Arsip Informasi Publik Kecamatan Ciparay

Jumat, 29 April 2016

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Berikut adalah Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala di lingkungan Kecamatan Ciparay :

1. Informasi tentang profil Badan Publik;
- Tupoksi
- VISI MISI
- VISI MISI KEC.CIPARAY 2016-2021

- STRUKTUR ORGANISASI KEC.CIPARAY 2015
- BAGAN STRUKTUR KEC.CIPARAY THN 2016

- BAGAN STRUKTUR KEC.CIPARAY THN 2017


2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan;
- PROGRAM DAN AGENDA KEGIATAN KEC.CIPARAY THN 2015
- PROGRAM DAN AGENDA KEGIATAN KEC.CIPARAY THN 2016
3. Ringkasan informasi tentang kinerja;
- RENSTRA KEC.CIPARAY 2011-2015
- RENJA PERUBAHAN 2015
- RENJA TAHUN 2016

- RINGKASAN LAKIP KEC.CPRY 2014
- RINGKASAN LKIP KEC.CPRY 2015
- REKAP LAPTAH KEC.CPRY THN 2015
4. Ringkasan laporan keuangan
- Ringkasan RKA 2013
- Ringkasan RKA 2015
- LRA KEC.CIPARAY 2014
- Ringkasan RKA 2014
- Ringkasan DPA SKPD
- Ringkasan DPA 2015
- RINGKASAN DPA THN 2016

- NERACA KEC.CIPARAY 2014
- DAFTAR INVENTARIS BARANG 2015
- Laporan Realisasi Anggaran SKPD
5. ringkasan laporan akses Informasi Publik;

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) 2015

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) 2016

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) 2017


6. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik;
7. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik;
8. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik
oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik
yang bersangkutan;
9. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa;
10. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan
Publik.

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Dinas Industri dan Perdagangan Jabar, Dinas Perdagangan dan Industri (Disperin) Kabupaten Bandung d
Sedikitnya 21 Perusahaan penghasil limbah di Kabupaten Bandung, sudah menerima sanksi administ