Sekda Meminta ASN Memiliki Profesionalisme dalam Mengelola Kegiatan

Senin, 14 Mei 2018

Melakukan pembangunan sebuah proyek dalam penyelenggaraan
pemerintahan, bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan akurasi dan
profesionalisme Sumber Daya Aparatur yang kompeten, baik untuk
menghitung dari segi material fisik maupun non fisik. Hal tersebut
disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Ir. H. Sofian
Nataprawira, MP. Menurutnya, hal yang harus diperhatikan dalam
mengerjakan proyek yakni keselarasan prosedur yang normatif tanpa
adanya intervensi dari pihak tertentu.

“Dibutuhkan profesional yang kompeten dalam mengerjakan proyek. Bukan
hanya mahir di ranah teknis, tapi juga di administrasi. Karena tidak
sedikit, sistem pengawasan dalam sebuah proyek terjadi, menimbulkan
permasalahan hukum. Selain itu juga saya minta jangan ada intervensi
sana sini, harus normative, karena penyelenggaraan pemerintah saat ini
semakin ketat, jalankan saja sesuai prosedurnya,” ungkap Sekda saat
memberikan arahan pada workshop manajemen proyek di Aula Brawijaya
Hotel Sutan Raja Soreang, Rabu (9/5).

Lebih lanjut Sekda menerangkan, komitmen pemerintah memperkuat
kelembagaan akan diprogresifkan melalui Kematangan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ada di setiap daerah.

“Saya harap workshop Manpro ini bisa menjadi wahana dalam meningkatkan
kinerja pemerintah dalam menjalankan proyek. Sedangkan adanya APIP dan
SPIP sendiri akan menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam
menjalankan pengelolaan perencanaan dan keuangan, yang efektif,
efisien, transparan dan akuntabel, ditambah kualitas proyek untuk
pembangunan yang berkelanjutan,” imbuhnya.

Pemerintah harus keras dan disiplin pada pengelolaan keuangan negara,
Workshop tersebut tambahnya, harus dirancang untuk peserta yang
memiliki sedikit atau bahkan tidak punya pengetahuan mengenai
Manajemen Proyek, namun harus membantu tim Manajemen Proyek.
“Sedangkan untuk yang sudah bisa agar lebih ditingkatkan lagi
pengetahuan nya khususnya kerja sinergsis dengan APIP, “ harap Sekda.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan (Disperkimtan), Ir. Erwin Rinaldi, M.Sc menjelaskan
workshop yang digelar bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi
yang dipimpinnya.

“Dibutuhkan upaya untuk meningkatkan pengawasan dari berbagai unnsur
institusi pengawas, baik formal maupun informal yang banyak
menimbulkan berbagai peristiwa hukum. Jadi kita harapkan akan lahir
kesamaan persepsi dari berbagai pihak yang terkait dalam
penyelenggaraan jasa, baik konstruksi, konsultasi, pengadaan barjas,
dengan hasil yang lebih baik dan tertib,” paparnya.

Tujuan lainnya lanjut Erwin, yakni diharapkan peserta dapat memahami
arti, tujuan dan fungsi manajemen proyek, kemudian mereka mampu
melaksanakan proyek secara mumpuni dan memadai. Selain itu tambahnya,
peserta akan mampu menerapkan dan menjalankan perencanaan dan
administrasi proyek dalam aktifitas operasional, melakukan pengawasan,
memahami konsep evaluasi dan perbaikan kinerja proyek.

“ Selain itu, nantinya peserta akan memiliki wawasan dalam
penyelesaian permasalahan dan hambatan proyek, leadership, kemampuan
mendefinisikan resiko proyek, serta peserta bisa memahami dan mampu
berperan aktif dalam mengaplikasikan pelaksanaan SPIP di
Disperkimtan,” tutur Erwin.

Workshop ini diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri dari PPK
(Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan) pada Disperkimtan. Sedangkan narasumber yakni dari ULP Widia
Astuti, MP.SDA Pokja Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Bandung, BKPP Kusnyoto dan R.Encep Marsadi dari Pokja PKP Provinsi
Jabar.

Sumber : Humas Pemkab Bandung

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring), terhadap warga yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) mem
Rencana reaktivasi jalur kereta api ke Ciwidey, oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar