Lagi, Guru Honorer Unjuk Rasa

Rabu, 11 November 2009

Para guru diterima Ketua Komisi A DPRD Kab. Bandung Asep Syamsudin dan Ketua Komisi D H. Arifin Sobari. Nasib para guru honorer sampai sekarang kurang diperhatikan, sehingga kesejahteraannya jauh dari layak, kata Ketua PGHI Kab. Bandung Dedi Mulyadi.

Menurut dia, guru honorer masih ada menerima honor Rp 100.000,00 per bulan, sangat jauh di bawah Upah Minimum Kab. Bandung (UMK) Rp 1.000.095,00 per bulan. Kini, ada kesempatan untuk ikut seleksi CPNS, tetapi para guru terganjal misalnya oleh persyaratan harus sarjana (S-1). Formasi CPNS bersifat diskriminatif, karena tidak melibatkan organisasi guru honorer.

PGHI Kab. Bandung mendesak agar Pemkab Bandung, memprioritaskan pengangkatan CPNS, yang saat ini sedang berlangsung dari guru-guru honorer. Namun, para guru honorer yang berunjuk rasa ke DPRD Kab. Bandung harus gigit jari, karena tidak satu pun pejabat terkait hadir pada pertemuan para guru honorer dengan DPRD Kab. Bandung.

Padahal, kata Dedi, DPRD sudah menyampaikan surat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kab. Bandung untuk membahas aspirasi para guru honorer. Oleh karena itu, selain guru honorer anggota DPRD pun kecewa atas ketidakhadiran pejabat Pemkab Bandung. Ketika berunjuk rasa ke Pemkab Bandung pada 22 Oktober lalu, para guru honorer itu juga kurang diperhatikan. Apalagi, setelah ada pengumuman formasi CPNS pada 2 November kami lebih kecewa.

Pada formasi CPNS disebutkan, guru harus berpendidikan sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Padahal, lulusan PGSD baru satu angkatan, sedangkan kami lulusan SPG dan SGO yang telah puluhan tahun mengajar malah tidak diperhatikan.

PGHI mendesak agar formasi CPNS berupa tes tertulis pada 22 November nanti dibatalkan. Penerimaan administrasi CPNS berakhir Rabu (11/ 11) dan tes tertulis pada 22 November. Kami akan berupaya menggagalkan tes CPNS tersebut, karena tidak berpihak kepada guru honorer.

Menanggapi tuntutan para guru honorer, Arifin Sobari mengatakan, DPRD sudah memanggil melalui surat bahkan mengirimkan staf DPRD untuk menjemput pejabat pemkab membahasnya. Namun, undangan DPRD tidak diperhatikan pejabat Disdikbud maupun BKPP. Bukan hanya kali ini saja pejabat Disdikbud pun tidak memenuhi undangan, sebelumnya pernah.

Asep Syamsuddin mengatakan, seharusnya formasi CPNS dibuka seluas-luasnya tanpa adanya diskriminasi harus lulusan S-1. Apalagi, bagi guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi, pengalaman mengajar lebih berharga bukan hanya sebatas pendidikan sarjana.
Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat, Rabu 11 Nopember 2009
BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Satuan Tugas (Satgas) penegakkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 Tahun 2017 tentang Kawasan
Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ditegaskan bahwa setiap masyarakat m