Berita

Launching e-KTP di Kabupaten Bandung

Sabtu, 21 Juli 2012

Pelayanan Pembuatan e-KTP Dimulai

CIPARAY (GM) -
Bupati Bandung, Dadang M. Naser memperkirakan,pelaksanaan pelayanan kartu tanda penduduk elektronik alias e-KTP di Kab. Bandung, bakal menemui sejumlah kendala. Salah satunya tidak sebandingnya jumlah wajib KTP dengan peralatan dan fasilitas pendukung pemmbuatan e-KTP. Karena itu, Dadang sudah meminta kepada pemerintah pusat memperhatikan kendala itu, seandainya target penyelesaian pendataan e-KTP tidak tercapai pada bulan Oktober mendatang.

"Hal ini harus menjadi catatan khusus bagi pemerintah pusat, seandainya tidak bisa tercapai," ujar Dadang pada acara peluncuran pelayanan dan perekaman e-KTP di di kantor Kecamatan Ciparay, Senin (2/4).

Sebagai tanda dimulainya pelayanan, Bupati beserta istri Nia Kurnia menjadi warga Kec. Ciparay pertama yang melakukan perekaman KTP elektronik. Acara juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bandung Toto Suharto, Kasdim 0609 Mayor Inf. Sunarto, perwakilan Danlanud Sulaeman Mayor Kusnendi, Asisten Pemerintahan Kab. Bandung Yudi Haryanto, unsur Muspika Ciparay, dan undangan lainnya.

Untuk mengejar target perekaman data e-KTP, Dadang mencontohkan, petugas di Kec. Ciparay dipastikan harus bekerja ekstrakeras dan bahkan lembur. "Untuk mencapai target waktu, bisa saja petugas harus menyelesaikan pekerjaannya selama 8 sampai 18 jam per hari. Kondisi seperti itu tentunya memerlukan lagi biaya tambahan di luar jam kerja. " Saya tidak mau jika proses pembuatan e-KTP menjadi beban APBD," tukasnya.

untuk daerah yang penduduknya kurang dari 1 juta seperti Kota Cimahi dan Kota Banjar, target penyelesaian pendataan hingga 90 persen, bisa tercapai. Tapi, katanya, untuk Kab. Bandung, penduduknya sangat besar.

Meskipun berbagai kendala dipastikan menghadang, Dadang memastikan, Pemkab Bandung akan tetap berusaha agar pembuatan e-KTP bisa tepat waktu. Karena itu, ia meminta para camat dan seluruh aparat tingkat kecamatan berusaha dan bekerja sungguh-sungguh serta terus melakukan pemantauan.

Perbedaan data

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kab. Bandung Salimin mengatakan, sasaran pelayanan dan perekaman e-KTP di Kab. Bandung berdasarkan wajib KTP kontrak dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjumlah 2.281.48 jiwa yang
tersebar pada 31 kecamatan. Sedangkan jumlah wajib e-KTP di Kab. Bandung pada tahun 2012 mencapai 2.806.228."Terjadi selisih wajib e-KTP kontrak Kemendagri dengan jumlah wajib KTP hasil pendataan kita, sehingga sisanya menjadi beban Pemkab Bandung," ujar Salimin.

Ditambahkannya, proses pembuatan e-KTP akan dimulai dari pengambilan data setiap penduduk melalui perekaman foto, tanda tangan digital, sidik jari hingga rekam retina mata. Setelah proses tersebut, setiap penduduk mendapatkan single identity number yang berlaku seumur hidup dan berlaku di seluruh Indonesia.



(Posting di Harian Galamedia, Selasa 03/04)
Data dari Humas Setda Kabupaten Bandung

Lainnya