Spotlight

Berita

KPU tak Miliki Anggaran

Posting 2010-01-15

    Kami  belum bisa bergerak  karena tidak ada anggaran. Untuk sementara waktu,  sekretariat KPU menyiapkan draf surat-surat keputusan yang nantinya akan dikeluarkan, kata Ketua KPU Kab. Bandung, Osin Permana, Rabu (13/1).

     Osin mengatakan, KPU Kab. Bandung sudah mengajukan alokasi anggaran pemilu kepala daerah  sebesar Rp 60 miliar. Namun, bisa saja ajuan anggaran tersebut berkurang karena saat ini sedang dihitung efisiensi yang bisa dilakukan. Kami berharap, anggaran pemilu kepala daerah  berkurang dari ajuan Rp 60 miliar.  Osin menambahkan,  anggaran itu termasuk antisipasi apabila pemilu kepala daerah berlangsung dua putaran.

     Rencananya,  Pemilu Kepala Daerah  Kab. Bandung akan berlangsung  Agustus 2010,  sedangkan putaran dua pada Oktober 2010. Tahapan pemilu akan dimulai pada Februari ini dengan pembentukan Panitia Pengawas (Panwas) Kab. Bandung. Selanjutnya, pembentukan  panwas kecamatan dan panwas desa/kelurahan.

     Sementara itu, menurut Osin, anggaran akan banyak tersedot pada bulan April karena direncanakan memasuki tahapan pemutakhiran data calon pemilih dan  tahap pencalonan. Tahap pencalonan dari jalur perseorangan pada April, sedangkan dari jalur partai politik mulai Mei.  Tahapan-tahapan itu bisa terhambat kalau pembahasan RAPBD 2010 antara DPRD dan Pemkab Bandung berjalan alot.

     Guna  mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, kata Osin, KPU Kab. Bandung sudah mengajukan dana talangan kepada Pemkab Bandung melalui bupati. Kalau dikatakan dana talangan hanya untuk urusan wajib seperti gaji dan dana operasional pemerintahan, apakah pemilu kepala daerah bukan masalah wajib? Padahal, pemilu  ini untuk memilih bupati dan wakilnya yang akan memimpin  lima tahun ke depan.

     Sementara anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kab. Bandung, H. Arifin Sobari mengatakan, merujuk kepada Permendagri No. 13/2006 Pasal 106 ayat 1-4, dana talangan hanya diperuntukkan untuk urusan wajib dan operasional pemerintahan. KPU tidak bisa mengajukan dana talangan karena tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan Permendagri.
 
 
 
 
Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat, Jumat 15 Januari 2010



 

Selanjutnya

Naik Status, Rumah Sakit Majalaya dan Soreang

Posting 2010-01-15

    RSUD Majalaya dan RSUD Soreang mulai menerapkan status BLUD 1 Januari lalu. Status baru tersebut, berdasarkan  surat keputusan Bupati pada Desember 2009, ujar Direktur RSUD Majalaya, dr. H. Kusmawan Dardja, Sp.T.K., Kamis (14/1).


Sebelumnya

Kompensasi Masih Belum Jelas

Posting 2010-01-15

    Bupati Bandung, Obar Sobarna, saat ditemui di kompleks perkantoran Pemkab Bandung di Soreang, Kamis (14/1) mengatakan, dalam waktu dekat Pemkab Bandung akan mengadakan pertemuan kembali dengan DPRD Kab. Bandung untuk membahas masalah  kompensasi tersebut.…


 

Profile Kepala Daerah

profile kepala daerah

Agenda

-->

Sejarah Kabupaten Bandung

Media Informasi





Informasi Publik



Informasi Lelang



Suara Anda



Link Terkait

Web Statistic