DPRD Akan Kaji Lagi Pembentukan KBT

Rabu, 01 Juli 2009

Hal itu terungkap dalam Rapat Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Kab. Bandung, yang dipimpin Ketua DPRD Kab. Bandung H. Agus Yasmin, Selasa (30/6). Panmus mendata beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan dan akan digarap sampai masa jabatan berakhir, kata juru bicara panmus, H. Tubagus Raditya.

Menurut dia, DPRD merekomendasikan untuk menindaklanjuti kembali pembentukan KBT yang lama tertunda. Aspirasi dari masyarakat KBT sudah masuk pada tahun 2005 dan kajian akademik KBT tahun 2004. DPRD akan meneruskan pembahasannya.

Dari data, pada tahun 2004, pembentukan KBT dikaji Tim Penataan Wilayah Kab. Bandung dari Unpad, UPI, Unpar, IPDN, Unjani, dan ITB. Hasilnya, Kab. Bandung Barat (KBB) sudah layak menjadi daerah otonom, sedangkan KBT belum layak berpisah dengan Kab. Bandung.

Apabila saat itu pembentukan KBT dipaksakan, akan terjadi ketimpangan yang cukup besar dengan Kab. Bandung sebagai induknya. Namun, dengan perubahan yang terjadi selama lima tahun ini, sebaiknya dikaji lagi. DPRD akan membahas masalah KBT ini dan diharapkan selesai sebelum masa jabatan berakhir.Raditya menampik adanya motif politik di balik rekomendasi pembahasan kembali KBT. Tak ada motif politik, cuma menyelesaikan pekerjaan yang belum beres.

Selain KBT, DPRD juga merekomendasikan agar Panitia Anggaran DPRD menelusuri aliran dana Bansos tahun 2007 terutama untuk partai politik. Tiap kursi di DPRD dihargai Rp 25.750.000,00, sehingga jumlah Bansos untuk partai Rp 1,158 miliar. Namun, ternyata Pemkab Bandung menyalurkan Rp 1,747 miliar. Selain itu, DPRD akan menginventarisasi aset-aset Pemkab Bandung termasuk aset-aset yang harus diserahkan ke KBB. Untuk membahas itu semua, kami membentuk dua panitia khusus.

Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat, Rabu 1 Juli 2009

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Satuan Tugas (Satgas) penegakkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 Tahun 2017 tentang Kawasan
Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ditegaskan bahwa setiap masyarakat m