Berita

Ratusan Guru Unjuk Rasa

Jumat, 12 Maret 2010

    Unjuk rasa mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian sehingga para guru honorer tertahan di pintu gerbang DPRD. Hanya 20 perwakilan guru yang diterima Ketua Komisi A DPRD H. Daud Burhanuddin dan beberapa anggota Komisi A dan D.

    Ketua PGHI Kab. Bandung Dedi Mulyadi menilai, PP No. 43 dan 48 Tahun 2008 menghambat pengangkatan guru honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Peraturan itu membatasi pengangkatan CPNS. Hanya pegawai honorer yang dibiayai APBN dan APBD yang bisa menjadi CPNS. Padahal, para guru honorer rata-rata mendapat honor dari sekolah atau yayasan.

    Menurut Dedi, berdasarkan hasil pertemuan PGHI dengan anggota DPR RI, pejabat Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Agama, ada peluang untuk memperbaiki PP No. 43 dan 48 tersebut. Perbaikan PP itu di antaranya, guru honorer yang diangkat menjadi CPNS tidak harus sarjana, tetapi bisa sedang kuliah.

    Perbaikan lainnya, pengangkatan CPNS juga berlaku bagi guru-guru honorer yang honornya bukan dari APBN ataupun APBD. Sekarang tinggal kebijakan daerah untuk mengakomodasikan perjuangan para guru honorer. Kalau bisa, APBD Kab. Bandung juga membantu kesejahteraan guru-guru honorer. Sekarang ini, jumlah guru honorer di Kab. Bandung mencapai 16.000 orang.

    Menanggapi keluhan para guru, Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kab. Bandung Nuron Harsuna Adi mengatakan, Disdikbud akan tetap mendukung kiprah PGHI dan perjuanganya agar diangkat menjadi CPNS. Kami masih menunggu aturan dari pusat menyangkut pengangkatan guru-guru honorer, tutur Nuron yang hadir dalam pertemuan anggota DPRD dengan para pengunjuk rasa itu.

    Sementara itu, Daud Burhanuddin mengatakan, nasib guru honorer harus diperhatikan semua pihak karena menyangkut mutu pendidikan. Kalau para guru meningkat kesejahteraannya, diharapkan mutu pendidikan juga membaik. Sementara anggota Komisi A, Cecep Suhendar, mengatakan, bantuan untuk guru honorer dari APBD Kab. Bandung baru bisa dialokasikan dalam APBD Perubahan.

 

 

Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat, Jumat 12 Maret 2010

 

Lainnya