Berita

Pemkab Bandung Mewajibkan Siswa Sekolah Belajar Di Madrasah Diniyah

Senin, 13 Mei 2013

Pada tahun 2013 ini, Pemerintah Kabupaten Bandung mewajibkan seluruh siswa sekolahnya mulai tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat untuk belajar di Madrasah Diniyah. 

Hal itu dilakukan dalam upaya mendukung visi Kabupaten Bandung yang berlandaskan religius, sekaligus sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 34 tahun 2010 Tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah.

"Kewajiban belajar di madrasah ini diharapkan dapat menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang sholeh sholehah, berkarakter baik, dan berahlak mulia", ungkap Bupati Bandung H.Dadang Mochamad Naser, S.Ip, M.Si saat membuka Launching Program Wajib Diniyah Takmiliyah Awaliyah Se-Kabupaten Bandung, di Lapangan Upakarti Komplek Perkantoran Pemkab Bandung-Soreang, Senin (13/05).

Hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Barat, Drs.H.Saeroji MM, Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kab.Bandung, H.Yayan Subarna, SH, M.,Si, Kepala Kemenag Kabupaten Bandung, Drs.H.Cecep Kosasih, Kepala Kadisdik, Drs.H.Juhana, dan Ketua MUI, KH.Anwar Saefudin Kamil.

Acara launching diikuti sedikitnya oleh 15.000 orang terdiri dari para guru agama dan diniyah, Taman Pendidikan Alquran (TPA), TK Alqur'an, santri/santriwati diniyah, serta siswa-siswi sekolah se-Kabupaten Bandung.

Menurut Bupati Dadang Naser, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pada saat penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2013/2014 nanti, untuk jenjang SD/MI, SMP/MTS dan SMU/Aliyah, akan diwajibkan dan menjadi syarat mutlak untuk melampirkan ijazah diniyah takmiliyah awaliyah, diniyah takmiliyah wustha dan diniyah takmiliyah ulya.

"Insyaalloh ke depannya kita bisa melihat para pelajar yang tidak hanya cerdas secara intelektual, namun cerdas pula secara spiritualnya. Jangan sampai ada lagi anak-anak di Kabupaten Bandung yang tidak bisa mengaji dan sholat, moralitas dan kesholehannya pun harus tetap terjaga.Itulah harapan kita bersama", tutur Dadang Naser.

Dalam kesempatan itu, Dadang meminta kepada seluruh guru,orangtua,camat,Kades/Lurah, RW dan RT untuk bersama-sama memantau dan selalu meningkatkan pengawasan terhadap peraturan ini di lapangan."Bukan sekedar launching, namun ini menjadi tugas kita semua untuk menjalankan peraturan ini dengan baik",katanya pula.

Sementara itu, Kanwil Kemenag Jabar memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemkab Bandung yang sudah mengeluarkan peraturan tersebut. "Peraturan ini lahir sebagai tanda bahwa pemerintah daerah benar-benar mendengar aspirasi dan keinginan masyarakat dan para pendidik di Kabupaten Bandung, yang menghendaki anak-anaknya bisa lebih berkualitas, tumbuh dan berkembang sebagai insan yang memahami betul akan ajaran agamanya", kata Saeroji.

Dia menilai, pendidikan agama di sekolah-sekolah formal porsi waktunya sangat terbatas, hanya berkisar dua hingga tiga jam saja. Sementara materi pendidikan agama islam cakupannya sangat luas sehingga tidak bisa disempurnakan dalam waktu sesingkat itu. "Dalam rangka penyempurnaan keagamaan bagi siswa-siswi kita, saya menilai madrasah diniyah takmiliyah merupakan solusi yang sangat tepat", ungkap Saeroji.

Apalagi Saeroji merasa miris dan prihatin jika melihat kondisi masalah anak-anak muda sekarang. Mulai dari tawuran, geng motor, penyalahgunaan narkoba, bahkan sampai peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang siswa SD kepada temannya. Selain disebabkan keimanan dan pemahaman agamanya kurang, menurut Saeroji kecanggihan teknologi dan informasi pun bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya. "Selain memberikan dampak positif, kecanggihan teknologi bisa memberikan pengaruh negatif juga terhadap semua lini sendi kehidupan, termasuk anak-anak", ungkapnya.

Untuk membendung pesatnya arus informasi yang berdampak negatif, menurut Saeroji dibutuhkan kekuatan iman dan kekokohan aqidah para siswa."Oleh karenanya saya sangat setuju dengan program wajib belajar diniyah ini. Program ini bisa menjadi salah satu cara untuk membendung dampak negatif dari pesatnya arus informasi dan globalisasi", tandasnya pula.

Secara terpisah, Cecep Kosasih mengungkapkan di Kabupaten Bandung terdapat sekitar 3.000 lembaga madrasah diniyah takmiliyah, terdiri dari 14.000 guru dan lebih dari 200.000 siswa. Setiap tahunnya APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Bandung bisa menyisihkan anggaran untuk guru madrasah sebesar 5 milyar. "Anggaran tersebut hanya bisa mencukupi sekitar 8.000 guru saja. Mudah-mudahan sisanya bisa cepat terpenuhi",harap Cecep Kosasih.

Namun walaupun kondisi demikian, Cecep Kosasih melihat, para guru masih tetap semangat mendidik anak-anak. Mereka mengabdi serta mendidik secara sukarela dan karena ridho lillahi ta'ala semata. "Karena itu, kami ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdiannya, yang tanpa pamrih berkeinginan membangun generasi muda Kabupaten Bandung yang berahlak mulia", ucap Cecep Kosasih.


Sumber : Humas Setda Kabupaten Bandung

Lainnya