Berita

APBD Perubahan Bisa Terganggu

Selasa, 06 Juli 2010

     Wakil Ketua Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kab. Bandung, H. Yanto Setianto, Senin (5/7) menngatakan Jadwal pembahasan APBDP pasti terlambat, karena sampai saat ini DPRD Kab. Bandung belum menerima bahan-bahan APBDP dari eksekutif.

      Menurut Yanto, hasil audit BPK Jabar seharusnya sudah diterima pada akhir Mei lalu, sedangkan naskah Kriteria Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus masuk pertengahan Juni lalu. "Namun sampai awal Juli ini, belum ada naskah yang masuk baik hasil audit BPK maupun KUA-PPAS.

      Menurut anggota Bangar DPRD Kab. Bandung, H. Asep Syamsuddin, untuk membahas APBDP, Bangar masih menunggu hasil audit dari BPK Jabar berkaitan dengan APBD tahun 2009. Pada APBD 2009 memang tidak ada APBD Perubahan, sehingga BPK Jabar pasti membutuhkan waktu cukup lama untuk mengaudit APBD Kab. Bandung.

      Lebih jauh Asep mengatakan, untuk APBDP Tahun 2010, Pemkab Bandung harus mengajukan naskah KUA dan PPAS. Sampai hari ini (kemarin-red.) DPRD belum menerima naskah KUA-PPAS dari Pemkab Bandung. Namun, kami tetap merencanakan pembahasan APBDP dimulai awal Agustus ini.

     Seperti diketahui, jumlah APBD Tahun 2010 Kab. Bandung mencapai Rp 2,01 triliun. APBD tersebut baru disahkan pada April lalu, atau kabupaten terakhir di Jawa Barat yang mengesahkan APBD. Hal itu akibat adanya pro dan kontra terhadap isi APBD, khususnya anggaran untuk Pekan Olahraga Daerah (Porda), dana hibah ke ormas-ormas, serta tidak adanya anggaran perbaikan sekolah yang rusak akibat gempa bumi.

     Anggota Bangar DPRD Kab. Bandung, Cecep Suhendar mengatakan, untuk keperluan akurasi data dalam pembahasan APBDP, hasil audit BPK Jabar amat dibutuhkan. Kami berharap agar masalah yang sedang menimpa BPK Jabar tidak bedampak pada kinerjanya, termasuk meneliti APBD Tahun 2009.

     Sementara itu, Sekda Kab. Bandung, H. Sofian Nataprawira, sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Bandung saat ditemui di Gedung M. Toha, belum lama ini mengatakan, naskah KUA-PPAS masih disusun Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kab. Bandung. Saat ini, masih dilakukan perhitungan anggaran oleh BPK Jabar, sehingga kami masih harus menunggu hasilnya.

Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat, Edisi Senin 6 Juli 2010

Lainnya