Spotlight

Berita

Potensi Inefisiensi Rp 46 M pada APBD Kab. Bandung

Posting 2008-01-30

Menurut beliau, keenam RKA SKPD yang ditelaah adalah Dinas Bina Marga, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Industri dan Perdagangan, Badan Perencanaan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, serta Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Potensi inefisiensi akan jauh lebih besar bila perhitungan dilakukan pada semua SKPD.

Selanjutnya beliau mengatakan, Beberapa modus dalam penyusunan mata anggaran hingga tidak efisien salah satunya dengan adanya duplikasi program, program yang tak sesuai dengan kebijakan, akres yang tak sesuai dengan aturan perundangan, maupun belanja-belanja yang tak perlu.hal tersebut juga dibenarkan Sekretaris Eksekutif FDA Umar Alam.

Westy khawatir, jika RKA tersebut tak dilihat secara teliti dan dibiarkan berlanjut hingga disahkan menjadi APBD, masyarakat akan dirugikan karena tak tepatnya penggunaan anggaran untuk pembangunan.

Ia menilai RAPBD Kab. Bandung 2008 secara keseluruhan masih belum berpihak pada masyarakat. Sebesar 60-70% anggaran daerah dikonsumsi untuk belanja aparatur (belanja rutin), sisanya baru untuk belanja publik. Pengaruh politis dalam program untuk masyarakat terlihat sangat kental.

Westy menyarankan beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Salah satunya berupa revitalisasi dan pemberdayaan kelembagaan pertanian terpadu, penyaluran kredit usaha pertanian untuk buruh petani dengan sistem seperti di Grameen Bank, maupun inisiasi dan pendampingan usaha kecil berbasis potensi desa. Perluasan jaringan listrik pedesaan juga menjadi alternatif lain yang dapat dilakukan.Kami akan menyampaikan hal ini kepada DPRD, khususnya panitia anggaran. Kami berharap, mereka memberi perhatian terhadap besarnya potensi inefisiensi tersebut.

Wakil Ketua Harian Panitia Anggaran (Pangar) DPRD Kab. Bandung Ahmad Najib Qudratullah mengatakan, Pangar belum mendapatkan masukan dari FDA soal inefisiensi tersebut. Namun, ia menyambut baik peran serta masyarakat untuk mencermati RAPBD Kab. Bandung 2008.

Najib mengatakan, Kami akan menjunjung tinggi prinsip anggaran, termasuk anggaran untuk DPRD sendiri. Jika memang dilihat tidak efisien, tidak menutup kemungkinan akan dirasionalisasikan.

Rasionalisasi yang dimaksud, menurut dia, akan dilakukan penelitian ulang terhadap mata anggaran itu agar sesuai dengan peraturan perundangan, mengacu pada kebijakan umum anggaran, serta visi misi Kab. Bandung.

Sementara itu, Bupati Bandung Obar Sobarna menilai kemungkinan terjadi pemahaman yang berbeda dalam masalah itu.Tiap SKPD telah diimbau untuk melakukan efisiensi dengan menjunjung tinggi skala prioritas.

Ia membenarkan, jika program pembangunan pasti melebihi alokasi anggaran yang akan ditetapkan. Dengan skala prioritas, anggaran pembangunan diharapkan berjalan sesuai dengan perencanaan

Sumber : Harian Umum Galamedia, edisi Rabu, 30 Januari 2008 



 

Selanjutnya

Pemkab Bandung Sudah Bayar Ganti Rugi TPA Leuwigajah

Posting 2008-01-30

Diakui Obar, dalam proses ganti rugi TPA Leuwigajah ada pengajuan baru. Karena lokasi TPA tersebut ada di KBB, yaitu di Desa Batujajar Timur, Kec. Batujajar, maka selanjutnya menjadi tanggung jawab KBB. Selanjutnya Bupati Bandung Mengatakan, Dulu…


Sebelumnya

Dewan Pertanyakan Soal Raskin

Posting 2008-01-29

    Seperti dikatakan anggota Komisi B, Tb. Radithya di Soreang, Senin (28/1). Ia mendapatkan laporan dari aparat RW di Kecamatan Katapang bahwa warga diminta pungutan uang terlebih dahulu untuk mendapatkan raskin. Untuk itu kami hanya ingin meminta…


 

Profile Kepala Daerah

profile kepala daerah

Agenda

-->

Sejarah Kabupaten Bandung

Media Informasi





Informasi Publik



Informasi Lelang



Suara Anda



Link Terkait

Web Statistic