Kantor Kesbangpol Linmas

Tupoksi Kantor Kesbang dan Politik

Rabu, 06 Februari 2013

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung mempunyai Tugas Pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri yaitu sebagai berikut :

1.    Subbag Tata Usaha
Kepala Subbag Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyusunan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan kantor dengan menyelenggarakan fungsi antara lain :
  • Pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
  • Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  • Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
  • Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran;
  • Penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian;
  • Pelaksanaan administrasi perkantoran, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan,         dokumentasi dan perpustakaan;
  • Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kantor;
  • Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kantor;
  • Pelaksanaan pengkoordinasian/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga   serta pihak ketiga di bidang ketatausahaan.

2.    Seksi Politik dalam Negeri
Kepala seksi politik dalam negeri mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengendalian politik dalam negeri, dengan menyelenggarakan fungsi antara lain ;
Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengendalian     politik dalam negeri;
  • Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan ke bijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik  pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pemilihan presiden (pilpres)  dan pemilihan kepala daerah (pilkada);
  • Pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada);
  • Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi, dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada);
  • Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  • Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengendalian politik dalam negeri dengan sub unit kerja lain di lingkungan kantor.

3.    Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Bangsa
Kepala seksi kewaspadaan dan ketahanan bangsa  mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan kewaspadaan dan ketahanan bangsa, dengan menyelenggarakan fungsi antara lain:
Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan,pelayanan kewaspadaan dan ketahanan bangsa;
  • Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspaadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
  • Pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kewaspadaan dan ketahanan bangsa
  • Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dan ketahanan bangsa;
  • Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga asing di bidang kewaspadaan dan ketahanan bangsa;
  • Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol;
  • Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan  umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya,agama dan kepercayaan,pembauran dan akulturasi budaya,organisasi kemasyarakatan,penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
  • Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
  • Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
  • Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan  umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan omas perekonomian;
  • Pelaksanaan kegiatan dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan,perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, prilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
  • Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumbr daya alam, ketahanan   perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  • Pelaksanaan koordinasi pelayanan kewaspadaan dan ketahanan bangsa dengan sub unit kerja lain di lingkungan kantor.

4.    Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Kepala  Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan ideology dan wawasan kebangsaan, dengan menyelenggarakan fungsi antara lain:
Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan;
  • Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  • Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
  • Pembinaan dan penyelenggaraan pmerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  • Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  • Peningkatan kapasitas aparatur kesbanngpol di bidang ketahan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  • Pembinaan ideologi Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  • Pelaksanaan koordinasi pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan sub unit kerja lain dilingkungan kantor.

Lainnya