Informasi Publik Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Selasa, 24 November 2015


Berdasarkan Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Berikut adalah Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan:

1. Informasi tentang profil Badan Publik;
- Kedudukan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
- Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
- Tupoksi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
- Struktur Organisasi
2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan;
- Matrix Renstra 2011-2015
- Rekap Program dan Kegiatan Tahun 2015
- Agenda Kegiatan Tahun 2015
- Rencana Kerja Tahun 2013
- Rencana Kerja Tahun 2014
- Rencana Kerja Tahun 2015
3. Ringkasan informasi tentang kinerja;
- Laporan Triwulan 2012
- Laporan Tahunan 2012
- Laporan Tahunan 2013
- Laporan Tahunan 2014
- LAKIP TAHUN 2012
- LAKIP TAHUN 2013
- LAKIP TAHUN 2014
4. Ringkasan laporan keuangan;
- Ringkasan RKA DISKOPERINDAG 2012
- Ringkasan DPA DISKOPERINDAG 2012
- Ringkasan RKA DISKOPERINDAG 2013
- Ringkasan DPA DISKOPERINDAG 2013
- Ringkasan RKA DISKOPERINDAG 2014
- Ringkasan DPA DISKOPERINDAG 2014
- Ringkasan RKA DISKOPERINDAG 2015
- Ringkasan DPA DISKOPERINDAG 2015
- Neraca LRA DISKOPERINDAG 2015
- Neraca LRA DISKOPERINDAG
- Daftar Inventaris Barang per Tahun 2011

5. Ringkasan laporan akses Informasi Publik;
6. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik;
- Perda No. 8 Tahun 2012 Tentang Perizinan Perdagangan
- Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi Dan Non Koperasi) Melalui Perbankan
- Perda No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi.
7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik;
- Mekanisme tata cara memperoleh Informasi Publik
8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa; ;
- Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 2013
BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring), terhadap warga yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) mem
Rencana reaktivasi jalur kereta api ke Ciwidey, oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar