PPDB Kabupaten Bandung, Dibagi 9 Zona

Rabu, 22 Mei 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), juga Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Mendikbud nomor 420/397 315J tentang Pelaksanaan PPDB, aturan zonasi tetap diberlakukan di Kabupaten Bandung.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bandung Dr. H. Juhana, tiap tahunnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan permen, dan ini merupakan tahun kedua terkait aturan zonasi.

“Dalam permen tersebut, pemerintah secara resmi menghapus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), karena di beberapa daerah seringkali disalahgunakan. Terkait aturan zonasi, Kabupaten Bandung terbagi ke dalam sembilan zona,” ucap Kadisdik saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/5/2019).

Ia menyebutkan Zona 1 terdiri dari Margaasih, Margahayu, Kutawaringin, Katapang dan Soreang. Zona 2 meliputi Rancabali, Pasirjambu dan Ciwidey. Sedangkan Cangkuang, Pameungpeuk, Banjaran dan Arjasari masuk ke Zona 3.

“Untuk Zona 4 meliputi Cimaung dan Pangalengan, Zona 5 terdiri dari Dayeuhkolot, Bojongsoang dan Baleendah. Sedangkan Cimenyan, Cilengkrang dan Cileunyi masuk ke dalam Zona 6,” sebutnya.

Sementara tiga zona terakhir, masing-masing meliputi Zona 7 (Rancaekek, Cicalengka, Cikancung dan Nagreg), Zona 8 (Solokanjeruk, Majalaya, Paseh dan Ibun) dan Zona 9 (Ciparay, Pacet dan Kertasari).

Menurut Kadisdik, PPDB memiliki beberapa prinsip yaitu tidak diskriminatif dalam status sosial akademik dan ekonomi. Selain itu juga transparansi dan akuntabilitas, di mana proses pelaksanaannya terbuka dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

“Dalam rangka transparansi, khusus jenjang SMP, PPDB pada tahun pelajaran 2019/2020 ini akan memberlakukan sistem online melalui laman www.ppdbkabbandung.info. PPDB juga memiliki azas berkeadilan, di mana semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kriterianya. Prinsip terakhir yaitu objektifitas, PPDB harus memenuhi ketentuan perundang-undangan,” papar Kadisdik.

PPDB untuk jalur prestasi dan perpindahan tugas orangtua/wali akan dibuka mulai 24 s.d 26 Juni 2019. Sementara jalur zonasi mulai 1 s.d 6 Juli 2019. Selain memunculkan pemerataan dalam jumlah, menurut Kadisdik sistem zonasi akan membuat seluruh sekolah dan guru mendapatkan kesempatan yang sama, terutama dalam mendidik siswa dengan kompetensi yang beragam.

“Sebelum aturan zonasi diberlakukan, sekolah yang disebut ‘favorit’ cenderung menerima siswa dengan nilai Ujian Nasional (UN) tinggi, dan meluluskan siswa dengan nilai yang relatif tinggi. Guru akan kurang termotivasi dalam meningkatkan kompetensi diri, dan memungkinkan oknum untuk praktik jual beli kursi,” terang Kadisdik.

Untuk menghindari praktik jual-beli kursi, setiap sekolah wajib mengumumkan jumlah daya tampung. Daya tampung yang diumumkan yaitu pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA/SMK sesuai data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Untuk tahun ini sistem zonasi yang diterapkan makin kuat, dengan kuota zonasi 90%, jalur prestasi 5% dan 5% sisanya perpindahan domisili, yaitu orang tua siswa yang berpindah tugas. Terkait daerah/wilayah yang berbatasan antar zona, dapat mendaftar ke satuan pendidikan terdekat di luar zona yang telah ditetapkan, dengan maksimal jarak terdekat 1000 meter. Sedangkan untuk pendaftar zonasi di luar Kabupaten Bandung dibatasi hanya 5% dari pendaftar yang diterima,” terang Juhana.

Selain itu, lanjut Juhana, sistem zonasi akan membuat siswa tidak kelelahan saat menuju atau pulang dari sekolah. Pendidikan bukan melulu soal nilai, di sekolah ada interaksi sosial, kerjasama.

“Dalam sistem zonasi, siswa dilatih untuk memiliki tenggangrasa, karena status sosial siswa dalam satu kelas tidak sama,” imbuhnya.

Pada prinsipnya aturan zonasi diberlakukan apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung sekolah. Juhana menguraikan bahwa tahun ini jumlah pelajar SD di Kabupaten Bandung, yang duduk di bangku Kelas 6 dan akan mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), berjumlah 66.603 orang. Dengan rincian 57.874 siswa SD Negeri, 3.429 Swasta dan 5.300 MI.

“Sementara daya tampung SMP dan MTs di Kabupaten Bandung yaitu 62.592, dengan rincian SMP Negeri 22.912, SMP Swasta 25.440, MTs Negeri 928 dan MTs Swasta 13.312. Dari angka tersebut, terdapat selisih jumlah lulusan SD/MI dengan daya tampung SMP/MTs sebanyak 4.011 peserta didik,” urai Juhana didampingi Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Maman Sudrajat.

Daya tampung SMP/MTs tersebut berdasarkan analisa jumlah lokal bangunan SMP/MTs yang ada. Dengan perhitungan 1 rombongan belajar (rombel) maksimal berjumlah 32 peserta didik dan satu sekolah maksimal menerima 11 rombel.

“Setelah dikunci rumus 32 – 11 (32 rombel, 11 kelas), sekolah tidak lagi diperkenankan menerima peserta didik. Namun melihat selisih jumlah tadi, maka perlu diterbitkan peraturan bupati (perbup) agar seluruh lulusan SD dapat terakomodir. Sampai saat ini penerbitan perbup tersebut masih dalam proses,” tutupnya.

Bupati Bandung H. Dadang M. Naser menegaskan, seluruh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SD, wajib melanjutkan ke tingkat SMP. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sudah menjadi salah satu prioritas pembangunan sejak dirinya menjabat sebagai bupati.

“Wajib belajar 9 tahun, kita kuatkan dengan wajib belajar 12 tahun. Aturan dari pusat terkait sistem zonasi, setelah melihat kondisi selisih jumlah lulusan SD dan daya tampung SMP di Kabupaten Bandung, perlu diimbangi regulasi yang jelas,” tegas Bupati Dadang Naser.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung yang meningkat dari tahun ke tahun, dimana salah satunya merupakan kontribusi dari indeks pendidikan, membuat dirinya terus mendorong kualitas pendidikan.

“Untuk meningkatkan angka IPM, yaitu kontribusi dari indeks kesehatan, daya beli dan pendidikan, kita harus terus memperkuat kualitas pendidikan dan juga capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bandung,” lanjutnya pula.

Regulasi sistem zonasi menurutnya ditujukan untuk pemerataan peserta didik, baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun bagi Dadang Naser yang paling penting, jangan sampai ada anak yang putus sekolah.

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Bupati Bandung H. Dadang M. Naser mengingatkan para istri Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung
Pada tahun 2001 Ronny Nopirman, seorang warga Kecamatan Baleendah, memiliki sebuah mobil tua merk Ci