Bupati Bandung H. Dadang Mochamad Nasser, SH, Sip meminta kepada seluruh pejabat structural Esselon II dan III di lingkungan Pemkab Bandung, untuk memahami secara keseluruhan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Than 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Hali ini diingatkan, karena pejabat structural mempunyai kewenangan untuk menilai dan memberikan punish and reward kepada para pegawai dilingkungan kerjanya masing-masing.

"Dalam PP No 53 Tahun 2010 telah diatur berbagai ketentuan yang menyangkut kewajiban, larangan, pejabat yang berwenang menghukum serta proses pengelolaan terhadap pelarangan disiplin pegawai.." tegas H. Dadang Mochamad Nasser, SH, Sip dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kab. Bandung Ir. Sofian Nataprawira, MP saat membuka sosialisasi PP No. 53 Than 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

 Peningkatan disiplin menurut Dadang Mochamad Nasser merupakan awal dari usaha membangun PNS yang paripurna. Bahkan menurutnya profil PNS semacam ini, pada era reformasi sekarang sudah menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Masyarakat menurutnya masih memandang rendah terhadap kinerja PNS. Hal itu harus menjadi tentangan segenap PNS untuk dihadapi dengan jiwa besar.

Bupati Bandung menegaskan pemberian sanksi mulai dari tahap ringan seperti teguran hingga pemecatan secara tidak hormat akan dikenakan kepada setiap PNS sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Begitu pula dengan penghargaan kepada pegawai yang telah menunjukan prestasi terbaiknya juga akan diberikan kepada para pegawai. "Jabatan itu bukan hak pegawai, namun penghargaan dari pimpinan untuk pegawai yang telah berprestasi…" katanya.

Sosialisasi PP 53 Thn 2010 diikuti 73 orang pejabat Esselon II dan III dilingkungan Pemkab Bandung. Selama mengikuti sosialisasi, peserta diberikan materi tentang PP 53 Thn 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, hal ini dianggap penting karena pejabat structural punya kewenangan untuk menegakan disiplin pegawai..kata Kepala Badan Kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung Drs. H. Erick Juriara, MSi.