BUPATI: SADAR PAJAK DORONG PEMBANGUNAN DAERAH

Jumat, 23 Februari 2018

Pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan serta penerimaan negara dan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Oleh karena itu dengan sadar pajak kita dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan suatu daerah.

Hal tersebut diungkap Bupati Bandung H. Dadang M Naser, S.H., S.Ip., M.Ipol saat membuka acara Tax Gathering dan Dialog Perpajakan di Sutan Raja Hotel Soreang, Rabu (21/2).

“Bayar pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun negara, untuk itu Saya atas nama Pemkab Bandung mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah memberikan sumbangsihnya pada pembangunan di Kabupaten Bandung dengan kesadarannya dalam membayar pajak,” ucap Bupati.

Selain itu Dia juga memaparkan lima prioritas pembangunan Kabupaten Bandung yang didorong oleh pajak, salah satunya adalah pembangunan bidang sumber daya manusia (SDM).

“Kita akan menguatkan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Menurut indeks pembangunan manusia (IPM), alhamdulillah Kabupaten Bandung menempati posisi tertinggi diangka 76 point,” jelasnya.

Dadang M. Naser menyampaikan bahwa dengan pajak Kabupaten Bandung dapat menggratiskan pendidikan selama sembilan tahun. Sedangkan untuk mendukung sektor kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung telah membangun infrastruktur seperti Rumah Sakit dan puskesmas.

“Kita memiliki 31 Kecamatan, 270 Desa dan 10 Kelurahan dengan jumlah penduduk 3,6 juta. Kita juga memiliki 96 Poliklinik Desa (Polindes), 62 puskesmas untuk kesehatan rakyat dimana setiap kecamatan memiliki dua puskesmas dan tiga Rumah Sakit,” papar Bupati yang akrab disapa Kang DN.

Untuk bidang ekonomi sendiri Pemkab Bandung lebih mengonsentrasikan kepada penurunan angka pengangguran.

“Angka pengangguran dari 13% turun menjadi 8% dan sekarang sudah turun di 3,75%. Penurunan ini merupakan dampak dari kreativitas para Usaha Menengah Kecil Masyarakat (UMKM) dan Industri Kecil Masyarakat (IKM) dalam wajib pajak serta meningkatnya nilai investasi di kabupaten Bandung,” ucap Bupati.

Untuk memotong mata rantai kemiskinan, Pemkab Bandung telah mengirim tenaga kerja yang berasal dari kalangan masyarakat masyarakat tidak mampu dan berstatus lulusan atau akan lulus SMA dan SMK baik ke Jepang maupun ke Korea Selatan.

Dia menyebut mereka turut membantu perekonomian keluarga sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bandung. Untuk pembangunan bidang pangan Pemkab Bandung terus mendorong masyarakat untuk bergerak dibidang pangan dan pertanian.

“Kabupaten Bandung selalu menjadi juara pembangunan bidang pangan di tingkat Provinsi Jawa Barat,” ucap Kang DN.

Selain itu, Bupati menjelaskan pembangunan paling berat adalah bidang lingkungan.

“Pilar kelima merupakan paling berat dirasakan karena menyangkut bidang lingkungan. Salah satu masalah terberat adalah penanganan Sungai Citarum, kita langsung sampaikan kepada Presiden dan langsung ke kabinet karena perlu penanganan secara serius,” jelas Bupati Bandung.

Acara yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang dan KPP Pratama Majalaya ini mengusung tema ‘Sinergi Untuk Kemandirian Negeri’ mendapat apresiasi dari Bupati Bandung.

“Kantor perpajakan terus meningkatkan reformasinya untuk meningkatkan kepercayaan publik akan pengelolaan perpajakan. Selain itu adanya e-filling mempermudah dan mempersingkat waktu masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak,” pungkas Bupati Bandung.

Press Release Kominfo Setda.

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 sebagai pengg
Inovasi dan terobosan yang dilakukan Bupati Bandung H. Dadang M. Naser berbuah manis. Atas kerja sab