LATAR BELAKANG PENDANAAN PPK - IPM

Pada tahun 2005, Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah meluncurkan Program Pendanaan  Kompetensi  (PPK) yang merupakan komitmen Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk mengakselerasi Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) sebesar 80 di tahun 2010. Program ini bersifat khas karena menerapkan pola pendanaan dengan misi tertentu yang bersifat kompetitif, berbasis keunggulan kinerja serta merupakan program pembangunan, kapasitas berbasis partisipasi masyarakat. Aktifitas ini dilakukan bersifat berkelanjutan dan tidak semata-mata melakukan investasi fisik saja.  Kabupaten/Kota yang mendapatkan program tersebut melalui proses kompetensi yang cukup ketat ketat dan tidak semua Kab/Kota mendapatkan program tersebut.

Pendanaan dan Fokus Program

Dalam mendapatkan dana PPK tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk mendesain program yang mempunyai dampak meningkatkan IPM 80 dan bersifat berkelanjutan dulu baru menyusun investasi yang dibutuhkan untuk pencapaian program tersebut. Seluruh program yang diajukan harus harus merujuk pada pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan  target IPM 80  secara bertahap, sesuai dengan misi pendanaan yang diemban (mission budget) berbasis pada jumlah PPK yang dikompetisikan.

Maksimum alokasi dana PPK tidak sama rata, untuk Kabupaten Bandung yang termasuk dalam PPK 2 ( Kluster 2 ), mendapatkan dana PPK sebesar 20 milyar/tahun. Dana kategori PPK 2 diperuntukan bagi program yang diusulkan untuk memperkuat relevansi dan manajemen internal, dilakukan pada skala Kabupaten/Kota dan berdampak pada Jawa Barat. Fokus PPK akselerasi IPM 80 Jabar adalah pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan target IPM 80 tahun 2010 secara bertahap melalui peningkatan kualitas : Pendidikan , Kesehatan dan Perekonomian.

Fokus usulan PPK 2 harus mempunyai dampak minimal keberhasilan dalam meningkatkan kualitas kebutuhan dasar masyarakat dalam hal : pelayanan kesehatan, pelayanan keberhasilan, peningkatan keindahan dan kenyamanan wilayah, peningkatan kenyamanan masyarakat berlalu lintas, penanganan persampahan dan peningkatan kualitas tata kota. PPK juga harus mempunyai dampak pada pemberdayaan perekonomian masyarakat, seperti : pemberdayaan UKM, peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan lapangan kerja.