Spotlight

Berita

16 Korban Ditemukan

Posting 2010-02-25

    Dengan penemuan 16 jenazah tersebut, tinggal 27  orang yang diperkirakan masih tertimbun longsoran (lihat daftar korban). Pencarian akan kami lanjutkan besok (hari ini.) sampai hari ketujuh. Waktu pencarian korban bisa diperpanjang tujuh hari lagi, kata Bupati Bandung Obar Sobarna.

     Mengenai adanya dua korban longsor yang dirawat di rumah sakit, Obar mengatakan, semua biaya pengobatannya ditanggung Pemkab Bandung. Pemkab Bandung juga menyiapkan tenaga kesehatan, baik dokter maupun paramedis dengan obat-obatan lengkap. Tiga ambulans juga disiagakan, belum termasuk dari lembaga swasta.


     Mengenai jumlah kerugian PT Chakra Perkebunan Teh Dewata akibat longsor, Direktur PT Chakra, Teguh Kustiono mengatakan, akibat kerusakan pabrik, rumah-rumah pekerja, serta fasilitas lainnya kerugian diperkirakan sekitar Rp 5 miliar. Kerugian itu belum termasuk produksi teh yang terhenti karena akses jalan ke pabrik terhambat lumpur.

     Pabrik pengolahan teh, kata Teguh, hanya mengalami kerusakan ringan dan masih bisa dipergunakan. Hanya, pekerja pemetik teh maupun pekerja pabrik berada di lokasi-lokasi pengungsian yang jauh dari pabrik. Untuk beberapa minggu ini pemetikan daun teh di kebun dihentikan. Operasional pabrik juga berhenti.

     Setiap bulan Kebun Dewata mampu menghasilkan 100 ton teh hijau yang 80 persen di antaranya untuk ekspor ke negara-negara Eropa. Kami masih memiliki pabrik di Kebun Kanaan, tetapi jaraknya empat puluh kilometer. Padahal teh hijau untuk ekspor harus langsung diolah setelah dipetik.

     Teguh membantah apabila longsor yang terjadi berasal dari areal kebun teh. Longsor dari Gunung Waringin yang masuk wilayah cagar alam Gunung Tilu. Tanah longsor menimpa permukiman, pabrik, maupun fasilitas umum milik perusahaan.

     Mengenai relokasi, Teguh mengatakan, pihaknya akan melakukan penelitian dengan ahli geologi untuk memastikan keamanan Kebun Dewata. Saat ini kondisi tanah di daerah longsoran masih labil sehingga berbahaya. Setelah ada hasil penelitian, maka kami baru bisa memutuskan soal relokasi perumahan pekerja.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan (Distanhutbun) Kab. Bandung Ir. Tisna Umaran, mengimbau kepada perkebunan pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kewaspadaan. Dengan adanya gempa pada September tahun lalu bisa jadi terjadi pergerakan tanah sehingga mudah longsor. Kalau ada tanah yang retak-retak dan membahayakan lebih baik diteliti dampak yang akan terjadi.


     Perkebunan teh milik BUMN PT PN VIII, kata Tisna, sebanyak sembilan kebun. Tersebar di Kec. Pangalengan, Kertasari, Rancabali, Pasirjambu, dan Ciwidey. Sementara perkebunan teh swasta sebanyak tujuh perkebunan dengan dua perkebunan milik PT Chakra. Kab. Bandung juga memiliki kebun teh rakyat di Kec. Pasirjambu dan Arjasari. Kami minta pihak perkebunan negara, swasta, maupun kebun rakyat untuk meningkatkan kewaspadaannya.

    Wapres Boediono meminta pemerintah daerah dan pihak perkebunan merelokasi permukiman karyawan yang berada di daerah rawan bencana. Sementara dari 43 korban yang terkubur tanah longsor baru 16 orang yang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

     Kunjungan Wapres, Rabu (24/2),  disertai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat H. Agung Laksono, Menteri Sosial H. Salim Segaf Al Jufrie, dan Menteri Pekerjaan Umum Ir. Djoko Kirmanto. Gubernur Jabar H. Ahmad Heryawan, Wagub H. Dede Yusuf, dan Bupati Bandung H. Obar Sobarna juga mendampingi kunjungan yang berlangsung singkat sekitar tiga puluh menit itu.

     Kepada para wartawan, Wapres menyatakan harus ada data-data lengkap daerah-daerah yang rawan bencana secara nasional. Dengan adanya peta dan data daerah rawan bencana, maka daerah-daerah tersebut tidak boleh ditempati permukiman penduduk.

     Apabila ada perkebunan yang memiliki permukiman di daerah rawan bencana, menurut Wapres, harus segera direlokasi ke tempat yang lebih aman. Dari pembicaraan tadi dengan pengusaha Kebun Dewata, pihak pengusaha sudah bersedia melakukan relokasi.

     Selain relokasi, Wapres juga meminta perkebunan-perkebunan di Indonesia khususnya Jawa Barat mewaspadai musim hujan yang terjadi sampai akhir Maret mendatang. Dari data Badan Meteorologi dan Geofisika sampai akhir Maret wilayah Jawa Barat masih akan diguyur hujan lebat. Berarti potensi bencana seperti longsor dan banjir tetap tinggi.

     Juru Bicara Wapres Boediono, Yopi Hidayat, saat ditemui wartawan di Bandara Husein Sastranegara, Rabu (24/2) petang, menjelang kepulangan Boediono ke Jakarta, mengungkapkan, Wapres meminta pimpinan daerah untuk tetap waspada terhadap bencana alam seperti longsor dan banjir.

     Karena puncak musim penghujan diperkirakan akan terjadi pada Maret mendatang. Tentunya harus waspada, khususnya daerah rawan bencana longsor di Jabar. Itu yang dikatakan Pak Wapres tadi.
Yopi menuturkan, dalam pertemuan itu, Boediono memberi acungan jempol kepada Pemprov Jabar yang telah memetakan daerah rawan bencana. Menurut Bapak, Pemprov Jabar sudah lebih advance dan paling unggul dalam pemetaan geologi daerah rawan bencana. Kini tinggal menyinkronkannya dengan RUTR daerah masing-masing. Jadi nanti pada jangka panjang, ada solusi permanen.

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, komunikasi memang menjadi salah satu permasalahan di daerah bencana tersebut. Oleh karena itu, ke depannya pemerintah akan mendorong provider-provider telefon seluler untuk membangun BTS di beberapa daerah rawan bencana yang masih terisolasi. Seperti di Pasirjambu itu. Di sana, tidak ada satu provider pun yang bisa diakses. Jajaran direksi perusahaan teh pun, untuk komunikasi, harus menggunakan telefon satelit.

     Heryawan memahami jika sampai saat ini tidak ada provider yang menancapkan BTS-nya di daerah terisolasi. Ya wajar saja karena jumlah warganya pun sedikit. Oleh karena itu, kami dari pemerintah yang akan mendanai pembangunan BTS-BTS di daerah terpencil, khususnya di daerah terpencil yang rawan bencana. Soal jumlahnya, akan kami sesuaikan dengan pemetaan daerah rawan bencana yang kami miliki. Jadi nanti akan memudahkan komunikasi.

    Terkait dengan jumlah korban, Heryawan memastikan, jumlah seluruh korban ada 43 orang, 17 di antaranya sudah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Sementara 26 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Ia menambahkan, longsor tersebut terjadi karena ”terbelahnya” Gunung Tilu.

     Saat kejadian, tidak ada hujan. Namun memang ada hujan beberapa hari sebelumnya. Kemungkinan, air hujan tersebut yang masuk ke rekahan-rekahan di gunung. Apalagi tanah di gunung tersebut memang gembur dan tidak padat, tapi subur. Nah, lama kelamaan kandungan air tersebut kian tinggi hingga akhirnya terbelah dan longsor.

     Saat longsor tersebut, sebagian warga sedang beraktivitas. Saya tidak bisa membayangkan jika kejadiannya di saat warga masih banyak yang terlelap. Pada saat longsor itu, semua sudah terbangun. Dan yang menjadi korban adalah rata-rata orang tua, anak kecil, dan orang tua yang ingin menyelamatkan anaknya.

     Heryawan menambahkan, Gunung Tilu termasuk dalam pengelolaan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Lahan di gunung tersebut merupakan hutan konservasi. Artinya sangat dilindungi. Dan kondisi hutan terjaga, tidak gundul. Jadi ini murni bencana alam. Tidak ada campur tangan atau unsur kelalaian manusia dalam bencana ini.

     Berdasarkan laporan dari tim kesehatan gabungan, total penduduk di desa tersebut adalah 1.600 orang yang terdiri atas 450 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 250 orang tinggal di daerah yang rawan bencana. Sekitar 200 diantaranya telah diungsikan ke daerah yang aman.

 

 

 

 

Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat, Kamis 25 Februari 2010

 



 

Selanjutnya

Kontribusi Wayang Windu, Nol

Posting 2010-03-01

    Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kab. Bandung, Yayat Sutaryat melalui Kabag Humas Pemkab Bandung Edi Sujadi Santana, Sabtu (27/2). Sampai saat ini belum ada realisasi dari bagi hasil panas bumi…


Sebelumnya

Anggaran Bencana PMI Sangat Minim

Posting 2010-02-25

Kalau terjadi bencana dalam skala besar, anggaran Rp 100 juta itu memang sangat kurang. Untuk musibah banjir besar yang kemarin terjadi saja kami sudah mengeluarkan dana sekitar Rp 70 juta, padahal ini baru awal tahun. Untuk Kab. Bandung,…


 

Profile Kepala Daerah

profile kepala daerah

Agenda

-->

Sejarah Kabupaten Bandung

Media Informasi





Informasi Publik



Informasi Lelang



Suara Anda



Link Terkait

Web Statistic