Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi seseorang sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain digunakan untuk berbagai kepentingan, dengan memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) akan memudahkan untuk mengurus akte kelahiran.

"Oleh karena itu jangan menganggap remeh KTP, karena KTP sangat berarti bagi seseorang.", demikian tegas Bupati Bandung H.Dadang Mohamad Naser SH, S.Ip disela-sela Peresmian Kantor Pelayanan dan Launching Mobil Pelayanan Keliling Pembuatan Akta Kelahiran, KTP dan KK di Wilayah Kabupaten Bandung,  berlangsung di Halaman Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kabupaten Bandung-Soreang, Rabu (11/01).

Hadir dalam peresmian tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Drs.H.Toto Suharto, M.Si, Kapolres Bandung AKBP Sandi Nugroho, S.IK, SH, M.Hum, Unsur Pimpinan Muspida, Perwakilan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Ir.Trihono Pudjiharto, MM, Perwakilan Biro Pemerintahan Provinsi Jabar, Hj.Mini Tarmini, Ketua TP PKK Kabupaten Bandung, Hj. Kurnia Dadang Naser, unsur pimpinan SKPD serta para Camat lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung.

Dalam kesempatan itu, Bupati Bandung Dadang Naser meminta kepada para petugas agar bisa menertibkan pembuatan KTP khususnya bagi warga pendatang. Ia mencontohkan, pengolahan KTP di Provinsi Bali dinilainya sudah cukup bagus. Setiap 3 (tiga) bulan sekali para pendatang di Bali diwajibkan melaporkan keberadaanya, "Saya harap di Kabupaten Bandung  pun bisa seperti itu, agar bisa mencegah terjadinya KTP ganda.", tutur Dadang.
 
Apalagi jika melihat jumlah penduduk di Kabupaten Bandung saat ini mencapai 3,2 juta jiwa, jika dibandingkan dengan daerah lain, ada beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung yang jumlah penduduknya hampir menyamai jumlah penduduk 1 (satu) Kabupaten di Provinsi lain. "Hal ini tentunya cukup menyulitkan dalam perekaman data kependudukan untuk KTP elektronik (e-KTP)..", ujar Dadang. Untuk itu Ia berharap Pemerintah Pusat akan menambah fasilitas alat perekam data dalam rangka percepatan pelayanan KTP Elektronik di Kabupaten Bandung.

Sementara Kepala Disdukcasip Kabupaten Bandung, Drs. Salimin, M.Si menjelaskan bahwa pembangunan sarana kantor pelayanan KTP, KK dan Akta Kelahiran tersebut merupakan hal yang harus segera dilakukan, mengingat kondisi bangunan Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcasip) belum representatif, baik untuk sarana kerja pegawai, ruang pelayanan administrasi kependudukan, maupun untuk penyimpanan arsip/dokumen kependudukan, " Sehingga kondisi ruang pelayanan kepada masyarakat ini cukup memprihatinkan...", kata Salimin.

Lebih lanjut Salimin menyebutkan, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ruangan seluas + 320 m2 tersebut merupakan dana dari APBD sebesar Rp.903.525.000,-. Sedangkan untuk pengadaan kendaraan operasional roda empat berjenis mikro bis ini menyerap biaya sebesar Rp.337.050.000,-. Kendaraan tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan secara langsung pada masyarakat melalui pelayanan jemput bola,  Petugas Disdukcasip nantinya akan mendatangi tempat-tempat pelayanan umum sampai wilayah terpencil, " Melalui sarana tersebut, diharapkan masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya transport untuk kepengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil..", tandasnya pula.