SDKI Kabupaten Bandung Tahun 2017, Berada pada Angka 2,4

Senin, 14 Mei 2018

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Kabupaten Bandung
Tahun 2017, berada pada angka 2,4. SDKI tersebut menghasilkan data
yang diperlukan sebagai dasar rujukan dalam melakukan evaluasi,
terhadap pencapaian pembangunan bidang kependudukan, keluarga
berencana, dan kesehatan (KKBPK) di Indonesia.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dari Perwakilan Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi jawa Barat Drs. Wawan
Ridwan.,M.Si mengungkapkan, hasil kerja keras bersama di bawah
pimpinan Bupati Bandung sekarang, dalam periode hampir 10 tahun, SDKI
nya menunjukan hasil yang signifikan.

“Kita patut bersyukur, atas kerja keras kita 5 tahun terakhir.
Ternyata program kita di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat telah
menunjukkan sesuatu yang berarti, signifikan dan mendapatkan hasil
yang baik. Biasanya di atas 2,6. Artinya rata- rata keluarga di Jawa
Barat masih menunjukan 3-4 anak. Dengan keberhasilan program itu,
sekarang menjadi 2,4 artinya penduduk perempuan melahirkan maksimal 2
anak saja dalam keluarganya,” ungkap Wawan dalam sambutannya pada
acara Rapat Kerja Daerah Program KKBPK di Gedung Dewi Sartika Soreang,
Rabu (9/5).

Lebih lanjut dia mengatakan, program BKKBN untuk pengendalian
penduduk, yakni mendorong tercapaianya sasaran-sasaran, sebagaimana
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
dan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019, diantaranya adalah
angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) sebesar 2,3 anak per
wanita.

“10 tahun kepemimpinan Bupati Dadang Naser, sudah menunjukan tekad
lebih baik. Namun memang di akhir 2019 diperkirakan kondisi
kependudukan Jabar masih agak rentan. Karena penduduk 0-9 balita dan
anak masih berjumlah 18,7% atau 8,7 juta dari 46,8 juta jiwa penduduk
Jabar,” papar Wawan.

Kemudian penduduk usia 10 sampai 15 tahun juga perlu diwaspadai ucap
Wawan, karena disitu letak remaja yang berjumlah 26, 8% atau sekitar
12,5 juta jiwa. Jumlah itu menurutnya bisa menjadi potensi yang
sangat besar untuk menopang pembangunan Jawa Barat. “Kita harus
mendorong dan menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, prestatif untuk
menyongsong masa depan cemerlang,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Ir. H.
Sofian Nataprawira, MP mengatakan, peran Pemerintah tidak akan
berhasil jika tidak mendapat dukungan dari masyarakat sendiri, maka ia
berpesan agar partisipasi semua pihak terus berjalan, sehingga visi
Pemkab Bandung bisa diaplikasikan dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia
yang berkualitas, handal, dalam naungan Kampung KB.

“Di Kabupaten Bandung sudah terbangun 68 Kampung KB, sedangkan di
Jabar tercatat ada 1.360 Kampung KB dari 5.985 desa. Namun perlu
dilakukan antisipasi agar tumbuh kembang manusia bisa proporsional,
tidak stunting (Kredil), masting (kurus) dan obesitas (kegemukan),”
ucap Sekda.

Dalam menyusun strategi lebih lanjut, Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
sangat penting dilakukan. Karena ini bertujuan untuk melaksanakan
evaluasi, terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 tahun
terakhir, dengan melihat berbagai keberhasilan dan kekurangannya
serta melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di
tahun 2018.

“Tujuan lain dari Rakerda ini, selain untuk mensosialisasikan arah dan
kebijakan program KKBPK, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
tahun 2018, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan yang
terus-menerus di semua tingkat lini lapangan untuk mencapai tujuan
yang diharapkan,” ungkapnya.

Menambahkan hal tersebut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)
H.Hendi Aryadi Purwanto, SH.,M.Si menjelaskan, Rakerda tersebut
mengusung tema penguatan program integrasi Kampung KB, dalam
mempercepat terwujudnya kualitas SDM Kabupaten Bandung yang maju dan
sejahtera.

“Peserta Rakerda kab. Bandung tahun 2018 sesuai dengan undangan
berjumlah 192 orang, mitra kerja program KKBPK se Kabupaten Bandung.
Dengan sasaran meningkatkan peserta ber-KB, meningkatkan cakupan
peserta KB, menurunkan mengendalikan dropout serta KB, serta
pelayanan pap smear dan IUD.

Untuk itu harapnya, masyarakat Kabupaten Bandung bisa mendukung
keseluruhan program tersebut, agar 7 prioritas program KKBPK bisa
terlaksana dengan baik.

“7 prioritas kegiatan yakni, menetapkan tahun 2018 sebagai tahun
Kampung KB yang artinya bahwa semua kegiatan KKBPK harus berintegrasi
di Kampung KB, meningkatkan kualitas pencatatan pelaporan di Line
lapangan, meningkatkan kualitas SDM bagi petugas Lini lapangan,
menetapkan akses dan pelayanan KB, meningkatkan peningkatan peserta KB
aktif, meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan melalui
updating keluarga, serta memberikan sosialisasi speaker berbasis
sekolah sebagai upaya melaksanakan mendukung kebijakan nasional,
tentang nawacita,” pungkas Hendi.

Sumber : Humas Pemkab Bandung

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Mochammad Iriawan bersama rombongan berkunjung ke venue-venue di J
Bupati Bandung H. Dadang M Naser, SH., S.Ip., M.Ip melantik 51 Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Per