PPD, Pemkab Bandung Wakili Jabar di Tingkat Nasional

Kamis, 04 April 2019

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Peringkat Pertama Tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar) Kategori Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan Terbaik.

Bupati Bandung H. Dadang M. Naser menerima langsung penghargaan tersebut dari Gubernur Jabar H. M. Ridwan Kamil, disela-sela acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019 Tingkat Provinsi Jabar di Trans Luxury Hotel Bandung, Selasa (3/3/2019).

“Alhamdulillah, Pemkab Bandung bisa mewakili Jabar untuk maju ke tingkat nasional. Penilaian untuk penghargaan ini dilakukan di tahun berjalan, untuk mengevaluasi proses pembangunan sebelumnya,” ucap Bupati Dadang Naser.

PPD merupakan penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diberikan kepada kabupaten/kota, yang telah menyusun dokumen perencanaan dan capaian pembangunan daerah tahun sebelumnya.

Kabupaten/kota yang meraih PPD tingkat Provinsi Jabar tersebut, terbagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama yaitu Kota dengan peringkat I Kota Depok, diikuti Bandung sebagai peringkat II dan Sukabumi di peringkat III. Sedangkan kategori kedua adalah Kabupaten yang diraih Kabupaten Bandung sebagai peringkat I, diikuti Garut yang mendapat peringkat II dan Kuningan di peringkat III.

“Kabupaten Bandung masuk dalam 8 besar PPD Nasional. Penilaian tahap 5, berupa verifikasi lapangan oleh tim penilai dari pusat, akan berlangsung 8 – 9 April mendatang,” terang Dadang Naser didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung Ir. Ernawan Mustika.

Ia menambahkan, pihaknya menargetkan masuk 3 besar terbaik PPD Nasional. “Kami mohon do’anya kepada seluruh masyarakat. Semoga menjelang Hari Jadi pada 20 April nanti, ini akan menjadi hadiah terbaik yang dapat kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bandung,” harapnya pula.

Kepala Bappeda Kabupaten Bandung Ir. Ernawan Mustika menerangkan, bahwa aspek penilaian pada penghargaan kali ini yang pertama yaitu capaian atas indikator-indikator kinerja, yang mana merupakan hasil dari perencanaan.

“Yang kedua dinilai dari kualitas perencanaan yang terukur dan berorientasi pada hasil. Kabupaten merupakan subsistem dari perencanaan di tingkat provinsi dan pusat, maka kualitas disini merupakan konsistensi perencanaan antara kabupaten, provinsi dan pusat,” terang Kepala Bappeda.

Ketiga adalah aspek keterukuran dari perencanaan, dilihat dari bidang-bidang yang menjadi sasaran pembangunan daerah. Ernawan menyebut antara lain mengukur kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi, angka kemiskinan dan infrastruktur.

“Kualitas SDM itu ditunjukkan dengan IPM, ukurannya pendidikan, kesehatan dan dayabeli. Dayabeli kita di atas nasional, yang otomatis di atas provinsi. Berikutnya angka kemiskinan, sekarang ada di bawah rata-rata nasional juga. Yang terakhir Infrastruktur, ini juga menunjukkan tendensi yang naik,” urai Ernawan.

Terakhir adalah aspek inovasi yang menurutnya banyak terdapat di Kabupaten Bandung. Ia mencontohkan program Bandung 1000 kampung, yang sangat selaras dengan Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran.

“Contoh lainnya yaitu inovasi tentang penyelenggaraan pengelolaan kemiskinan daerah, penerapan e-planing dan e-budgeting. Bahkan inovasi ini dijadikan pembelajaran bagi daerah-daerah lainnya, hampir tiap minggu ada yang berkunjung terkait aplikasi ini dari seluruh wilayah di Indonesia. Jadi artinya dari 27 kabupaten/kota, kita pantas menjadi yang terbaik,” pungkas dia.

Sumber: Humas Pemkab Bandung

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung me
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bandung menyatakan sangat mendukung program Bupati Band