Berita

Kebijakan Anggaran Disepakati

Senin, 18 Januari 2010

    Namun, Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) belum bisa disepakati karena DPRD masih menunggu kejelasan kedudukan perbup sebagai pengganti APBD Perubahan yang jumlah anggarannya mencapai Rp 251 miliar.

    Alot dan lambannya pembahasan KUA PPAS sudah diperkirakan semula berkaitan dengan dampak konflik internal DPRD maupun DPRD dengan Pemkab Bandung. Persoalan makin rumit karena Pemkab Bandung tidak mengajukan APBD Perubahan yang dianggap DPRD sebagai kelalaian.

    Ini baru terjadi di Indonesia. Sebuah kabupaten tidak memiliki APBD Perubahan dan diganti dengan perbup yang tidak memiliki kekuatan hukum, kata anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kab. Bandung, H. Arifin Sobari, Minggu (17/1).

    Faktor penghambat lainnya adalah Pemkab Bandung baru menyampaikan KUA PPAS pada September lalu, padahal menurut aturan seharusnya minggu pertama Agustus. Kalau KUA PPAS dibahas anggota DPRD lama, maka RAPBD 2010 tak akan ada ganjalan.

    Belum lagi, KUA PPAS pada awal pembahasan masih produk lama yang belum memasukkan anggaran rehabilitasi gempa bumi. Akhirnya, selama tiga minggu ini KUA PPAS sudah direvisi sampai lima kali dan belum juga selesai pembahasannya.

    Ketika KUA PPAS diserahkan dan mau dibahas DPRD, ternyata eksekutif tidak mengirimkan RAPBD-nya dengan alasan konflik internal DPRD. Kami tidak mau membahas RAPBD kalau belum jelas payung hukumnya, karena kasus di Kab. Bandung baru pertama kali terjadi di Indonesia.

    Diperkirakan pengesahan RAPBD 2010 baru pada akhir Maret atau awal April seperti tahun lalu. Padahal, kabupaten/kota lain sudah menyelesaikannya. DPRD tidak ingin memperlambat pembahasan RAPBD, tetapi permasalahan APBD 2009 sungguh pelik. Pemkab Bandung mengeluarkan banyak aturan yang saling bertolak belakang sehingga perlu energi ekstra untuk membahasnya.

    Sementara anggota Bangar DPRD Kab. Bandung, H. Dadang Supriatna, Sabtu (16/1), mengatakan, sebenarnya KUA -PPAS hampir selesai setelah dikoreksi beberapa kali. "Kemungkinan besar dalam minggu-minggu ini PPAS beres. Kalau KUA sudah disepakati.

    Wakil Ketua Bangar, H. Yanto Setianto mengatakan, kekhawatiran sebagian anggota Bangar akibat tidak adanya APBD Perubahan seharusnya tak perlu ada. "Tidak ada aturan baik undang-undang maupun Permendagri yang mengharuskan kabupaten/kota memiliki APBD Perubahan," katanya.

    Dalam kacamata mantan anggota DPRD Kab. Bandung, H. M. Ikhsan, ada salah pemahaman di kalangan DPRD berkaitan dengan KUA PPAS. Penyusunan RAPBD 2010 memang berkaitan dengan APBD Perubahan 2009. Secara sederhana, proses penyusunan RAPBD 2010 dimulai saat Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) 2010 sudah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati dari hasil Musrenbang Januari-Maret 2009.

    RKPD 2010 yang merupakan dasar penyusunan KUA PPAS 2010 yang tidak memiliki prasyarat APBD Perubahan harus di-Perda-kan dulu. Artinya, RAPBD 2010 tidak tergantung pada APBD Perubahan. Memang ada masalah sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang cukup besar, tetapi silpa yang dicantumkan dalam RAPBD 2010 masih bersifat estimasi atau perkiraan sampai November 2009.

 

 

 

Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat, Senin 18 Januari 2010

Lainnya