Pilih Bahasa  bendera indonesia  
Menu
Profil Kepala Daerah
Info Penting
PILKADA 2010
Layanan Umum
Peraturan Daerah
Peraturan Bupati
Buku Tamu
LKPJ
LPPD
APBD
Profil Pedesaan
Dokumen Perencanaan
Pendidikan
Kepegawaian
RKPD 2011
M-CAP
WARMASIF
Kepada Masyarakat Kab. Bandung , jika anda memiliki unek-unek, saran ataupun kritik terhadap kinerja Pemerintahan Kab.Bandung dapat menyampaikan aspirasinya melalui layanan sms ke nomor (022) 70622222, PO BOX 999 atau surat langsung ke Pemerintah Kabupaten Bandung
Advertisement
Pemberian Kartu Gakinda Harus Selektif Cetak E-mail
Jumat, 30 Juli 2010
     Bupati Bandung H. Obar Sobarna mengimbau agar pemberian kartu Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) dilakukan secara selektif. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah agar fasilitas yang diberikan kepada masyarakat miskin tersebut diterima warga yang mampu. Semua ini bergantung kepada aparat desa dan RW/RT, katanya seusai mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ebah Majalaya, Rabu (28/7).

    Menurut Bupati, Kab. Bandung merupakan daerah dengan kekurangan anggaran terbesar untuk Gakinda di Jawa Barat, yaitu mencapai Rp 36 miliar. Gakinda ini, kata Obar, adalah bantuan subsidi dari kabupaten untuk masyarakat yang tidak mampu di luar penerima program Jaminan Kesahatan Masyarakat (Jamkesmas).

    Bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki kartu Gakinda atau Jamkesmas, kata Obar, dapat mengajukan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Surat keterangan ini nantinya cukup dari desa.

   Kankan (23), salah seorang keluarga tidak mampu asal Desa Ciseureuh Girang Kec. Cicalengka mengatakan, meski tidak sempat mengurus Gakinda, pihak RSUD Ebah langsung menangani ibunya yang terserang penyakit paru-paru. Tadi saya langsung dilayani oleh petugas rumah sakit meski tidak memiliki kartu Gakinda.

    Sebelumnya, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab. Bandung Drs. H. Edi Siswandi, dalam rapat kerja Komisi D DPRD Kab. Bandung, Selasa (27/7), mengatakan, Pemkab Bandung akan mendata kembali jumlah warga miskin yang tidak masuk dalam program Jamkesmas maupun Gakinda.Pemkab Bandung berupaya menertibkan pelayanan Gakinda karena selama ini tagihan pelayanan kesehatan selalu besar terutama ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS).

    Disinggung mengenai kunjungannya ke RSUD Ebah Majalaya, Obar menuturkan, telah ada keputusan dari pemerintah untuk meningkatkan status RSUD Ebah Majalaya menjadi rumah sakit tipe B. Keputusan tersebut dikeluarkan mengingat bangunan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di RSUD Ebah cukup lengkap.

    Di rumah sakit ini sekarang ada dua ruangan baru, salah satu ruangan baru itu khusus untuk cuci darah. Ruangan ini dilengkapi televisi sehingga pasien dapat dengan nyaman menonton serta tidak tegang.

   Obar menambahkan, RSUD Ebah Majalaya ini akan dijadikan percontohan bagi rumah-rumah sakit lainnya yang ada di Kab. Bandung. Teknologi terbaru yang diterapkan di rumah sakit ini adalah fasilitas video conference di setiap ruangan.

    Fasilitas tersebut diperlukan agar dokter dapat mengawasi pasiennya secara berkala. Selain itu, jika terjadi sesuatu pada pasien, dokter ataupun petugas jaga dapat langsung menanganinya. Kalau ini berhasil, akan diterapkan di rumah sakit lain.

Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat, Edisi Jum'at 30 Juli 2010

 
< Sebelum   Sesudah >
Links Terkait
DEPKOMINFO
DEPDAGRI
JABARPROV
BPKP
BAPPENAS
INDONESIA.GO.ID
Informasi Pengunjung

Terdapat 9 tamu online

Lowongan
Link lain
 
© 2010 Web Kabupaten Bandung
Untuk Tampilan terbaik gunakan Internet Explorer 6.0, dengan resolusi 1024x768