Dalam usahanya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Pemkab Bandung selama Thn 2011 telah menerbitkan 23 Peraturan Daerah (Perda) dan 62 Peraturan Bupati (Perbup) yang menyangkut aspek kewenangan, tehnis pengelolaan dan prosedur pelayanan publik.

Khususnya dalam pelayanan informasi, Bupati Bandung H. Dadang Mochmad Naser, SH, Sip telah mengeluarkan Peraturan No. 61 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di lingkungan Pemkab Bandung. Peraturan tersebut diterbitkan menyusul keluarnya Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dengan terbitnya Perbup No. 61 Tahun 2011, para pejabat public di lingkungan Pemkab Bandung memiliki landasan hukum yang lebih jelas dan terperinci dalam usahanya menyampaikan informasi kepada masyarakat. Mengingat dalam perbup tersebut diatur pula mengenai kedudukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Namun demikian sesuai dengan isi UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, dalam Perbup No. 61 tahun 2011 diatur mengenai informasi yang dikecualikan atau dengan kata lain ada beberapa informasi yang tidak boleh disampaikan kepada masyarakat. Dengan pertimbangan, jika informasi dimaksud disebarluaskan bisa mengganggu ekonomi nasional, mengganggu hubungan luar negeri atau membahayakan pertahanan Negara.

Lahirnya perbup NO. 61 Tahun 2011 mewajibkan pula kepada para pejabat untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan kepada masyarakat. Mulai dari program kerja yang sedang, akan dan telah dikerjakan oleh masing-masing SKPD. Termasuk didalamnya dampak dari program tersebut.

Regulasi dibidang pelayanan seperti UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, atau Perbup Bandung No. 61 Than 2011, pada dasarnya telah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi khususnya mengenai kebijakan pemerintah yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.

Khusus bagi masyarakat yang ingin meminta informasi, perlu dijelaskan pula mengenai kegunaan informasi tersebut, disamping adanya kejelasan data diri/organisasi yang meminta informasi tersebut. Hal itu perlu disampaikan, agar informasi yang disampaikan  badan publik tidak disalahgunakan oleh pemohon informasi.

Untuk lebih memudahkan dalam pelayanan, pemohon informasi bisa menyampaikan langsung permohonannya kepada masing-masing dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).