Selama kurun waktu 1 (satu) bulan, terhitung mulai 3 September s/d 5 Oktober 2012, Inspektorat Provinsi Jawa Barat akan melakukan pemeriksaan reguler dan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 pada pemerintah kabupaten/kota se Jawa Barat.
 
Menurut Inspektur Inspektorat Provinsi Jawa Barat H. Pery Soeparman, SH, M.M, M.Si. pemeriksaan dan pengawasan pada pemerintah kabupaten/kota ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 700/Kep.374-INSPT/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
 
"Objek pemeriksaan diantaranya adalah Bappeda, Inspektorat, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bagian Aset (Bagian Keuangan/Aset), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana bantuan keuangan..", tutur Pery Soeparman saat melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pery dan rombongan tim penilai diterima langsung oleh Wakil Bupati Bandung H.Deden Rukman Rumaji, M.Ap, di Gedung Bale Sawala-Soreang, Senin (03/09).  Hadir sejumlah pimpinan SKPD dan camat Se-Kabupaten Bandung.



Dijelaskan Pery, pemeriksaan reguler mencakup dua hal, pertama mengenai Administrasi Umum Pemerintahan diantaranya adalah Kebijakan Pembangunan Daerah, Program Peningkatan IPM serta Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah. Yang kedua adalah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, yang mencakup aspek Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum (Bidang Pengawasan) serta Urusan Penataan Ruang.

Sedangkan pemeriksaan bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menurut Pery mencakup tentang Mekanisme Perencanaan, Organisasi Pengelolaan, Penatausahaan Keuangan, Pelaksanaan Program / kegiatan dan Pengadaan barang dan Jasa serta Pencapaian tujuan program/Kegiatan. "Pemeriksaan ini di luar Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial (Bansos)..", kata Pery.

Dalam kesempatan itu, Ia meminta seluruh SKPD Kabupaten/Kota saat menghadapi pemeriksaan dan pengawasan ini bisa menjadi counselling patner (berteman), tidak menganggap pengawasan ini adalah sesuatu yang menakutkan, " Kondisi dulu dengan sekarang berbeda, saya tidak ingin pemeriksaan dan pengawasan ini dianggap sebagai Watchdog (anjing penjaga/pengawas), tapi lebih pada bersikap sebagai teman..", ujarnya pula.

Untuk Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung, secara khusus Pery Soeparman memuji. Ia mengakui, dari tahun ke tahun IPM Kabupaten Bandung selalu meningkat secara signifikan. Berdasarkan catatan, pada tahun 2009, IPM Kab.Bandung mencapai 73,83%, kemudian tahun berikutnya pada tahun 2010 mencapai 74,05%, terakhir tahun 2011, IPM Kab.Bandung mencapai 74.42%, "Peningkatannya cukup signifikan, untuk tingkat Kabupaten di Jawa Barat, IPM Kabupaten Bandung menduduki posisi pertama dan ini lebih baik dari  IPM Jawa Barat sendiri yang hanya mencapai 72,81%..", pungkasnya pula.