Sabilulungan Rembug Stunting

Selasa, 30 April 2019

Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak, yakni terhambatnya pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Hal ini terjadi karena pola asuh dan pola asupan gizi yang kurang baik. Sebagian besar desa di Provinsi Jawa Barat (Jabar) masih mengalami prevalensi stunting yang tinggi diatas 40%, termasuk di Kabupaten Bandung.

Sebanyak 10 (sepuluh) desa yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Bandung menjadi prioritas penanganan stunting, karena prevalensinya yang cukup tinggi. Masing-masing adalah Desa Rancatungku (Kec. Pameungpeuk), Dampit, Narawita dan Tanjungwangi (Kec. Cicalengka), Mekarlaksana (Kec. Cikancung), Babakan (Kec. Ciparay), Girimulya (Kec. Pacet), Cihawuk (Kec. Kertasari), Karangtunggal (Kec. Paseh) dan Desa Cibodas (Kec. Pasirjambu).

Data tersebut mengemuka dalam acara ‘Sabilulungan Rembug Stunting melalui Konvergensi Intervensi’ yang berlangsung di Hotel 88 Kota Bandung, Senin (29/04). Acara tersebut dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Kabupaten Bandung, Marlan, S.Ip, M.Si, dengan melibatkan para camat, kepala desa (kades) lokasi stunting, para praktisi kesehatan serta menghadirkan narasumber, Dr. dr. Brian Sri Rahastuti dari Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Kepresidenan.

Dalam rangka percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Bandung, kata Marlan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung telah melaksanakan beberapa hal pencegahan. Di antaranya adalah dengan memberikan tablet penambah darah pada remaja putri, dan kepada para ibu hamil sebanyak 90 tablet selama masa kehamilannya dan pemberian obat cacing serta makanan sehat tambahan.

Namun langkah-langkah tersebut, menurut Marlan harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat dengan melakukan pola hidup sehat. Oleh karenanya melalui kegiatan tersebut, Marlan berharap seluruh peserta dapat ikut mensosialisasikan pencegahan stunting kepada masyarakat melalui beberapa tindakan.

“Di antaranya mau dan mampu bertindak sebagai agen perubahan sehingga dapat memberi kontribusi nyata terhadap upaya perbaikan gizi, baik intervensi spesifik maupun sensitif,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Marlan menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal pembangunan. Hal itu, menurutnya selaras dengan salah satu misi pembangunan Pemkab Bandung yakni meningkatkan kualitas SDM.

“SDM yang berkualitas sangat dibutuhkan agar mampu bersaing dengan bangsa lain. Terlebih di era bonus demografi dan era globalisasi saat ini, kualitas generasi muda merupakan modal pembangunan,” terangnya.

Jika kualitas kemampuan individunya rendah, lanjut Marlan akan berdampak pada minimnya produktivitas dan daya saing anak-anak bangsa sebagai sumber daya yang diandalkan. “Sehingga akan berpengaruh terhadap minimnya penghasilan dan perputaran ekonomi di sekitarnya,”papar Marlan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung, drg. Grace Mediana Purnami, M.Kes menuturkan, persentase 40% prevalensi stunting di Kabupaten Bandung adalah berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013. Sedangkan berdasarkan Riskesdas 2018, persentasenya menurun menjadi 35,2%.

“Persentase 40% berdasarkan Riskesdas 2013, merupakan angka tertinggi kedua setelah Kabupaten Garut. Sedangkan berdasarkan Riskesdas 2018, persentasenya menurun menjadi 35,2%, tapi masih lebih tinggi dari Jawa Barat (31%) dan Nasional (31,1%),” tutur Kepala Dinkes.

Grace menjelaskan, pertemuan rembug stunting itu bertujuan agar intervensi sensitif dan spesifik, dapat terintegrasi, terorganisir dan terpadu, untuk bersama-sama mencari kelompok prioritas stunting. Berikutnya adalah untuk meningkatkan komitmen bersama para pemangku kebijakan di Kabupaten Bandung terhadap upaya penurunan stunting.

“Dinkes hanya dapat menyelesaikan angka stunting sebanyak 30%, yaitu penanganan secara spesifik. 70% lagi adalah penanganan secara sensitif, yang bisa dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) terkait, tentunya dengan bantuan para kepala desa (kades) dan camat,” imbuh Grace.

Terakhir dirinya berharap, pertemuan tersebut dapat menjadi salah satu upaya dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Bandung. “Kita harapkan di Kabupaten Bandung dapat tercapai zero stunting dalam lima tahun ke depan,” harapnya pula.

Sementara itu narasumber dari Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Kepresidenan Dr. dr. Brian Sri Rahastuti memaparkan, kunjungan kerjanya ke Posyandu Cempakasari Desa Rancatungku Kecamatan Pameungpeuk, memberikan gambaran tersendiri bagi posyandu lainnya dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Bandung.

“Jika dilihat sepintas, posyandu ini seperti posyandu pada umumnya di Indonesia. Namun Cempakasari bisa direplikasi daerah lain, bagaimana kita bisa memperkuat posyandu sebagai garda terdepan dalam mencegah stunting sebagaimana yang diamanatkan oleh presiden,” papar Brian Sri Rahastuti.

Dalam posyandu, lanjut Brian, ada lima layanan dasar yaitu mulai dari pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan dan pelayanan. Ia menyarankan agar memperkuat penyuluhan dan pelayanan di setiap posyandu. “Bisa juga memperkuatnya dengan cara mengintegrasikan layanan posyandu, dengan program-program pemberian makanan tambahan lokal. Saya lihat banyak sekali potensi dari di Kabupaten Bandung yang bisa dimunculkan,” lanjut Brian.

Ia mengambil contoh pengintegrasian dengan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), mempromosikan ikan lokal atau sumber karbohidrat yang sesuai dengan produk setempat. “Intinya adalah menu gizi seimbang dengan 4 komponen yaitu sumber karbohidrat, sumber protein, sayur dan buah, itu bisa disajikan pada saat kegiatan posyandu,” tuturnya.

Brian berharap semoga upaya itu dapat menjadi sarana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, tentang pentingnya gizi seimbang dalam mencegah stunting. Selain itu bisa juga dipergunakan sebagai cara untuk memperkenalkan produk-produk lokal. “Mudah-mudahan dikemudian hari bisa menjadi sumber pendapatan dan peningkatan pendapat bagi keluarga di desa-desa yang bersangkutan,” pungkas Brian.

Sumber: Humas Pemkab Bandung

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung me
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bandung menyatakan sangat mendukung program Bupati Band