Lagi, Tim Pemkab tak Hadiri Rapat Bangar

Rabu, 14 Oktober 2009

Adalah hak Pemkab Bandung mau mengajukan perubahan APBD atau tidak. Namun, APBD perubahan kali ini amat strategis karena menyangkut hajat masyarakat, kata anggota Bangar, Arifin Sobari, di ruang kerjanya, Selasa (13/10).

Menurut Arifin, sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi TPAD untuk mangkir karena kondisi internal DPRD sudah kondusif. Anggota Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar sudah masuk alat-alat kelengkapan dewan. Namun, dari surat bupati, ternyata eksekutif masih mempersoalkan hal-hal yang menjadi kewenangan DPRD.

Dalam surat yang ditandatangani Bupati Bandung No. 170/ 1418/Humas tertanggal 13 Oktober 2009 disebutkan, TPAD Pemkab Bandung belum bisa memenuhi undangan DPRD. Alasannya, masih ada perbedaan persepsi tentang tata tertib DPRD dan alat-alat kelengkapan DPRD yang tidak sesuai dengan Permendagri No. 161/3404/SJ.

Padahal, masalah tata tertib dan alat-alat kelengkapan, kata Arifin, merupakan kewenangan DPRD. Surat tersebut juga banyak yang janggal, seperti dalam nomor surat tertera Bagian Humas bukan Bagian Hukum. Kejanggalan lainnya, singkatan TAPD dalam surat adalah Tim Anggaran Pendapatan Daerah bukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Meski TAPD sudah dua kali tidak menghadiri rapat Bangar, kata Arifin, tidak akan menyurutkan langkah DPRD membahas APBD perubahan. Ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat, terutama anggaran gempa, BOS provinsi, Porprov, dan honor pegawai sukarelawan (sukwan). Kalau tidak ada APBD perubahan, sekolah dan madrasah tidak akan mendapat BOS provinsi.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA PPA) untuk APBD perubahan, Pemkab Bandung mencatat kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp 151,4 miliar menjadi Rp 163,7 miliar. Pemkab juga mendapatkan bantuan langsung Pemprov Jabar Rp 59 miliar untuk Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) dan BOS sekitar Rp 38 miliar.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Yanto Setianto mengatakan, pihaknya tak bertanggung jawab dan tidak akan ikut dalam pembahasan APBD perubahan. Sejak awal sudah salah sehingga konsekuensi produk DPRD juga akan salah. Tata Tertib DPRD tidak mengacu kepada Permendagri sehingga cacat hukum.

Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat, Rabu 14 Oktober 2009

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Satuan Tugas (Satgas) penegakkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 Tahun 2017 tentang Kawasan
Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ditegaskan bahwa setiap masyarakat m