Lanjutan Aksi P2K BKN: Database Potensi dan Kompetensi Pejabat Pengawas Papua dan Papua Barat Jadi Target BKN

Rabu, 20 Februari 2019

[SIARAN PERS]

Nomor: 051/RILIS/BKN/II/2019

Lanjutan Aksi P2K BKN: Database Potensi dan Kompetensi Pejabat Pengawas Papua dan Papua Barat Jadi Target BKN

Realisasi program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Tahun 2018 di Provinsi Papua dan Papua Barat menuai apresiasi dari sejumlah ASN di kedua wilayah tersebut. Berdasarkan hasil survei kepuasan Program P2K BKN terhadap para ASN di 21 Kabupaten/Kota di Wilayah Papua, sebanyak 85% menyatakan puas. Sementara di Papua Barat, para ASN di 13 Kabupaten/Kota, sebanyak 84% juga menyatakan puas.

Dengan tagline “Menjangkau Untuk Melayani” pada tahun 2019 BKN akan kembali melanjutkan aksi P2K dengan agenda pemetaan SDM ASN untuk menjaring potensi dan kompetensi Pejabat Pengawas sebagai pejabat pelaksana pada level pelayanan dasar di Papua dan Papua Barat. Terhitung sebanyak 42 personil Asesor dari Kantor Pusat BKN dan Kantor Regional BKN, serta melibatkan 94 asesor dari lintas instansi pusat dan daerah diterjunkan secara bertahap. Tim akan dibagi menjadi 2 (dua) tahap, sejak Februari hingga Maret 2019. Lokasi yang akan dijangkau sedikitnya 17 (tujuh belas) titik, yang tersebar di Provinsi Papua dan Papua Barat. Lanjutan program ini tidak terlepas dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Secara konkret P2K BKN akan melakukan pemetaan potensi dan kompetensi lewat metode assessment oleh tim asesor BKN dan instansi pusat/daerah. Hasil assessment ini akan direalisasikan melalui database potensi dan kompetensi ASN pada level Pengawas di kedua wilayah tersebut. Database yang terbangun akan digunakan sebagai rujukan utama pengembangan karier ASN level Pengawas di Papua dan Papua Barat.

Selain untuk membangun database potensi dan kompetensi yang akurat dan kredibel, outcome pemetaan Pejabat Pengawas di Papua dan Papua Barat juga dilakukan untuk menjaring kandidat yang berpotensi untuk mengisi jabatan strategis di birokrasi. Dengan adanya database kompetensi dan potensi Pejabat Pengawas, proses pengisian jabatan Administrator di Papua dan Papua dapat berjalan tanpa alur yang panjang dan seleksi secara objektif.

Jakarta, 11 Februari 2019

Kepala Biro Humas BKN

Ttd

Mohammad Ridwan


BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Bupati Bandung H. Dadang M. Naser mengingatkan para istri Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung
Pada tahun 2001 Ronny Nopirman, seorang warga Kecamatan Baleendah, memiliki sebuah mobil tua merk Ci