. Selanjutnya perkembangan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu terus diupayakan dalam mewujudkan kesetaraan gender, memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kasus tentang pelanggaran hak perempuan dan anak dewasa ini terus meningkat seperti KDRT, Traffiking perlu terus mendapat perhatian oleh pemerintah. Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keluarga Berencana dan Pembedayaan Perempuan sebagai unsur pendukung pencapaian Visi dan Misi yang akan dicapai Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis 2010-2015 yaitu Visi:”Terwujudnya Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing, melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan pemantapan pembangunan pedesaan, berlandaskan religius, kultural dan berwawasan lingkungan.” Sedangkan Misi yang akan dicapai adalah: 1. Meningkatnya profesionalisme Birokrasi (Good Govermant dan Clean Governance) 2. Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan), memantapkan kesalehan sosial berlandaskan Iman dan Taqwa 3. Memantapkan Pemulihan keseimbagan lingkngan dan pembangunan berkelanjutan 4. Menggali menumbuhkembangkan dan melestarikan budaya sunda serta kearifan lokal lainya 5. Memantapkan pembangunan pedesaan 6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, serta keterpaduan pemanfaatan tata ruang wilayah 7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan SKPD penunjang dalam mencapai misi ke dua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan dan Prioritas ke tiga yaitu meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan. Dengan demikian sebagai implemtasi untuk mendukung tujuan tersebut maka pelayanan yang diberikan adalah meningkatkan sumberdaya manusia di bidang kesehatan melalui pembangunan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Bandung. Pembangunan kependudukan melalui program keluarga berencana perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang mandiri dan mempunyai kompetensi untuk berdaya saing di era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Penduduk yang besar sebagai modal dasar pembangunan harus diimbangi dengan peningkatan sumberdaya manusia, karena apabila tidak berkualitas akan menjadi beban dalam pembangunan sehingga akan menimbulkan permasalahan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, rendahnya derajat kesehatan, rendahnya pendidikan, rendah daya beli dan permasalahan sosial lainya. Jumlah penduduk harus terus dikendalikan melalui pelayanan program KB, dengan pengaturan kelahiran sesuai dengan hak-hak reproduksi melalui pemakaian alat kotrasepsi bagi pasangan usia subur atau PUS akan berdampak terhadap angka kelahiran. Pelayanan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan akan membawa kontribusi terhadap pencapain visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menciptakan sumberdaya manusia yang maju mandiri dan berdaya saing sebagai subyek dan obyek pembangunan. Sesuai dengan upaya yang dilakukan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 yaitu diantaranya meningkatkan sumberdaya manusia dibidang kesehatan makan pelayanan yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan gambaran pelayanan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Strategis tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut: Secara umum pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung sesuai dengan Permendagri Nomor 13, yaitu terdiri dari 2 urusan, Bidang KB,KS dan urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program dan kegiatan sebgai berikut : 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 4. Program peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDs 5. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga 7. Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak 8. Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan 9. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Program tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui: 1. Pelayanan pengaturan kelahiran melalui pelayanan peserta KB baru dan pembinaan peserta KB aktif, pelayanan KB dilakukan untuk mencapai Total Fertility Rate (TFR)= 2,10 untuk mewujudkan Net Reproduksi Rate) NRR=1, sehingga tercapai penduduk tumbuh seimbang 2015. disampingkan itu dengan pengaturan kelahiran diupayakan seluruh pasangan usia subur ikut KB sehingga berdampak terhadap menurunnya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). 2. Pelayanan Reproduksi Sehat melalui program pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan penundaan anak pertama (PAP), pelayanan reproduksi sehat dilakukan untuk mencapai usia kawin pertama 21 tahun tahun 2015, yang mana rata-rata usia kawin baru mencapai 19 tahun. 3. Pelayanan Ketahanan Keluarga melalui pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). 4. Peningkatan Peran serta Masyarakat, bertujuan untuk meningkatan peran masyarakat dalam program KB sebagai upaya traspormasi pengetahuan melalui pembentukan dan pembinaan Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa, Kelompok Akseptor, Paguyuban MOP, Forum Pos KB desa, Posyandu, PIKRR, kelompok pemuda, poktan-poktan kegiatan. 5. Penyediaan data mikro keluarga untuk pembangunan di daerah, pelayanan data ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauhmana keberhasilan program KB dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak yang sudah dicapai, dengan melakukan pendataan keluarga sejahtera setiap tahun untuk melihat data demografi, data keluarga berencana dan keluarga sejahtera, tahapan keluarga Pra KS, KS I, KS II, KS III dan KS III+, kemudian dianalsis dan di jadikan data untuk melakukan palayanan KB kepada Masyarakat. 6. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan. Perempuan dewasa ini masih bagian dari upaya pembangunan yang masih termarjinalkan, sehingga perlu penanganan yang serius agar perempuan ditempatkan pada posisi yang sama sebagai obyek dan subyek dalam pembangunan di Kabupaten Bandung. Melalui pelayanan pemberdayaan perempuan maka para wanita akan terlindungi dari berbagai upaya yang merendahkan derajat perempuan seperti Traffiking, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan masalah perempuan lainnya. Kemudian pengarusutamaan gender akan menjadi prioritas utama sehingga perempuan mempunyai posisi yang sama dengan kaum laki-laki dengan tidak melanggar kodrat alamiah perempuan. 7. Pelayanan Perlindungan Anak. Anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi dan dibina agar menjadi sumberdaya manusia yang mampu meneruskan estapet kepemimpinan. Melalui pelayanan perlindungan anak masyarakat Kabupaten Bandung akan diberi pemahaman tentang hak-hak anak, bagaimana menjaga dan melindungi anak sebagai aset Pembangunan serta pembentukan Kota Layak Anak (KLA). Dalam system Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan yang lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis mulai dari pedesaan sampai dengan tingkat nasional. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan telah tersusun uraian Tugas dan Fungsi Sebagai berikut: 1). Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai Tugas Pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2). Fungsi a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya b. Pembinaan dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya Untuk melaksanakan tugasnya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan membawahi satu bagian, 3 sub bagian, 5 bidang, 10 sub bidang, 31 UPT dan 31 Kasubag TU serta Jabatan Fungsional ( Penyuluh KB ) yaitu : 1. Bagian Sekretariat a. Sub Bagian Penyusunan Program b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan 2. Bidang Informasi dan Data Keluarga a. Sub Bidang Data Mikro Keluarga b. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan 3. Bidang Keluarga Berencana a. Sub Bidang Pengendalian KBKR b. Sub Bidang Reproduksi Remaja 4. Bidang Keluarga Sejahtera a. Sub Bidang Ketahanan Keluarga b. Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan a. Sub Bidang Pengurus utama Gender b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan 6. Bidang Perlindungan Anak a. Sub Bidang Kesejahteraan Anak b. Sub Bidang Integrasi hak anak 7. UPT Pengendali Program KB, dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan di dukung Sumber Daya Manusia yang terdiri dari : 1. Kepala Badan : 1 Orang 2. Sekretaris : 1 Orang 3. Kepala Bidang : 5 Orang 4. Kepala Sub Bagian : 3 Orang 5. Kepala Sub Bidang : 10 Orang 6. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) : 113 Orang 7. PLKB : 7 Orang 8. Pelaksana : 22 Orang 9. UPT Pengendali Program KB : 30 Orang 10. Kasubag TU : 31 Orang 11. TKK : 1 Orang Jumlah 224 Orang a. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai : 1) Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan 2) Fungsi a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan. b) Penetapan rumusan kebijakan kooordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu. c) Penetapan rumusan kebijakan pelayanan adaministratif Badan. d) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggan. e) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat. f) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan Administrasi kelembagaan. g) Penetapan rumusan kebijakan Administrasi pengelolaan Keuangan. h) Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan,monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan. i) Penetapan rumusan kebijakan Pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan. j) Penetapan rumusan kebijakan Pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Badan. k) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan l) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. m) Pelaksanaaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. n) Pelaksanaan Koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Sedangkan Sekretariat Membawahkan: (a) Sub Bagian Penyusunan Program (b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (c) Sub Bagian Keuangan • Sub Bagian Penyusunan program Dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian. Dan mempunyai Tugas pokok : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi,dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan.Sedangkan fungsi dari Sub Bagian Penyusunan program adalah : a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan. b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan. c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan d. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan Perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas. e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok : merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi,dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Sedangkan fungsi dari Sub Bagian Penyusunan program adalah : a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. b) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan. c) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah Badan. d) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja dilingkungan Badan. e) Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan Dinas. f) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan Rapat-rapat dinas. g) Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat. h) Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor. i) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor j) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor k) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor. l) Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan. m) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan. n) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimapanan, dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian. o) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai. p) Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat,gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis / karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatankesejahteraan pegawai q) Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian Dinas. r) Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin Pegawai. s) Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai. t) Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai. u) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. v) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. w) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. • Sub Bagian Keuangan Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok : merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi,dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Sedangkan fungsi dari Sub Bagian Keuangan adalah : a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. b) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja. d) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil. e) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan. f) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan. g) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. h) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan Badan. i) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala bidang dilingkungan Badan. j) Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan. k) Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan. l) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. m) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. n) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. b. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi dan Data Keluarga Bidang Informasi dan Data Keluarga dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang mempunyai : 1) Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa kepala Bidang Informasi dan Data Keluarga pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Pengelolaan Informasi dan data keluarga yang meliputi pengelolaan data mikro keluarga serta analisa, evaluasi dan pelaporan. Sedangkan Bidang Informasi dan Data Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan informasi dan data keluarga. b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan informasi dan data keluarga. c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pengelolaan informasi dan data keluarga. d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan data keluarga. e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan informasi dan data keluarga. f) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan data keluarga. g) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan data keluarga. h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi /lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan informasi dan data keluarga. Bidang Informasi dan Data Keluarga Membawahi: a. Sub Bidang Data Mikro Keluarga b. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan • Sub Bidang Data Mikro Keluarga Sub bidang data mikro keluarga dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan data mikro keluarga. Sedangkan Bidang Data Mikro Keluarga mempunyai fungsi Sebagai berikut: a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan data mikro keluarga. b) Penyusunan rumusan penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga c) Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga. d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perkiraan penetapan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga. e) Pemberian informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga f) Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB Nasional dan pemberdayaan perempuan. g) Pelaksanaan pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. h) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. i) Pelaksanaan pemanfaatan data informasi program KB nasional dan pemberdayaan perempuan untuk mendukung pembangunan daerah. j) Pelaksanaan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-goverment dan melakukan diseminasiinformasi. k) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. l) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. m) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data mikro keluarga dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. • Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan Analisa, Evaluasi dan Pelaporan. Sedangkan Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi Sebagai berikut: a) Penyusunan Rencana dan program kerja Operasional Kegiatan Pelaksanaan Analisa, Evaluasi dan Pelaporan. b) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (Aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. c) Pelaksanaan pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan. d) Pelaksanaan penyerasian isu kependudukan kedalam program pembangunan. e) Pelaksanaan teknis pendataan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan. f) Pelaksanaan Analisa dan Evaluasi terhadap penetapan rencana peningkatan dan penyebarluasan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai bahan tindak lanjut dan proses penetapan rencana lebih lanjut. g) Pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan rencana peningkatan dan penyebarluasan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan. h) Pembinaan pelaksanaan tugas tenaga fungsional dalam analisa, evaluasi dan pelaporan rencana peningkatan dan penyebarluasan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera. i) Pelaksanaan klasifikasi dan verivikasi kelengkapan data laporan rencana dan program penyebarluasan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan Perempuan. j) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. l) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan analisa, evaluasi dan pelaporan dengan sub unit kerja lain dibidang lain. c. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Keluarga Berencana Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai : 1). Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa kepala Bidang Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan Keluarga Berencana meliputi pengendalian KB-KR serta pengendalian re-produksi remaja. Sedangkan Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan Keluarga Berencana. b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan Keluarga Berencana. c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pelayanan Keluarga Berencana. d) Perumusan sasaran pelaksanaan Tugas dibidang pelayanan Keluarga Berencana. e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan Keluarga Berencana. f) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Berencana. g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Berencana. h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan Keluarga Berencana. Bidang Keluarga Berencana Membawahi : • Sub Bidang Pengendalian KB-KR Sub Bidang Pengendalian KB-KR dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pengelolaan dan Pengendalian KB-KR. Sedangkan Bidang Pengendalian KB-KR. mempunyai fungsi Sebagai berikut: a) Penyusunan rencana dan program klerja operasional kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian KB-KR. b) Penyusunan rumusan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan re-produksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. c) Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah, kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dirumah sakit. e) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB,sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran ”Unmet Need” sasaran penanggulanga masalah kesehatan reproduksi,serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. f) Pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat kelayakan KB dan kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. g) Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. h) Pelaksanaan pemantauan tingkat drop-out peserta KB i) Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB j) Pelaksanaan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. k) Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. l) Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan inveksi menular seksual (IMS). m) Pelaksanaan pembinaan penyuluh KB. n) Pelaksanaan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. o) Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman berkualitas dan merata. p) Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat obat dan cara kontrasepsi dan pelayanan dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan. q) Pelaksanaan penjaminan ketersediaan sarana alat obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri. r) Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi. s) Pelaksanaan informed choice dan informed concent dalam program KB. t) Pelaksanaan monitoring, evaluasi,asistensi fasilitasi, supervisi pelaksanaan program KB nasional. u) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. v) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. w) Pelaksanaan kooordinasi pengelolaan dan pengendalian KB-KR dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. • Sub Bidang Pengendalian Re-Produksi Remaja Sub Bidang Pengendalian Re-Produksi Remaja dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan Pengendalian Re-Produksi Remaja Sedangkan Bidang Sub Bidang Pengendalian Re-Produksi Remaja mempunyai fungsi Sebagai berikut: a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Pelayanan Pengendalian Re-Produksi Remaja. b) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA c) Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. e) Pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR, termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA f) Pelaksanaan pelayanan KRR termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA g) Pelaksanaan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM). h) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan fasilitasi pelaksanaan KRR termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM). i) pelaksanaan KRR termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM). j) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan sasaran KRR termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. k) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. l) Pelaksanaan pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya, dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. m) Pelaksanaan pembinaan pusat informasi konsultasi remaja. n) Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan tugas. o) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. p) Pelaksanaan kooordinasi pengelolaan dan pengendalian Reproduksi remaja dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. d. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Keluarga Sejahtera. Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai : 1). Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa kepala Bidang Keluarga Sejahtera pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan Keluarga Sejahtera meliputi Bidang Ketahanan Keluarga dan Bidang Advokasi dan Pembinaan Instansi masyarakat. Sedangkan Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan Pelayanan Keluarga Sejahtera. b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di Bidang pelayanan Keluarga Sejahtera c) Pengkoordinasian perencanaan teknis di Bidang pelayanan Keluarga Sejahtera d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di Bidang pelayanan Keluarga Sejahtera e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Bidang pelayanan Keluarga Sejahtera f) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Sejahtera g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Sejahtera h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan Keluarga Sejahtera. Bidang Keluarga Sejahtera Membawahi : (a) Sub Bidang Ketahanan Keluarga (b) Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat • Sub Bidang Ketahanan Keluarga Sub Bidang Ketahanan Keluarga dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan Ketahanan Keluarga Sedangkan Bidang Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi Sebagai berikut: a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Pelayanan Ketahanan Keluarga. b) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pengembangan Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga. c) Pelaksanaan dukungan pelayanan Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga. d) Pelaksanaan penyerasian penetapan kriteria pengembangan Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga. e) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan sasaran bina keluarga balita (BKB), bina keluarga Remaja (BKR),bina keluarga lansia (BKL) f) Palaksanaan penyelenggaraan BKB,BKR dan BKL, termasuk pendidikan pramelahirkan. g) Pelaksanaan Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga. h) Pelaksanaan model-model kegiatan Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga. i) Pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan, dan manajemen usaha bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. ( UPPKS) j) Pelaksanaan pendampingan / magang bagi para kader / anggota kelompok UPPKS. k) Pelaksanaan kemitraan kualitas lingkungan keluarga. l) Pelaksanaan Peningkatan kualitas Lingkungan Keluarga. m) Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. n) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. o) Pelaksanaan koordinasi pelayanan ketahanan keluarga dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. • Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat. Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat. Sedangkan Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat mempunyai fungsi Sebagai berikut: 1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan advokasi dan pembinaan instansi masyarakat. 2. Penyusunan rumusan kebijakan kebijakan penetapan pengembangan advokasi dan KIE. 3. Pelaksanaan operasional advokasi KIE. 4. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kriteria advokasi dan KIE. 5. Pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE. 6. Pelaksanaan advokasi, KIE,dan konseling program KB dan KRR. 7. Pelaksanaan KIE ketahanan dan Pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan instansi program KB. 8. Pelaksanaan pemanfaatan prototipe program KB / Kesehatan Re-produksi (KR), KRR, ketahanan dan Pemberdayaan keluarga,penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas. 9. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi. 10. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program 11. Pelaksanaan dukungan Operasional pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program 12. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program 13. Pelaksanaan pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB. 14. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk teknis pengembangan peran instansi masyarakat pedesaan/perkotaan (IMP) dalam program KB Nasional. 15. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. 16. Pelaksanaan pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan instansi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian. 17. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB Nasional. 18. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB Nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. 19. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. 20. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. 21. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. 22. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB Nasional. 23. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. 24. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB Nasional. 25. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. 26. Pelaksanaan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis. 27. Pelaksanaan pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kopetensi SDM program yang dibutuhkan. 28. Pelaksanaan pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM. 29. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 30. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 31. Pelaksanaan koordinasi pelayanan advokasi dan pembinaan instansi masyarakat dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. e. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan. Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai : 1). Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan dan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan meliputi Bidang Pengarusutamaan gender dan Bidang Pemberdayaan Perempuan. Sedangkan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan. b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan. c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pelayanan dan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan. d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan. e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan. f) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan. g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan. h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan Pemberdayaan Perempuan. Bidang Pemberdayaan perempuan Membawahi : a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan • Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan Pengarusutamaan Gender Sedangkan Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi Sebagai berikut: a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pengarusutamaan gender. b) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan daerah pelaksanaan PUG c) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG. d) Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga pemerinta. e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender. f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. g) Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi KIE PUG. h) Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik. i) Fasilitasi penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin. j) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. l) Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengarusutamaan gender dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. • Sub Bidang Perlindungan Perempuan Sub Bidang Perlindungan Perempuan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan Perlindungan Perempuan Sedangkan Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi Sebagai berikut: a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan Perlindungan Perempuan. b) Penyusunan rumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Ham, politik, lingkungan dan sosial budaya. c) Pelaksanaan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Ham, politik, lingkungan dan sosial budaya. d) Pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Ham, politik, lingkungan dan sosial budaya. e) Penyusunan rumusan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana. f) Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana. g) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana. h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. j) Pelaksanaan koordinasi pelayanan perlindungan perempuan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. f. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perlindungan Anak. Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai : 1). Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa kepala Bidang Perlindungan Anak pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan dan pengelolaan Perlindungan Anak meliputi Kesejahteraan anak dan integrasi hak anak. Sedangkan Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut: a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengendalian Perlindungan Anak. b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan pengendalian Perlindungan Anak. c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pelayanan dan pengendalian Perlindungan Anak. d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan pengendalian Perlindungan Anak . e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan pengendalian Perlindungan Anak . f) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengendalian Perlindungan Anak . g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengendalian Perlindungan Anak . h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan dan pengendalian Perlindungan Anak. Bidang Perlindungan Anak Membawahi : a) Sub Bidang Kesejahteraan Anak. b) Sub Bidang Integrasi Hak Anak. • Sub Bidang Kesejahteraan Anak Sub Bidang Kesejahteraan Anak dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan Kesejahteraan Anak Sedangkan Bidang Kesejahteraan Anak mempunyai fungsi Sebagai berikut: a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan Kesejahteraan Anak. b) Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak. c) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kesejahteraan dan perlindungan anak. d) Pelaksanaan koordinasi kesejahteraan dan perlindungan anak. e) Fasilitasi penguatan lembaga / organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak. f) Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk kesejahteraan dan perlindungan anak. g) Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan perlindungan anak. h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. j) Pelaksanaan koordinasi pelayanan perlindungan Anak dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. • Sub Bidang Integrasi Hak Anak. Sub Bidang Integrasi Hak Anak dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan Integrasi Hak Anak Sedangkan Bidang Integrasi Hak Anak mempunyai fungsi Sebagai berikut: a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan Integrasi Hak Anak. b) Perencanaan operasional kegiatan pelayanan, pengelolaan dan pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan. c) Penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana pelayanan, pengelolaan dan pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan. d) Pengelolaan anggaran pelaksanaan pelayanan, pengelolaan dan pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan. e) Pengembangan kemitraan pelayanan, pengelolaan dan pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan. f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. h) Pelaksanaan koordinasi pelayanan program KB dan pemberdayaan perempuan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. G. UPT Pengendali Program KB Membawahkan: Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang sub bagian tata usaha. Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas pokok menyusun, dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT dibidang pelayanan, pengelolaan dan pengendali program KB dan Pemberdayaan Perempuan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala sub bagian tatausaha melaksanakan fungsinya a) Penyusunan rencana operasional ketatausahaan pelayanan, pengelola dan pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan b) Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan sarana dan prasarana UPT c) Penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pelayanan, pengelola dan pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan d) Pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian pelayanan, pengelola dan pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG A. Permasalahan Pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Pemasalahan dalam pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan adalah penyimpangan yang terjadi dari rencana yang telah ditentukan, merupakan bagian penting yang harus dievaluasi untuk dilakukan perbaikan dalam perencanaan selanjutnya. Isue penting yang harus kita perhatikan saat ini dalam pembangunan keluarga berencana adalah masih tingginya angka pertumbuhan penduduk. Tingginya angka pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi kehidupan dan berbagai masalah dalam msyarakat. Untuk itu upaya kita adalah menurunkan angka kelahiran melalui program keluarga berencana. Keberhasilan pembangunan keluarga berencana di Kabupaten Bandung telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan, dengan tercapainya target peserta KB baru tahun 2010 sebanyak 97.149 akseptor, secara fertilitas akan menghambat kelahiran sebanyak 97.149 kelahiran apabila peserta KB tersebut dibina menjadi akseptor KB yang lestari. Sehingga apabila diasumsikan dengan nilai rupiah dengan terkendalinya 97.149 kelahiran pemerintah telah menghemat Rp. 971,49 milyar apabila setiap kelahiran membutuhkan biaya sebesar Rp. 10.000.000 per tahun/orang. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan di perkirakan akan mengalami perbaikan yang ditujukan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi. Meskipun demikian pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting di perhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah non – produktif. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang terjangkau, bermutu efektif menuju terbentuknya keluarga berkualitas. Disamping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung daya tampung harus menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan. Selain hal tersebut, maka pokok perhatian terhadap masalah penduduk ini adalah upaya pemerintah dalam meningkatan peran serta masyarakat yang selama ini dianggap termarjinalkan yaitu perempuan dan anak-anak. Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan : Penurunan jumlah tindak kekerasaan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak sera penguatan kelembagaan dan jaringan pengarus utamaan gender di daerah termasuk ketersediaan data dan statistic gender. B. Identifikasi Masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayan Perempuan Kabupaten Bandung. Pembangunan Keluarga Berencana dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam perkembangannya telah menunjukan hasil yang cukup mengembirakan, walaupun demikian masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang harus di hadapi lima tahun ke depan. Permasalahan-permasalahan berdasarkan hasil evaluasi perkembangan program KB dan Pemberdayaan Perempuan, target rencana serta capaian kinerja yang direncanakan dalan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan periode tahun 2005-2010 sebagai permasalahan yang harus diselasaikan dalam perencanaan selanjutnya. Secara umum permasalah pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan sebagai berikut: 1. Total Fertility Rate (TFR) masih Tinggi (2,35) 2. Contrasepsi Prevalensi Rate (CPR) masih rendah (67 %) 3. Unmet need masih tinggi (23 %) 4. Peserta KB Suntik dan Pil Masih Tinggi yaitu suntik KB 53% dan Pil KB 24% 5. Rata-rata usia kawin masih 19 tahun 6. Peserta KB metode kontrasepsi efektif terpilih (MKET) masih rendah 7. Angka peserta KB yang Drop Out (DO) masih tinggi (15)% 8. Petugas lapangan KB PLKB dan PKB berkurang (1:3 desa), (1:4 desa) idealnya 1:1 PLKB 9. Pemahaman remaja tentang KB dan KRR masih rendah 10. Pemahaman masyarakat tentang gender masih rendah 11. Pemahaman masyarakat tentang perrlindungan anak masih rendah 12. Kasus traffiking dan KDRT masih tinggi 13. Program ketahanan Keluarga belum optimal. Analisis permasalah di atas menjadi sasaran pokok dalam rencana strategis pembangunan keluarga berencana dalam mencapai visi dan misi rencana pembangunan keluarga berencana 5 (lima) tahun dan mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan kondisi di atas maka dapat digambarkan identifikasi maslah sesuai dengan sasaran pada rencana strategis tahun 2010-2015. Tabel. 2 Identifikasi Masalah Pembangunan Program KB dan Pemberdayaan Perempuan No Sasaran Pokok Renstra BKBPP Indikator dan Target Renstra BKBPP Permasalahan Pembangunan KB dan PP Faktor Penentu Keberhasilan 1. Rata-rata jumlah anak per keluarga dalam upaya Pengaturan Kelahiran Menurunnya TFR=2,10 melalui CPR=70%, Unnmetned =5%, Do=5% CU/PUS=100% Rata-rata jumlah anak dalam keluarga 2,0 TFR masih tinggi =2,35 CRR= 67%, Unmetneed 23%, Do=15% CU/Pus=78% Rata-rata anak dalam keluarga 2,43 (2-3) Peningkatan SDM program KB dan Jumlah petugas lapangan KB, Sarana Parasrana Pelayanan, Anggaran yang memadai 2. Rasio Akseptor KB Kualitas Peserta KB Meningkatnya pemakain kontrasepsi terutama pemakaian terutama untuk IUD, MOP, MOW, Implan Peserta KB pengguna kontrasepsi Pil dan Suntik Masih Tinggi sehingga biaya tinggi dan angka do tinggi, CU/Pus = 78%, CPR =67% KIE, Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pelayanan, meningkatkan akses pelayanan KB, peningkatan jumlah tenaga pelayanan KB, 3. Jumlah Pra KS dan KS I masih tinggi Menurunnya jumlah Pra KS dan KS I, Jumah Keluarga Pra KS dan KS I masih tinggi sebanyak 427.477 KK Meningkatkan pelaksananaan pendataan keluarga lebih efektif, melakukan verifikasi data, analisis data, dan penyediaan single data untuk pra KS dan KS I 3. Ketahanan Keluarga Meningkatnya peranserta masyarakat dalam mengikuti kegiatan poktan-poktan kegiatan Masih rendahnya peranserta masyarakat dalam mengikuti kegiatan BKB, BKL, UPPKS, BKR dan poktan lainnya KIE kelompok, Pembinaan dan pembentukan kelompok kegiatan 4. Pendewasaan Usia Perkawinan Meningkatnya pemahaman tentang reproduksi sehat bagi remaja dan hak-hak reproduksi Masih terjadi kawin muda sehingga rata-rata usia kawin masih rendah yaitu 19 tahun, Peningkatan Kelompok PIKRR, meningkatkan peran pemuda dalam program KB, pembinaan dan pembentukan PIKRR di semua desa 5. Partisipasi Masyarakat Meningkatnya peranserta masyarakat dalam program KB, sehingga seluruh keluarga ikut KB Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam program KB Akadvokasi dan KIE kelompok dan individu, Peningkatan institusi program KB tingkat desa, Pos KB desa, Sub Pos KB desa, kelompok akseptor, Toma, toga, Pemuda, LSM. 6 peningkatan jejaring swasta/ steakholder Pihak swasta/pengusaha ikut dalam program KB perusahaan Masih rendahnya peran swasta dalam program KB Meningkatnya Advokasi kepada pihak suwasta, membentuk KB perusahaan 7. Pemeberdayaan Perempuan a.persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah b.Rasio KDRT a. Meningkatnya peran waninta dalam pembangunan dan pengarusutamaan gender Meningkatnya persentasi perempuan di lembaga pemerintah Masih rendahnya pemahaman tentang gender, kasus trafiking dan KDRT masih tinggi Masih rendahnya keterlibatan pekerja perempuan pada lembaga pemerintah Meningkatnya program pengarusautamaan gender, pembentukan kelompok ekonomi kaum perempuan, sosoialisasi dan implentasi undang-undangan, Peningkatan peran perempuan dilembaga pemerintahan. 7 Pengerlindungan anak Terbentukan kota layak anak,tersedianya data potensi anak, meningkatnya pemahaman tentang hak-hak anak dan perlindungan anak Masih rendahnya pemahaman tentang perlindungan anak, masih tingginya kasus traffiking dan KDRT Terbentukan kota layak anak, meningkatnya advokasi tentang perlindungan anak, dan pemahaman tentang perlindungan dan hak-hak anak Aspek Kajian Capaian/Kondisi Standar yang faktor yang mempengaruhi Permasalahan saat ini Digunakan Internal Eksternal (Diluar Pelayanan SKPD (Kewenangan SKPD) kewenangan SKPD) 1 2 3 4 5 6 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) masih tinggi 1,23 Pertahun Jumlah anak dalam keluarga - KEI petugas lapangan belum optimal - koordinasi belum oftimal antar SKPD terkait - Jumlah petugas belum memadai - Data kependudukan belum oftimal - Masih tingginya angka migrasi penduduk - Partisipasi masyarakat masih rendah - masih tingginya angka kelahiran - Hasil pendataan keluarga belum optimal Rasio peserta KB dengan PUS - CPR = 67% - Jumlah peserta KB aktif - KIE belum oftimal - Koordinasi pelayanan belum optimal - Anggaran belum memadai - TFR = 2,35 - Pus hamil, ingin anak segera, tidak ingin anak lagi, ingin anak ditunda - Konseling KB belum Optimal - Keinginan masyarakat punya anak lebih dari dua - Rendahnya kualitas pelayanan - Unnmeetned = 23 % - Peserta KB berhenti dari pemakaian alat kontrasepi - Pembinaan Akseptor masih rendah - Disiplin penggunaan alat kontrasepsi masih rendah - KIE belum oftimal - Do masih tinggi = 10-15% - Usia Kawin 18 Tahun - Sarana prasarana belum memadai - Pembinaan masih rendah - Perempuan dilembaga pemerintah masih 1,84 % - KDRT dan Trafiking baru tertangi 15 kasus - Sosialisasi dan Undang-undang No 23 Tentang Perlindungan Anak 276 Desa - Terlaksanannya pelayanan permasalahan perempuan 322 peserta - Terlaksanannya pemetaan perlindungan anak 276 desa, 31 kecamatan - Terselenggaranya pelaksanaan lokakarya kota layak anak TK Kabupaten - Terlaksannya orientasi manajemen usaha kelompok perempuan - Menurunnya jumlah Permasalahan perempuan pada umumnya 75 % - Tersediannya (terpenuhinya) pemetaan perlindungan anak - Meningkatnya pengetahuna tentang kota layak anak meningkakan kreativitas anak - Meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga - Tersedia program dan kegiatan - Integrarsi program dan instansi terkait - Dukungan anggaran masih terbatas Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan - Perempuan kepala keluarga - Bertambahnya pengetahuan wawasan dan keterampilan para perempuan kepala keluarga bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta keluarga - Jumlah kelompok perempuan - Dukungan dari pemerintah daearah - Kurangnya sumberdaya manusia - Rendahnya keterampilan perempuan - Merupakan program terpadu - Sarana dan prasarana belum memadai - Tersedianya data pra KS dan KS I - Tersedianya data potensi perempuan - Terlaksananya program P2WKSS, keterampilan ibu rumah tangga keluarga miskin pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, keadilan dan kesetaraan gender 100 KK binaan - Terwujudnya 1 (satu) desa binaan dalam peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) - Tersedia data potensi keluaraga - Dukungan dari instansi terkait - Sumberdaya manusia yang terbatas Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan - Meningkatnya wawasan 100 KK binaan dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, keadilan dan kesertaan gender - Pra KS dan KS I masih tinggi - Adanya anggaran terpadu - Anggran tarbatas - Meningkatnya keterampilan ibu rumah tangga keluarga miskin - Adanya program dan kegiatan - Masih tinggi angka kemiskinan - Sarana dan prasarana belum memadai - Tercapainya peserta KB baru sesuai dengan PPM 2010 sebanyak 1039 aseptor MOP dan 560 MOW - Rata-rata usia Kawin Naik menjadi 19 tahun - Terlayaninya kesertaan peserta KB baru da peserta KB aktif da tersedinya pelyanan KB dan Alat kontrasepsi Bagi Keluarga - Adanya peningkatan pengetahuan PUP dan PAP serta Triat KRR tentang KRR dan pengelolaan PIKR - Adanya mekanisme operasional - Koordinasi dengan dinkes tentang jadwal pelayanan - Kulitas pelayanan masih rendah KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA - Tersedianya jadwal pelayanan MOP dan MOW - Adanya paguyuban MOP di tingkat Desa - Pembinaan Masih rendah - Penggarapan khusus tentang MOP dan MOW - Tersedianya Data Usia muda - Rumah sakit siap melayani - Organisasi pemuda ada di setiap desa - Sarana dan prasarana belum oftimal - Belum terbentuk paguyuban di semua desa - Sumber daya masih rendah Program Kesehatan Reproduksi Remaja - Adanya Kebijakan Usia kawin di atas 2 tahun bagi perempuan - Peran pemuada dalam reproduksi cukup tinggi - Banyak usia muda yang belum bekerja - - Sarana dan prasarana belum memadai - Terbatasnya anggaran - Adanya anggapan perempuan harus kawin muda - Orang tua ingin segera nimbang cucu Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri - Pembinaan Pos KB desa 300 dan Sub Pos KB 5114, Koordinator 31 kelompok - Meningkatnya , Pengetahuan dan keterampilan serta kesejateraan Para pengelola Pos KB, Sub Pos KB - Adanya pertemuan sub dan pos KB - Pos KB ada si semua desa - Sudah terbentuk forum pos KB desa - Partisipasi cukup tinggi - Kepala Desa cukup mendukung keberadaan pos KB - Koordinasi dengan Camat cukup baik - Insentif bagi pos KB masih rendah - Anggaran belum memadai - Pertemuan Pos KB belum optimal Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS - Tersosialisasikannya tentang bahaya narkoba, PMS termasuk HIV /AIDS 1 fasilitator, 100 peserta, - Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS - Jumlah hiv/aids di Kabupaten Bandung cukup tinggi - Terjalin koordinasi dengan Dinkes - Pemahaman masyarakat tentang HIV/Aids masih Rendah - Adanya kerjasama dengan KPA Kab bandung - Terjalin koordinasi dengan Dinsos - Dukungan instansi terkait belun Optimal - Sudah terbentuk PIKRR - Adanya KPA di Kabupaten Bandung - Anggaran HIV masih Rendah - Kebijakan tentang HIV belum dipahami secara melauas Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga - Pembinaan kelompok bina masyarakat untuk membentuk BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PKLK 3 kelompok, 31 kecamatan - Meningkanya pengelolaan Kel Mel BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PKLK - Jumlah Petugas - Partisipasi Masyarakat - Keterbatasan keterampialn - Anggaran - Dukungan dari kepala desa - Keterbatasan anggaran - Pembinaan - Peran pos KB, Sub Pos KB dan institusi lainnya - Keterbatasan sarana - Sdm - Adanya bantuan modal usaha - Tersedianya data keluarga demografi, data KB dan data tahapan keluarga Terlaksananya penyedaiaan data melalui pendataan keluarga sejahterauntuk pembangunan di daerah - Adanya pendataan keluarga - Dukungan dan kerjasama dengan dinas SKPD terkait - Hasil pendataan belum maksimal Pembinaan Keluarga Berencana - Pendataan Keluarga - Dilakukan verifikasi data keluarga 3.215.584 jiwa - Tersedia data pra KS dan KS I - Kebijakan program dan anggaran - Rendahnya pemahaman masyarakat tentang indicator Pendataan - Tersedia data base Mutasi Data Keluarga - Adanya mekonisme operasional - Kerjasama dengan statistik - Anggran yang belum memadai - Tersedia data hasil anaslisis pendataan keluarga - Tersedianya data demografi, data kb dan tahapan keluarga - - Sarana dan pra sarana yang masih terbatas - Tersedia SK keputusan Bupati tentang peserta Gakinda PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERDASARKAN SASARAN RENSTRA K/L BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORNG KEBERHASILAN PENANGANANNYA No Sarana Jangka Menengah permasalahan pelayanan SKPD Faktor Renstra K/L BKBPP Penghambat Pendorong 1 Tempat pelayana KB Belum semua tempat pelayanan memenuhi standar pelayanan - Kurangnya sdm, - Anggran belum memadai - Klinik KB ada di semua Puskesmas - Kerjasama dengan Dinkes cukup Baik 2. Rasio Peserta KB masih rendah - CU/Pus masih rendah - TFR masih tinggi = 2,35 - Anggaran yang terbatas - Sarana dan prasarana belum memadai - KIE dan advokasi belum oftimal - Kurangnya petugas lapangan KB - Kualitas pelayana KB - KIE masih rendah - Partisipasi Masyarakat masih rendah - Dukungan Anggaran - Jangkouan wilayah cukup jauh - Kerjasama dengan dinas kesehatan cukup baik - Tempat pelayan kb tersedia disemua kecamatan - Adanya mobil pelayanan KB 3 Rata-rata usia kawin - Rata –rata Usia kawin masih 18,4 tahun - Rendahnya partisipasi pemuda dalam program reproduksi sehat - Tingkat pendidikan remaja masih rendah - Orang tua ingin segera menimbang cucu - Partisipasi masyarakat masih rendah - Sudah terbentuk kelompok PIKRR - Kerjasama dengan kelompok Pemuda - SDM petugas cukup baik 4 Pemberdayaan Perempuan dan pengarusutaman gender Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan, dan lapangan kerja - Rendahnya pengetahuan dan keterampilan perempuan - SDM petuas masih rendah - Tinggi anggka kemiskinan - Pemahaman masyarakat masih rendah - Tingginya angka trafficking dan KDRT - Jumlah wus /PUSmasih tinggi - Kebijakan pemerintah tentang gender 5. Perlindungan anak Mayarakat belum memamhami tentang perlindungan dan hak-hak anak - Masih tingginya KDRT - Masih tingginya ekploitasi anak - Sosialisasi masih rendah - Kebijakan tentang perlindungan anak - Undang-undang No 23 tentang perlindungan anak - Koordinasi dengan dinas terkait BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG Perubahan system pemerintahan tersebut menuntut kesiapan pengelola dan pelaksana program KB untuk menggalang kemitraan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pimpinan organisasi profesi, LSM dan mitra kerja lainnya untuk melakukan advokasi kepada para pengambil kebijakan publik khususnya di Kabupaten. Pada era disentralisasi seperti saat ini, kegiatan advokasi mutlak diperlukan agar program KB menjadi salah satu prioritas pembangunan di daerah. Hal ini penting mengingat keberhasilan atau kegagalan program KB sangat tergantung kepada kelangsungan program KB di lini lapangan. Penduduk dalam jumlah yang besar sebagai sumber daya manusia (SDM) merupakan kekuatan pembangunan. Anggapan tersebut mengandung kebenaran bila kondisi tersebut disertai faktor kualitas dan persebarannya yang merata. Tetapi apabila jumlah penduduk yang terus meningkat bila tidak diimbangi dengan kualitasnya maka akan menjadi beban dalam pembangunan. Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 3,2 juta merupakan aset pembangunan yang harus di tingkatkan kualitasnya agar dapat berdaya saing. Besarnya jumlah penduduk ini terkait tingginya angka pertumbuhan penduduk utamanya di pengaruhi oleh tingkat kelahiran. Meskipun tingkat kelahiran sudah dapat diturunkan namun secara absolut jumlah penduduk Indonesia masih terus akan bertambah. Sebagai salah satu program pembangunan nasional, program KB dan pemberdayaan perempuan mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan manusia Kabupaten Bandung yang sejahteraa disamping program pendidikan dan kesehatan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamialan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hahk-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Untuk memberi arah pelaksanaan program dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004-2009, disebut bahwa program KB nasional merupakan rangkaian pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana, serta pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas. Selanjutnya dalam RJPMD tahun 2010-2015 visi dan misi pemerintah Kabupaten Bandung adalah “Mewujudkan Kabupaten Bandung Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Pedesaan, Berlandaskan Relijius Kultural dan berwawasan Lingkungan.” Berdasarkan visi tersebut maka dapat diberi pengertian bahwa dalam untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan berdaya saing perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka untuk mewujudkan itu peran program KB sangat dominan disamping prioritas pendidikan dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) (pendidikan dan Kesehatan), memantapkan kesalehan sosial berlandaskan Iman dan Taqwa.” Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah tersebut; Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menterjemahkannya dalam Rencana Strategis Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Visi dan Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2010-2015 sebagai berikut: 1. Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Visi adalah tujuan adalah tujan yang ingin dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah : “Terwujudnya Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015” Visi tersebut mengandung beberapa makna dan arti dalam mewujudkan pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yaitu: Keluarga Sejahtera adalah sebuah norma untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang menyebutkan bahwa keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Dengan demikian maka tumpuan dan kekuatan program keluarga sejahtera berada pada sejauh mana keluarga dapat merencanakan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan dalam keluarga yang menjadi tanggungjawabnya. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamialan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hahk-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Maju adalah kondisi dimana keluarga mampu menciptakan sumber daya manusia memiliki kemampuan untuk berkompetensi dengan sehingga mampu bersaing menguasai teknologi dengan pendidikan yang tinggi tetapi mempunyai kepribadian. Mandiri adalah Kondisi dimana keluarga mampu menolong dirinya sendiri, dalam memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga keluarga menjadi maju dengan kekuatan sendiri. Berkualitas adalah kondisi dimana keluarga mampu memenuhi semua kebutuhan jasmani dan rohani baik dalam hal kesehatan, pendidikan dan daya beli keluarga. Tabel 4 PENYUSUNAN PENJELASAN MISI VISI POKOK-POKOK VISI PENJELASAN MISI Keluarga Sejahtera adalah sebuah norma untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamialan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hahk-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang menyebutkan bahwa keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Dengan demikian maka tumpuan dan kekuatan program keluarga sejahtera berada pada sejauh mana keluarga dapat merencanakan hal-hal yang menyangkut kesejhateraan dalam keluarga yang menjadi tanggungjawabnya. Visi adalah tujuan adalah tujan yang ingin dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah : “Mewujudkan Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015” Keluarga yang maju Maju adalah kondisi dimana keluarga mampu menciptakan sumber daya manusia memiliki kemampuan untuk berkompetensi dangan sehingga mampu bersaing menguasi teknologi dengan pendidikan yang tinggi tetapi mempunyai kepribadian. Keluarga Mandiri Mandiri adalah Kondisi dimana keluarga mampu menolong dirinya sendiri, dalam memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga keluarga menjadi maju dengan kekuatan sendiri. Keluarga Berkualitas Berkualitas adalah kondisi dimana keluarga mampu memenuhi semua kebutuhan jasmani dan rohani baik dalam hal kesehatan, pendidikan dan daya beli keluarga. 2. Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut maka diiplentasikan kedalam misi Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuapuan yaitu : 1) Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawian, pembinaan Ketahanan Keluarga dan peningkatan keluarga sejahtera. 2) Penyediaan Data Mikro Keluarga untuk pembangunan di daerah 3) Meningkatkan kualitas kepesertaan peserta KB 4) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui penegakan, kesetataraan, keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak 5) Meningkatkan peran serta swasta/steak holderdalam pembangunan KB. PENYUSUNAN MISI BKBPP MISI POKOK-POKOK MISI PENJELASAN MISI 1. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawian, pembinaan Ketahanan Keluarga dan penngkatan keluarga sejahtera. 2. Penyediaan Data Mikro Keluarga untuk pembangunan di daerah 3. Meningkatkan kualitas kepesertaan peserta KB 4. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui penegakan, kesetataraan, keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak 5. Meningkatkan peran serta swasta/steak holderdalam pembangunan KB. 1. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawian, pembinaan Ketahanan Keluarga dan penngkatan keluarga sejahtera. Kondisi dimana keberhasilan pembangunan kelauraga berencana akan sangat ditentukan oleh sejauh mana masayarakat terlibat dalam program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, tingkat partisipasi masyarakat tersebut dilaksanakan melalui : 1. Pengaturan kelahiran, masyarakat secara langsung ikut menjadi peserta KB dengan penggunaan alat kontrasepsi. 2. Melakukan Pendewasaan usia perkawinan ninimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki laki kondisi ini akan menghambat laju pertumbuhan penduduk ketiga rata –rata usia kawin naik menjadi 21 tahun 3. Keluarga sebagai pilar pembangunan keluarga berencana harus dibina dan di kembangan melalui pembinaan dan peran serta masyarakat ikut menjadi anggota kelompok kegiatan seperti BKB,BKR,BKL, BLK, UPPKS,PIKRR dan kelompok lainnya 4. Peningkatan keluarga sejahtera, dalam kondisi ini norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera sebagai tujuan harus dicapai sehingga keluarga menjadi mandiri dan dapat maju dengan kemampuan sendiri. 5. Masyarakat harus terlibat dalam peran sebagai institusi penggerak program KB dan Pemberdayaan Perempuan di Tinggkat desa dan langsung menjadi POS KB, Sub Pos KB, Forum Pos KB, Paguyuban MOP, Toma, Toga, Kelompok Pemuda, dan LSM/NJO di tinggkat desa. Visi adalah tujuan adalah tujan yang ingin dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah : 2. Penyediaan Data Mikro Keluarga untuk pembangunan di daerah Data dalam pembangunan program KB merupakan unsure penting. Keberhasilan program KB harus didukung dengan data yang Valid. Eviden base adalah kinerja yang didukung dengan data dan fakta yang dijadikan dasar sebagi tolok ukur keberhasilan. Penyediaan data mikro keluarga merupakan bentuk nyata dalam menunjang keberhasilan operasional program KB. Penyediaan data ini dilakukan melalui pendtaan keluarga yang dilaksanakan setiap untuk melihat perkembangan tentang : 1. Data demografi 2. Data perkembangan dan cakupan program KB 3. Data perkembang keluarga sejahtera yang terdiri dari Pra KS, KSI, KSII, KS III, dan KS III+ Data mikro keluarga ini di manfaatkan untuk pembangunan di kabupaten Bandung seperti : 1. Pembangunan harus berwawasan kependudukan, sehingga segala aktifitas pembangunan harus berdasarkan perkembangan penduduk 2. Sebagai data pembangunan keluarga berencana 3. Data untuk program-program pembangunan seprti, Jamkesmas, Gakinda, Beras miskin, dan program penanggulangan kemiskinan lainnya. 3. Meningkatkan kualitas kepesertaan peserta KB Kondisi ini menjukan bahwa untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang atau penduduk tampa pertumbuhan ditandai dengan net Reproduksi rate (NRR)=1, dan TFR =2,10, bisa terwujud apabila peserta KB kualitasnya di tingkatkan, masyarakat sebagai pengguna kontrasepsi agar lebih mendukung terhadap tujuan tersebut harus diarahkan kepada peningkatan penggunaa kontarsepsi yang berkualitas yaitu : 1. MOP 2. MOW 3. IUD 4. Impalat 4. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui penegakan, kesetataraan, keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak Perempauan adalah asset pembangunan yang harus diupayakan peran dan fungsinya dalam pembangunan melalui peningkatan sumberdaya masusia. Program pengarusutamaan gender dan perlinndungan anak dalam perkembangan pembangunan pada saat ini masih termarjinalkan sehingga perlu implentasi dan upaya advikasi di semua tingkatan. Lemahnya pembangunan sumberdaya perempuan dapat dilita dari kondisi : 1. Tingginya trafficking 2. KDRT 3. Keterampailan dan pendidikan perempuan masih rendah 4. Jumlah perempuan dilembaga pemerintah masih rendah 5. Belum ada tempat yang layak buat pertumbuhan dan perkembang anak. 6. Belum terbentuk kota layak anak 7. Dan hak-hak anak belum tesosilaisasi, Melalui peningkatan kualitas hidup perempauan dan anak diharapkan kesejahteraan akan segera terwujud 5. Meningkatkan peran serta swasta/steak holderdalam pembangunan KB. Kondin di saat ini peran serta perusahaan masih rendah. Sementara itu perusahaan merupakan bagian penting dalam pembangunan keluarga berencana. Tentunya harus terus diberdayaakan agar keberadaannya terus mendukung program KB. KB perusahaan adalah program yang akan dicapai dalam pembangunan program KB perusahaan, untuk melihat sejauh mana benefit/manfaat KB dalam meningkatan keberhasilan tujuan perusahaan. Secara finansial program KB akan meningkatkan penghasilan dan menekan biaya perusahaan. Dengan demikian peningkatan peran serta perusahaan atau steak holder akan membawa dampak terhadap keberhasilan program KB di perusahaan dalam mewujudkan keluarga sejahtera A. Tujuan Tujuan dari program pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan adalah 1. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya peninkatan sumber daya manusia bidang kesehatan melalui pembangunan berwawasan kependudukan 2. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera 3. Mewujudkan kualitas hidp perempuan dan anak TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- KINERJA 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya peninkatan sumber daya manusia bidang kesehatan melalui pembangunan berwawasan kependudukan Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) Meningkatnya Rasio Peserta KB menjadi 70 % 67% 67,5% 68% 69% 70% 2 3. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pengendalian jumlah penduduk melalui pengatuaran Kelahiran a. Pus yang istrinya dibawah 20 tahun b. Meningkatnya Capaian Peserta KB Aktif c. Penurunny Unnmeet need d. anggota UPPKS Ber KB e. Anggota BKB Menjadi peserta KB f. Rasio PLKB satu petugas 2 desa g. PPKBD satu desa 1 PPKBD h. Penyediaan Alat Kontrasepsi i. Penyediaan Data Mikro Keluarga Menurunnya rata-rata jumlah anak dalam keluarga menjadi 2,10 (jumlah anak hanya 2 orang) a. cakupan pasangan usia subur dibawah usia 20 th 3,5% b. Cakupan PUS menjadi peserta KB 68 % c. Unmeetned terpenihi 5% d. Cakupan anggota BKB menjadi peserta KB 70% e. Cakupan Pus anggota UPPKS menjadi peserta KB 87% f. Rasio PLKB 1:2 g. Rasio Pembantu pembina keluarga berencana PPKBD 1:1 h. cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan 30% setiap tahun i. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun 2.33 5% 65% 22% 50% 60% 1:4 1:1 10% 80% 2,23 4,5% 66% 20% 54% 65% 1:3 1:1 15% 85% 2,17 4% 66,5% 15% 58% 70% 1:3 1:1 20% 90% 2,15 3,75% 67% 10% 65% 80% 1:2 1:2 25% 95% 2.10 3,5% 68% 5% 70% 87% 1:2 1:2 30% 100 3 mewujudkan kualitas hidup perempuan dan anak Meningkatkan Indek Pembangunan Gender (IPG) didukung dengan menurunnya Net Repduction Rate (NRR)=1 melalui Total Fertility Rate (TFR)=2,10 penduduk tampa pertumbuhan Meningkatya peran perempuan dalam pengarusutamaan gender melalui penurun anggka kelahiran /TFR=2,10 2,35 2,30 2,25 2,20 2,10 B. Sasaran Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah: 1. Sasaran Umum adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang di tandai dengan peningkatan program KB, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan : - Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) - Meningkatkan Indek Pembangunan Gender (IPG) didukung dengan menurunnya Net Repduction Rate (NRR)=1 melalui Total Fertility Rate (TFR)=2,10 penduduk tampa pertumbuhan 2. Sasaran Strategis RENCANA STRATEGIS CAPAIAN PROGRAM KB DAN KEPENDUDUKAN 2010-2015 S.D 2025 BADAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011 no capaian kinerja yang akan di capai kondisi awal kondisi akhir Tahun 2025 2011 2010 2011 2012 2013 2015 1 Menurunkan Jaju pertumbuhan penduduk melalui 2,56 % 2,56 2,56 2,50 2,40 2,30 2,10% Pengaturan Kelahiran 2 Pengendalian Jumlah Penduduk 3,174,499 3,174,499 3,174,499 3,234,499 3,284,499 3,334,499 4,250,325 3 Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya 4,2% 7 4,2 3,9 3,7 3,5 % 1% dibawah usia 20 tahun 4 Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi 65% 64% 65% 66% 67% 68% 80% peserta KB aktif (CPR) Contrasepsi Prevalensi Rate (CPR) 5 Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif kontrasepsi MKJP 14% 14% 17% 20% 30% 50% 70% Contrasepsi Prevalensi Rate (CPR) 6 Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Ingin ber-KB 19% 21% 19% 15% 10% 5% 0% tidak terpenuhi (unmet need) 7 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 40% 38% 40% 50% 60% 70% 90% 8 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan 52% 48% 52% 60% 75% 87% 92% Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB 9 Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ 4 4 3 3 2 2 1 penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan 10 Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/kelurahan 1 1 1 2 2 2 4 11 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi 0 0 0 10% 20% 30% 80% untuk memenuhi permintaan masyarakat 12 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga 50% 50% 60% 75% 90% 100% 100% di setiap Desa/Kelurahan C. Strategi dan Kebijakan 1. Analisis Swot Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan maka strategi dan arah kebijakan pembangunan keluarga berencana akan dilaksanakan secara berkesinambungan. Untuk menentukan alternatif strategi pencapaian dilakukan melalui analisis SWOT (Strenght, Weakness, opportunity, dan threats) yaitu sebagai berikut: a. Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal (PLI dan PLE) Berdasarkan analisis SWOT, pencermatan lingkungan internal dan eksternal Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung diperoleh beberapa faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan keberhasilan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, adalah sebagai berikut : Tabel 4 Tabel 1. Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal (PLI & PLE) Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 1. Perda NO. 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan SKPD Kabupaten Bandung, 1. Prasarana dan sarana terbatas 2. Telah terbentuk mekanisme opersional sampai lini lapangan 2. TFR masih tinggi 2,35, dan CPR=67% 3. Mempunyai informasi lengkap dari data hasil pendataan keluarga 3. Petugas belum memahamin tugas dan fungsi secara mendalam 4. Potensi Pegawai 224 orang 4. Advokasi dan KIE masih rendah 5. Sudah terbina kerjasama dengan dengan dinas kesehatan dan instansi terkait lainnya 5. Jumlah PLKB/PKB belum sesuai dengan jumlah desa yang ada Peluang (Opportunities) Ancaman (Threats) 1. 2. Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Keluarga Berencana Undang-undang No. 52tahun 2009 tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana 1. 3. Rendahnya Kualitas Pelayanan KB AKI dan AKB masih tinggi 3. Dukungan Politisi (Bupati,DPRD) cukup tinggi mendukung program KB 2. Kualitas Kinerja Aparatur belum optimal 4. Kemitraan dengan 300 Orang Pos KB Desa, 31 Kelompok PIKR, 31 Paguyuban MOP dan 1000 kel Bina-bina Keluarga 3. Jumlah PLKB/PKB belum sesuai dengan jumlah desa yang ada 5. Terdapat 62 Puskesmas dan klinik KB tempat Pelayanan 4. Partisipasi masyarakat dalam program KB masih Rendah 6. 7. KB sebagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian kelahiran Koordinasi dengan dinas kesehatan cukup baik 5. 6. Pelaksanaan koordinasi intern dan eksteran Belum Optimal Anggaran Belum Memadai TABEL. 6 Analisis SWOT KAFI KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESSES) 1. Adanya SOTK yang jelas yaitu BKBPP 1. Prasarana dan sarana terbatas 2. Potensi 215 Pegawai 2. Advokasi belum optimal KAFE 3. Telah terbentuk mekanisme opersional sampai lini lapangan 4. Mempunyai informasi lengkap dari data hasil pendataan keluarga 5. Sepuluh langkah PLKB sebagai SOP 3. Petugas belum memahamin tugas dan fungsi secara mendalam 4. Jumlah PLKB/PKB belum sesuai dengan jumlah desa yang ada 5. TFR masih tinggi 2,35, CPR=67 %, CU/Pus 78% PELUANG (OPPORTUNITIES) STRATEGI SO STRATEGI WO 1. Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Keluarga Berencana 2. Undang-undang No. 52 tahun 2009 Tentang Kependudukan dan KB 1. Peningkatan Pelaksanaan Program KB lebih terfokus pada pengaturan Kelahiran, pendewasaan Usia Perkawinan, Ketahanan keluarga dan Reproduksi sehat 1. Tinkatkan koordinasi dengan lintas sektoral dalam pelayanan KB 2. 62 Puskesmas dan klinik KB tempat Pelayanan 2. Melakukan kerjasama dengan kilinik KB tempat pelayanan 2. meningkatkan kerjasama dengan melalui pertemuan rutin 3. secara Politisi (DPRD) dan Pemerintah daerah mendukung program KB 3. Membina petugas menjdai profesional sebagai petugas lapangan KB 3. Meningkatkan kemampuan aparatur melalui KIE dan Advokasi 4. Memanfaatkan dukungan politis dalam membuat kebijakan program KB 4. Mebuat kebijakan –kebijakan yang mendukung program KB ANCAMAN (THREATS) STRATEGI ST STRATEGI WT 1. Rendahnya Kualitas Pelayanan KB 1. Meningkatkan kemampuan teknis petugas, melengkapi sarana dan prasarana pelayanan 1. Tingkatkan prasarana dan saran untuk mendukung kegiatan pelayanan KB. SDM pelayan KB. 2. Kualitas Kinerja Aparatur belum optimal 2. Meningkatakan kemampuan teknis aparatur melalui pendidikan dan pelatihan 2. Tingkatkan profesionalitas SDM untuk pengelolaan Program Keluarga Berencana di semua tingkatan, SKPD, UPT, PLKB, PKB 3. Pelaksanaan koordinasi intern dan eksteran belum optimal 3. Merikrut pegawai baru atau menanmbh personil dari insatnsi lain 3. Lakukan peningkatan kualitas kinerja pegawai yang efektif dan efisien sesuai TOPOKSI 4. Tingkatkan koordinasi intern dan ekstern dalam pelaksanaan program KB b. Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) Berdasarkan hasil analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (analisis SWOT), ditetapkan faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Faktor/CSF) yang dijadikan indikator kinerja pencapaian program KB sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan. Faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan keluarga berencana sesuai misi yang ditetapkan dengan indikator kinerja dan tolok ukur keberhasilannya. Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan di bidang Keluarga berencana dengan indikator keberhasilan program sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan akses pelayanan Keluarga Berencana 2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan KB. 3. Meningkatkan profesionalisme pegawai untuk pengelolaan program keluarga berencana disemua tingkatan Tingkat Kabupaten, Ka. UPT Kecamatan, PLKB dan PKB di tingkat desa 4. Melakukan peningkatan kualitas kinerja pegawai yang efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing 5. Meningkatkan koordinasi intern dan ekstern dalam pelaksanaan program KB 6. Meningkatkan Advokasi kepada para pemangku kepentingan untuk mendukung kebijakan program KB 7. Meningkatkan Anggaran program dan kegiatan untuk mencapai keberhasilan program KB 8. Meningkakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KB dengan menjadi peserta KB, motivator KB, Kader KB di semua tingkatan. 9. Meningkatkan jejaring program KB kepada pihak swasta atau steakholder dalam pembangunan keluarga berencana. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF A. Rencana Program Dan Kegiatan Untuk mencapai visi dan misi yang telah di tentukan maka dirumuskan rencana program dan kegiata yang akan dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan renstra Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan yang sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 13, yang mana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan terdiri dari 2 urusan yaitu pertama urusan Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dan kedua urusan pemberdayaan perempuan dan perlindingan anak. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung mempuyai kewenangan dalam pembangunan sebagai berikut: Bersadarkan Peraturan Pemerintah No 38 dalam pembagian urusan pemerintah bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai kewenangan yaitu: PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi 1.a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten. c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten/kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota. 3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota. b.Pemantauan tingkat drop out peserta KB. c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB. d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). g. Pembinaan penyuluh KB. h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 4.a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten/kota. b.Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten/kota. c.Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten/kota. 5.a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten/ kota. b. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB. 1. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1.a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten/kota. 2.a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten/kota. b.Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota. 3.a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota. b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten/kota. c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota. d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota. e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/kota. f .Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/kota. 1. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota. 2. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota. 2.a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota. b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten/ kota. 3.a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten/ kota. b.Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota. c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota. d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten/kota. e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten/kota. f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten/kota. g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten/kota. 4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas 1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota. 2.a.Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota. b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB. c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional. d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian. f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional. 3.a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten/kota. h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten/kota. j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten/kota. k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM. 5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) 1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten/ kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten/kota. b.Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten/kota. 3.a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi. 6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga 1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota. b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota. 3.a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional. b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. d. Pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi. 7. Keserasian Kebijakan Kependudukan 1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten/kota. 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten/kota. 3.a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten/kota. b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten/kota. 8. Pembinaan 1. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten/kota. Kemudian kewenangan dalam urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi: PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA 1. Pengarusutamaan Gender (PUG) 1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten/ kota. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten/kota. 1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten/ kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten/kota. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten/kota. 1. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten/kota. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten/kota. 2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota. 1. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota. 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota. 1. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota. 1. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota. 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota. 3. Perlindungan Anak 1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 1. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten/ kota. 1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha 1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten/kota. 5. Data dan Informasi Gender dan Anak 1. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota dengan merujuk pada kebijakan nasional. 1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak. 1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten/kota. 3. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota. 1. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten/kota. 2. ? Sejalan dengan RPJMD tahun 2010-2015 program yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut : 1. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan anak. 2. Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan. 3. Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 4. Program Keluarga Berencana 5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 6. Program Pelayanan Kontrasepsi 7. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 8. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDs 9. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 10. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga balita B. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Rencana program pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 sebagai berikut : KOD. REK. URUSAN/PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/KEGIATAN (OUTPUT) SASARAN TARGET TAHUN SATUAN PAGU INDIKATIF 2010 2012 2013 2014 2015 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.11.xx.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Menurunnya jumlah trafficking dan KDRT, serta meningkatnya organisasi PPA, dan terbentunya P2TP2 tingkat Kabupaten korban trafficking korban KDRT organisasi PPA Organisasi P2TP2 30 40 1 1 25 35 1 1 23 32 1 1 20 30 1 1 17 25 1 1 org org kelompok kelompok 358.750.000 368,077,667 300,000,000 225,000,000 200,000,000 1.11.xx.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan kader posyandu mendapat pengetahuan tentang ekonomi dan kesejahteraan keluarga kader posyandu, pos KB, PKK 248 orang 250 orang 253 orang 255 orang 20 orang Org 132.890.000 120.627.833 130.000.000 140.000.000 150.000.000 1.11.xx.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan tercapai 1 desa binaan Program P2WKSS dengan terbina 100 KK miskin Keluarga Miskin 100 KK 90 KK 95 KK 97 KK 105 KK 0rg/desa 91.530.000 119.891.000 129.891.000 139.000.000 150.000.000 1.12 KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA 1.12.xx.15 Program Keluarga Berencana tercapainya pelayanan Keluarga Berencana melalui : pelayanan KB MOP dan MOW Kesepakatan Pelayanan Dengan Medis Pelayanan KB Paska Pelayanan akseptor KB baru MO . 450 orang 16 orang 1200 masyarakat 1paket 1paket 250 orang 1000 orang 1050 orang 250 orang 31 kelompok 31 kelompok 276 desa/kel . 500 orang 20 orang 1250 masyarakat 1paket 1paket 300 orang 1050 orang 1100 orang 275 orang 31 kelompok 31 kelompok 276 desa/kel . 550 orang 25 orang 1300 masyarakat 1paket 1paket 350orang 1100 orang 1150 orang 300 orang 31 kelompok 31 kelompok 276 desa/kel . 600 orang 30 orang 1350 masyarakat 1paket 1paket 275 orang 1150 orang 1200 orang 325 orang 31 kelompok 31 kelompok 276 desa/kel . 650 orang 35 orang 1400 masyarakat 1paket 1paket 325 orang 1200 orang 1250 orang 350 orang 31 kelompok 31 kelompok 276 desa/kel . Org org org org pkt pkt org org org org kel kel desa/kel 984.150.000 1.000.000.000 1.500.000.000 1.750.000.000 2.000.000.000 1.12.xx.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Meningkatkan Pengetahuan Remaja tentang kesehatan reproduksi yang dilakukan melalui: Lokakarya remaja Pembentukan Kelompok PKIR Pertemuan PIKR Percontohan . . Remaja Maham Tentang KRR terbentuk Kelompok PIKR baru PIKR Terbaik TK Kabupaten Meningkatkan Pengetahuan para santri ttg KRR Siswa paham ten KRR bagi remaja Peningkatan PUP Kelompok PIKR lebih meningkat pengetahuannya . . 150 peserta 31 kelompok 5 kelompok 3 pontren 5 SLTA 10 desa 31 kelompok . . 125 peserta 31 kelompok 5 kelompok 3 pontren 5 SLTA 10 desa 31 kelompok . . 100 peserta 31 kelompok 5 kelompok 3 pontren 5 SLTA 10 desa 31 kelompok . . 75 peserta 31 kelompok 5 kelompok 3 pontren 5 SLTA 10 desa 31 kelompok . . 50 peserta 31 kelompok 5 kelompok 3 pontren 5 SLTA 10 desa 31 kelompok . . Org kelompok kelompok kelompok kelompok desa kelompok 231.490.000 155.359.600 200.000.000 275.000.000 300.000.000 1.12.xx.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB di setiap desa Pos KB Desa berperan aktif dalam Kegiatan Program KB Sub Pos KB desa berperan aktif dalam Kegiatan Program KB 300 Orang . 930 orang 300 Orang . 930 orang 300 Orang . 930 orang 300 Orang . 930 orang 300 Orang . 930 orang org Org org 418.160.000 351.634.080 400.000.000 450.000.000 500.000.000 1.12.xx.21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Perubahan Sikap dan prilaku masyarakat tentang bahaya narkoba, PMS dan Penyakit HIV/AIDs melaui peringatan hari AIDS sedunia Generasi muda dan masyarakat mengerti tentang bahaya narkoba, Penyakit Menular Seksual dan Penyakit HIV/AIDS 200 orang 175 orang 150 orang 125 orang 100 orang Org 22.310.000 86.452.416 75.000.000 75.000.000 80.000.000 1.12.xx.22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Tersedianya data Potensi tentang Pengasuhan anak. Meningkatnya pengetahuan ibu melalui kartu kembang anak Data dasar tentang tumbuh kembang anak . Kartu KKA 31 buku . 1 paket 31 buku . 1 paket 31 buku . 1 paket 31 buku . 1 paket 31 buku . 1 paket buah . Pkt 43.290.000 37.700.000 50.000.000 40.000.000 - 1.12.xx.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Meningkatkan peran kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS di tingkat kecamatan Pendamping Kelompok BKB pendamping Kelompok BKR Pendamping Kelompok BKL Pendamping Kelompok UPPKS 504 orang 155 orang 155 orang 372 orang 550 orang 200 orang 200 orang 425 orang 600 orang 250 orang 250 orang 475 orang 650 orang 300 orang 300 orang 525 orang 700 orang 350 orang 350 orang 575 orang org Org org org 141.370.000 140.655.000 175.000.000 200.000.000 175.000.000 Jumlah 2.423.940.000, 2.380.397.596 2.959.891.000 3.294.000.000 3.555.000.000 BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015 Indikator kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2010-2015. Sejalan dengan prioritas pembangunan pemerintah kabupaten Bandung yaitu pada misi ke 4 “Meningkatkan Sumber daya Manusia (SDM) (pendidikan dan Kesehatan), yang berlandaskan iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda”. Maka indikator yang dilaksanakan untuk mendukung misi yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kabupatem Bandung Tahun 2010-2015 tersebut yaitu: Dalam meningkatkan Rasio Peserta KB maka indikator Kinerja menurunkan Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,10 dan NRR=1 melalui peningkatan perseta KB baru dan Peserta KB aktif tahun 2010-2015. Tabel. Rencana Pencapaian Peserta KB Baru tahun 2010-2015 NO MIX KONTRASEPSI TAHUN 2010 2012 2013 2014 2015 1 IUD 10.248 11.273 12.400 13.640 15.004 2 MOW 953 1.048 1.153 1.268 1.395 3 MOP 1.084 1.192 1.312 1.443 1.587 4 IMPLANT 4.212 4.633 5.097 5.606 6.167 5 SUNTIKAN 32.681 35.949 39.544 43.498 47.848 6 PIL 27.630 30.393 33.432 36.776 40.453 7 KONDOM 5.323 5.855 6.441 7.085 7.793 JUMLAH 82.131 90.344 99.379 109.316 120.248 Tabel Rencana Pencapaian Peserta KB Aktit Tahun 2010-2015 NO MIX KONTRASEPSI TAHUN 2010 2012 2013 2014 2015 1 IUD 86.213 88.799 97.679 107.447 118.192 2 MOW 13.265 13.663 15.029 16.532 18.185 3 MOP 5.650 5.820 6.401 7.042 7.746 4 IMPLANT 18.253 18.801 20.681 22.749 25.024 5 SUNTIKAN 305.885 315.062 346.568 381.224 419.347 6 PIL 155.348 160.008 176.009 193.610 212.971 7 KONDOM 11.818 12.173 13.390 14.729 16.202 JUMLAH 596.432 614.325 675.757 743.333 817.667 Tabel. Rencana Pencapaian kelompok bina-bina 20102015 NO BINA-BINA TAHUN JUMLAH 2010 2012 2013 2014 2015 1 BKB 62 74 89 107 129 461 2 BKR 31 37 45 54 64 231 3 BKL 31 37 45 54 64 231 4 PIKR 83 100 120 143 172 618 5 UPPKS 467 560 672 807 968 3.475 1. Isu dan Permasalahan NO URUSAN PERMASALAHAN ISU 1 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Masih Rendahnya rasio peserta KB Terjadinya Ledakan Penduduk , dan Babby Boom, angka kematian ibu dananak masih tinggi (AKI dan AKB) 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masih rendahnya keterlibatan pekerja perempuan pada lembaga pemerintah Belum optimalnya program pengarusutamaan gendar dan Perlindungan anak. Masih rendahnya keterlibatan pekerja perempuan pada lembaga pemerintah 2. Indikator Kinerja yang akan di capai tahun 2010-2015 BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYEL. PEMDA (NOMOR DAN HALAMAN) Kondisi terakhir Target Permasalahan Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan 1 2 3 4 6 7 1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Persentase partisipasi Perempuan di Lembaga pemerintah (11.1 dan IV – 15) 1,84 % 5,40 % Masih rendahnya keterlibatan pekerja perempuan pada lembaga pemerintah Peningkatan pengetahuan dan pendidik kaum perempuan, 2 Partisipasi Perempuan di Lembaga swasta (11.2 dan IV – 15) 98,16% 100% Masih Rendahnya pendidikan kaum perempuan Meningkatkan Pendidikan dan Keterampilan Perempuan 3 Rasio KDRT (11.3 dan IV – 15) 0,001693625 0% Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan hukum, dan tindakan KDRT KIE dan advokasi dan sosialisasi tentan hak-hak perempuan dan perlindungan perempuan 4 Presentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (11.4 dan IV – 15) -0 0 5 Presentase angkatan kerja Perempuan (11.5 dan IV – 15) 42,55% 80% Masih rendahnya keterapilan perempuan untuk memasuki lapangan kerja Meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan 6 Penyelesian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (11.6 dan IV – 15) 8 kasus 100% Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak dan hak-hak anak Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan dan hak-hak ana 7 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera/ Rata-rata jumlah anak perkeluarga (12.1 dan IV – 15) 2,35 (2-3) 2,0 (2 anak) Masih Rendahnya rasio peserta KB Peningkatan Pelayanan KB dan Akses Pelayanan KB serta Sarana Prasara dan anggaran yang tersedia 8 Rasio akseptor KB (12.2 dan IV – 16) 78,84497235 81 % Masih rendahnya masyarakat menjadi peserta KB, (rasio KB masih rendah) Meninkatkan pelayanan KB, Meningkatkan KIE, Penyedian sarana dan Prasarana Meningkatkan anggaran KB 9 Cakupan perserta KB Aktif (12.3 dan IV – 16) 514.301 627.110 Belum semua Pasangan usia subur (PUS) menjadi Peserta KB Meningkatkan KIE dan advokasi, meningkatkan pelayanan KB, Meningkatkan kualitas peserta KB 10 Keluarga Pra sejahtera dan Kluarga Sejahtera I (12..4 dan IV – 16) 427.477 213.650 Belum optimalnya pelasknaan pendataan keluarga, Meningkatkan akses pelayanan KB, dan penyediaan single data untuk pembangunan 3. Sasaran dan capaian Kinerja 2010-2015 NO URUT SASARAN NO. DAN HALAMAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA (OUTCOME CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG URUSAN SKPD PENANGGUNG JAWAB Kondisi Awal Kondisi Akhir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) 11.1.12.2. Rasio akseptor KB Program Keluarga Berencana Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BKBPP Jumlah PUS 599.583 627.110 Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB) 482.055 514.301 Jumlah tidak ber KB 117.528 112.809 Rasio Akseptor KB 80,40 % 82,01 % 4. Rencana Capaian Kinerja Program KB dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2010-2015 NO URUT ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2010 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 1 11.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 11.1.12.2 Rasio Akseptor KB Jumlah PUS 669.016 751.992 796.696 813.124 814.406 Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB) 558.495 643.329 699.977 724.819. 749.661 Jumlah tidak ber KB 110.521 108.663 96.719 88.305 64.745 Rasio Akseptor KB 83,48 85,55 87,86 89,14 92,05 2 CPR 65 66 67 68 70 TFR 2,35 2,30 2,25 2,20 2,10 Usia Kawin Pertama 17 th 18 th 19 th 20 th 21 th Penyediaan kontrasepsi 0 0 10 % 15% 30% PLKB/PKB 1:4 1:3 1:2 1:2 1:1 Data mikro keluarga 90% 95% 100% 100% 100% Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD No Indikator Kondisi kinerja pada Target capaian setiap tahun Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD akhir periode RPJMD tahun 0 tahun 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Persentase partisipasi Perempuan di Lembaga pemerintah 1,84 % 2,1 2,75 3.50 4,25 5,40 5,40% 2. Partisipasi Perempuan di Lembaga swasta 98% 98,4 98,75 99.01 99,25 100 100 3. Rasio KDRT 0,0016 0.0014 0.0010 0.0008 0.0005 0 0 4. Presentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 0 0 0 0 0 0 0 5. Presentase angkatan kerja Perempuan 42,55 % 50% 60% 65% 70% 80% 0 6 Penyelesian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 8 Kasus 20 % 40% 60% 80% 100% 100% 7. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera/ Rata-rata jumlah anak perkeluarga 2,43 2.33 2,23 2,17 2,10 2.00 2,00 ( Selanjutnya indikator kinerja Badan Keluraga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang mengacu kepada RPJMD tahun 2010-2015 dalam prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah pada prioritas ke 8 (delapan) peningkatan dearajat kesehatan poin c, “Penerapan Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung” dalam hal ini Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung dalam penyedian Singgle Data untuk program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung. BAB VII P E N U T U P Berdasarkan uraian yang telah diuraikan maka Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dapat disimpulkan sebagau berikut: 1. Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2010-2015 adalah pedoman pelaksanaan pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan selama 5 tahun sebagai upaya mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam RPJMD tahun 2010-2015 dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung 2. Visi dan Misi dalam Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2010-2015, mendukung misi pemerintah Kabupaten bandung dalam prioritas pembangunan yaitu misi ke empat (4) dalam mewujudkan sumberdaya manusia (pendidikan dan kesehatan), berdasarkan iman taqwa serta melestarikan budaya sunda. Sehingga badan KBPP sebagai unsur pendukung misi tersebut melalui pembangunan keluarga berencana. 3. Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah “Mewujudkan Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015”. Sedangkan tujuan yang akan dicapai adalah: a. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan melalui pembangunan berwawasan kependudukan b. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera c. Mewujudkan kualitas hidup perempuan dan anak, Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah : - Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM) 80% - Meningkatkan Indek Pembangunan Gender (IPG) didukung dengan menurunnya Net Repduction Rate (NRR)=1 melalui Total Fertility Rate (TFR)=2,10 penduduk tampa pertumbuhan. 4. Pelaksanaan pembangunan keluarga berencana keberhasilannya di ukur melalui input, proses, output, outcame, benefit yang akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan pemerintah Kabupaten Bandung, karena dengan dilakukan pengendalian kelahiran tentunya akan berdampak terhadap meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, menurunnya angka kematian ibu (AKI) dan angka Kematian Bayi (AKB). 5. Visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator dan capaian kinerja yang tertuang dalam Rencana strategis Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk meningkatkan capaian program peningkatan kualitas kesehatan. Diharapkan dengan meningkatnya rasio peserta KB menjadi 81,00%, TFR turun menjadi 2,10, rata-rata usia kawin 21 tahun dan rata-rata jumlah anak dalam keluarga 2 (dua) orang anak dapat mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. 6. Diharapkan dengan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKBPP selama lima tahun. Soreang, Pebruari 2010 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung Kepala, Drs. Edi Siswandi NIP. 19552507 1980 03 1 007



 

Selanjutnya

Struktur Organisasi Badan KB dan PP

Posting 2013-06-19

 Klik di sini untuk melihat Struktur Organisasi Badan KB dan PP


Sebelumnya

Informasi Publik Badan KB dan PP

Posting 2013-06-21

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Berikut adalah Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala di lingkungan Badan KB dan PP:


 

Profile Kepala Daerah

profile kepala daerah

Agenda

-->

Sejarah Kabupaten Bandung

Media Informasi





Informasi Publik



Informasi Lelang



Suara Anda



Link Terkait

Web Statistic